Pesan tersebut disampaikannya saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjar.

Dalam arahannya, Wiyagus mengatakan MBG merupakan program prioritas nasional yang tidak bersifat sektoral, melainkan gerakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk daerah. Program ini menjadi wujud kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan.

“Ini adalah program yang merupakan investasi jangka panjang lah terhadap kualitas sumber daya manusia, apalagi sekarang kan kita sedang pada era bonus demografi,” tegasnya di Pendopo Kota Banjar, Jawa Barat, Sabtu (7/2/2026).

Menurutnya, penguatan kualitas SDM, termasuk kemandirian pangan, menjadi pilar utama pembangunan nasional. Program ini juga sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam delapan misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memahami Asta Cita Presiden dalam menjalankan berbagai program.

“Ini perlu saya sampaikan karena ini sebagai acuan kita dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah lima tahun ke depan,” ujarnya.

Terkait Kopdeskel Merah Putih, Wiyagus menjelaskan koperasi tersebut dirancang tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat. Kopdeskel diharapkan mampu menyerap hasil produksi lokal, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Ia menambahkan, hingga saat ini secara nasional telah terbentuk lebih dari 81.000 unit koperasi secara kelembagaan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjutnya, berperan strategis dalam memfasilitasi Pemda terkait pembentukan koperasi dan memonitor penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi.

Wiyagus juga mengingatkan pentingnya integritas seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas nasional, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Ia menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama pelayanan publik.

Di sisi lain, dirinya mengajak seluruh unsur Forkopimda Kota Banjar untuk terus menjaga kekompakan sebagai “super team” dalam menyukseskan program prioritas nasional.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir mendampingi dan memfasilitasi Pemda.

“D dalam super team itu terdiri dari para superman para superwoman ya, supermannya siapa? Yang hadir di sini,” pungkasnya.

Turut hadir dalam forum tersebut Wali Kota Banjar Sudarsono beserta jajaran Pemkot Banjar, Forkopimda setempat, serta pejabat terkait lainnya. Setelah memberikan arahan, Wiyagus mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hegarsari Pataruman, Kota Banjar. Ia meninjau berbagai fasilitas dan menyapa para petugas di SPPG tersebut.

Terlebih, seiring waktu, meningkatnya jumlah populasi penduduk turut menyumbang peningkatan volume sampah di sejumlah daerah.

“Data menunjukkan bahwa produksi sampah nasional ini terus meningkat, sementara kapasitas pengelolaan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ini baik dari sisi SDM, kemudian infrastruktur, teknologi pendukung, dan lain sebagainya,” ujar Wiyagus saat membuka Forum Diskusi Aktual bertajuk “Tantangan dan Peluang Menuju Tata Kelola Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Aglomerasi Pengelolaan Sampah” di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Wiyagus menambahkan, pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara profesional rentan memicu persoalan baru bagi masyarakat.

Hal ini seperti pencemaran lingkungan dan kehidupan, serta menurunkan kualitas air bersih. Bahkan, tak jarang persoalan tersebut juga menimbulkan korban jiwa.

Ia menambahkan, saat ini inovasi pengelolaan persampahan cukup beragam, salah satunya dengan metode waste to energy.

Hal ini pula yang tengah diusung oleh pemerintah dengan terus mendorong implementasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Melalui upaya ini, diharapkan pengelolaan sampah dilakukan secara komprehensif dan memiliki dampak penting bagi masyarakat.

“Kemudian dalam konteks ini juga konsep aglomerasi persampahan menjadi sangat urgent dan sangat relevan, serta strategis untuk dikembangkan. Karena aglomerasi ini, khusus di bidang persampahan, merupakan pendekatan kolaboratif antardaerah dalam pengelolaan sampah,” imbuhnya.

Konsep Aglomerasi 

Ia mengungkapkan, konsep aglomerasi persampahan merupakan sebuah ikhtiar dalam mendorong daerah untuk berkolaborasi dalam menangani sampah. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan ekosistem yang dapat memastikan infrastruktur dan pengelolaan persampahan berjalan secara terintegrasi.

Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengapresiasi sejumlah usulan kerja sama Pemda dalam mengelola sampah. Kolaborasi tersebut, kata dia, merupakan langkah yang baik dalam pengelolaan sampah.

Terlebih lagi, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik telah membuka ruang kerja sama antardaerah dalam menangani sampah. Ia berharap, dengan semangat otonomi daerah, Pemda dapat memperkuat kolaborasi dalam penanganan sampah.

“Sekali lagi, saya selaku Wamendagri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber yang nanti akan memberikan pencerahan [mengenai persoalan sampah], di tengah kesibukan Bapak/Ibu sekalian, baik dari seluruh pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, akademisi, komunitas masyarakat sipil,” tandasnya.