JAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta) telah menolak 541 warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia sejak 1 Januari hingga 9 November 2021. Ratusan warga asing tersebut ditolak masuk ke Indonesia setibanya di Bandara Soetta yang merupakan gerbang utama perlintasan keluar-masuk Indonesia.

“Penolakan masuk warga negara asing merupakan bentuk penerapan selective policy di tengah masa pandemi guna mencegah imported case yang berpotensi dibawa oleh orang asing,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Romi Yudianto dalam keterangannya, Sabtu (13/11/2021).

Dijelaskan, dasar penolakan terhadap 541 warga negara asing untuk masuk ke Indonesia tersebut yakni, Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 26 Tahun 2020; Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021; dan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021. Untuk itu, Ditjen Imigrasi menerapkan dengan ketat aturan dasar tersebut di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta yang menjadi gerbang utama perlintasan keluar-masuk Indonesia. Hal itu, sebagai salah satu upaya menjaga keamanan negara dari ancaman virus Covid-19.

Dibeberkan Romi, warga asing yang ditolak masuk ke wilayah Indonesia lewat TPI Soekarno-Hatta berasal dari 71 negara. Lima negara asal warga asing yang paling banyak ditolak masuk, yakni Pakistan (75 WNA), India (64 WNA), Nigeria (53 WNA), Tiongkok (50 WNA) dan Amerika Serikat (46 WNA).

“Sebanyak 46 kasus penolakan didasarkan atas rekomendasi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 seperti tidak memiliki hasil PCR, tidak dapat menunjukan sertifikat vaksin Covid-19 dosis lengkap,” katanya.

Terhitung sejak 1 Januari hingga 9 November 2021, sebanyak 167.369 WNA masuk ke Indonesia karena memenuhi persyaratan. Dikatakan, pemeriksaan keimigrasian di TPI Soekarno-Hatta amatlah penting sebagai filtrasi untuk menangkal masuknya orang asing yang berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban negara khususnya di masa pandemi Covid-19. Diperlukan kecermatan serta kolaborasi lintas sektor sehingga fungsi penegakan keamanan negara dapat berjalan dengan maksimal dan pandemi segera usai.

“Salah satu fungsi keimigrasian untuk menjaga keamanan negara diuji lewat situasi pandemi Covid-19. Pandemi yang terjadi secara global ini berdampak terhadap keamanan dan situasi ekonomi nasional,” katanya.

JAKARTA – PPKM pada Jawa-Bali kembali diperpanjang hingga September 2021. Dimana, WNA hanyalah boleh diperbolehkan untuk masuk dari dua bandara ini saja. Ini diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual pada 13 September 2021. Sedangkan, Bali akan dipertimbangkan di waktu selanjutnya.

“Dan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan. Jadi pengawasan dari udara… Masuk dari udara hanya melalui Cengkareng dan melalui Manado, sedang Bali kita pertimbangkan untuk bisa jalan, kita akan lihat satu atau dua minggu ke depan,” ungkap Luhut.

“Pengetatan persyaratan perjalanan internasional dari luar negeri wajib full vaksinasi, PCR 3 kali melakukan karantina selama 8 hari,” jelasnya.

Sttaus COVID-19 di Bali sendiri telah menurun hingga level 3. Ini bukan tidak mungkin kalau nantinya WNA juga bisa masuk Indonesia melewati Bali. Melihat hal itu, Luhut memberikan pernyataannya.

“Pemerintah akhirnya berhasil menurunkan Provinsi Bali menjadi level 3. Sehingga dari 11 kota/kabupaten pada Minggu lalu, pada hari ini jumlahnya berkurang menjadi hanya 3 kabupaten/kota saja,” ujarnya.

“Hal ini merupakan buah kerja sama semua pihak yang telah bersama-sama menjaga kondusivitas pemberlakuan PPKM,” katanya.

Masalah Bali yang kini turun ke PPKM Level 3 ini sudah diperkirakan oleh Menko Luhut sepekan sebelumnya. Pada saat itu, dia menyebut perawatan pasien COVID-19 di Bali masih sangatlah tinggi.

“Bali kami diperkirakan butuh 1 minggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan pasien masih tinggi,” kata Luhut pada pekan lalu.