Mengangkat tema “Optimalisasi Peran Timpora Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal yang Berkaitan dengan Tindak Penipuan”, kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi antarinstansi dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Jakarta Pusat.

Rapat dihadiri sejumlah anggota TIMPORA yang terdiri dari berbagai instansi, di antaranya unsur Badan Intelijen Negara (BIN), Komando Distrik Militer (Kodim) 0501 Jakarta Pusat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah kecamatan se-Jakarta Pusat, serta perwakilan kantor dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah DKI Jakarta.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, M. Iqbal Ma’ruf, menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat antaranggota TIMPORA.

Menurutnya, sinergi lintas instansi sangat penting untuk mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian sejak dini sekaligus memastikan setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

“Melalui forum ini, kami berharap koordinasi dan kolaborasi antarinstansi semakin kuat sehingga berbagai potensi pelanggaran keimigrasian maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diantisipasi sejak awal,” ujar Iqbal.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, menyoroti tantangan pengawasan orang asing yang semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas global dan perkembangan teknologi informasi.

Ia menjelaskan, kemajuan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai modus pelanggaran, termasuk tindak penipuan yang melibatkan penyalahgunaan izin tinggal.

“TIMPORA memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi. Dengan komitmen bersama dan penguatan sinergi, efektivitas pengawasan dapat terus ditingkatkan guna mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan izin tinggal yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Pamuji.

Usai sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab yang dipandu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Yudistira Ari Wibawa. Dalam forum tersebut, para peserta membahas pentingnya pertukaran data dan informasi, pelaksanaan operasi gabungan, serta pemanfaatan teknologi digital guna mendukung pengawasan keimigrasian yang lebih efektif.

Melalui rapat ini, seluruh anggota TIMPORA diharapkan semakin memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama lintas sektor dalam pengawasan orang asing di Jakarta Pusat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Luhut, Bali memiliki posisi strategis sebagai etalase pariwisata nasional. Jika kondisi keamanan dan ketertiban di Pulau Dewata terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan daerah tersebut, tetapi juga citra Indonesia secara keseluruhan. Ia menilai reputasi Bali sebagai destinasi kelas dunia harus dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan kebijakan yang tegas terhadap pelanggaran hukum.

Ia menyampaikan bahwa kehadiran wisatawan yang tidak menghormati aturan lokal justru berpotensi merusak ekosistem pariwisata. Luhut menyoroti adanya kasus penyalahgunaan narkotika, perkelahian antarwarga negara asing, hingga dugaan praktik investasi yang mengambil ruang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal tanpa prosedur yang benar. Menurutnya, tindakan seperti itu tidak boleh dibiarkan karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mengganggu ketertiban umum.

Luhut menegaskan, kehilangan ribuan turis yang dianggap bermasalah bukanlah ancaman besar bagi Bali. Ia justru meyakini bahwa peningkatan kualitas wisatawan akan memperkuat daya tarik destinasi tersebut dalam jangka panjang. Bali, kata dia, tidak semata-mata mengejar kuantitas kunjungan, melainkan kualitas wisatawan yang menghargai budaya, hukum, dan kearifan lokal.

Sejumlah pengamat pariwisata mendukung pandangan tersebut. Akademisi dari salah satu perguruan tinggi negeri di Bali menilai pendekatan berbasis kualitas memang menjadi tren global dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan. Menurutnya, destinasi unggulan dunia kini lebih selektif dalam menjaga perilaku wisatawan demi mempertahankan lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

]]> https://daerah.eranasional.com/98802/soal-wisatawan-buat-onar-di-bali-luhut-deportasi-saja/feed 0 Aditya https://eranasional.com/98602/purbaya-respon-polemik-ds-anaknya-jadi-wna-dia-akan-nyesel https://eranasional.com/98602/purbaya-respon-polemik-ds-anaknya-jadi-wna-dia-akan-nyesel#respond Mon, 23 Feb 2026 05:37:52 +0000 https://eranasional.com/98602/purbaya-respon-polemik-ds-anaknya-jadi-wna-dia-akan-nyesel Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespon soal polemik alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang mengaku bangga anaknya menjadi Warga Negara Asing (WNA).

Menurut Menkeu Purbaya, keputusan DS justru akan mendatangkan penyesalan dalam 20 tahun ke depan, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan melesat tajam dan menjadi jauh lebih baik dari kondisi saat ini.

“Teman-teman ada yang ngeledek, termasuk ada yang kemarin tuh, yang dibilang anaknya jangan Warga Negara Indonesia (WNI). Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget,” ucap Menkeu Purbaya, dalam pembukaan Konferensi Pers APBN KITA Edisi Febuari 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Purbaya juga menyayangkan suami Dwi Sasetningtyas, Arya Iwantoro yang belum menyelesaikan pengabdiannya sebagai syarat LPDP.

Setuju Akan Kembalikan Uangnya

Adapun, LPDP sudah berbicara kepada Arya Iwantoro. Menurut Purbaya, Arya Iwantoro sudah setuju untuk mengembalikan uang beasiswa LPDP termasuk bunganya.

“Jadi kami akan menegakkan aturan LPD sehingga bersangkutan menyelesaikan kewajiban,” kata Menkeu Purbaya

Tindakan DS Tidak Mencerminkan 

Sementara itu, sebelumnya LPDP menilai bahwa tindakan DS tidak mencerminkan nilai-nilai yang selama ini ditanamkan kepada para penerima beasiswa. Bahkan, LPDP juga menyayangkan sikap DS.

“LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa,” tulis LPDP dalam keterangan resmi yang diunggah melalui akun media sosial X, Jumat (20/2/2026) malam.

LPDP menegaskan bahwa setiap awardee dan alumni memiliki kewajiban untuk menjalankan masa pengabdian dengan berkontribusi di Indonesia. Kewajiban tersebut berlaku selama dua kali masa studi ditambah satu tahun, sesuai ketentuan yang berlaku dalam kontrak beasiswa.

Dalam kasus DS yang menempuh studi selama dua tahun, kewajiban kontribusinya adalah lima tahun.

“Saudari DS telah menyelesaikan studi S2 dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017, serta telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan demikian, LPDP tidak memiliki perikatan hukum dengan yang bersangkutan,” tandas LPDP.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, penyesuaian tarif PNBP keimigrasian tersebut masih dalam tahap pembahasan awal dan akan dibicarakan secara lintas kementerian serta lembaga terkait sebelum ditetapkan secara resmi.

“Kami akan mengajukan beberapa perubahan tarif PNBP yang nanti akan dibahas dalam rapat kementerian dan lembaga,” ujar Agus seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa.

Agus menjelaskan, kajian penyesuaian tarif PNBP keimigrasian difokuskan pada layanan keimigrasian bagi warga negara asing, bukan pada pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pengawasan terhadap mobilitas orang asing serta penegakan hukum keimigrasian.

Menurutnya, dinamika global dan meningkatnya arus keluar-masuk orang asing ke Indonesia menuntut penguatan sistem pengawasan yang memerlukan dukungan anggaran memadai.

“Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, khususnya terkait keberadaan dan aktivitas orang asing,” kata Agus.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil kebijakan secara gegabah. Penyesuaian tarif PNBP keimigrasian tetap mempertimbangkan hubungan internasional, termasuk potensi kebijakan resiprokal atau timbal balik dari negara mitra.

]]> https://eranasional.com/96867/pemerintah-evaluasi-tarif-keimigrasian-wna-bidik-pnbp-2026-rp-85-triliun/feed 0 Aditya https://eranasional.com/92887/prabowo-rombak-aturan-wna-bisa-jadi-bos-bumn-indonesia https://eranasional.com/92887/prabowo-rombak-aturan-wna-bisa-jadi-bos-bumn-indonesia#respond Thu, 16 Oct 2025 07:59:11 +0000 https://eranasional.com/92887/prabowo-rombak-aturan-wna-bisa-jadi-bos-bumn-indonesia Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah kini membuka peluang untuk menugaskan warga negara asing (WNA) menduduki posisi pimpinan di BUMN, tanpa harus jadi kewarganegaraan Indonesia.

Pernyataan ini mencerminkan langkah reformis dalam upaya memperkuat daya saing dan tata kelola perusahaan pelat merah.

Prabowo mengungkapkan bahwa regulasi terkait hal ini telah diubah.

“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita,” kata Prabowo di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Ia menambahkan bahwa keterbukaan tersebut dimaksudkan untuk memperluas ruang bagi profesional asing yang memiliki keahlian khusus, terutama di bidang manajemen dan teknologi, agar dapat masuk ke sistem kepemimpinan di perusahaan negara.

Dengan demikian, pemerintah berharap kualitas kepemimpinan di BUMN bisa naik ke level global dan mendorong inovasi yang lebih cepat.

Namun demikian, meski pintu dibuka, Prabowo menegaskan bahwa penunjukan pemimpin asing tidak otomatis dan harus melalui seleksi yang ketat, mempertimbangkan kompetensi, integritas, serta kemampuan memahami budaya dan kontekstual Indonesia.

Ia memastikan bahwa seorang calon asing tidak akan diangkat asal-asalan, tetapi melewati proses evaluasi transparan.

Reaksi publik

Para pengamat bisnis menilai bahwa kebijakan ini bisa menjadi terobosan positif, tetapi juga harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan masalah kedaulatan ekonomi.

Sebaliknya, sebagian kritikus menyuarakan kekhawatiran mengenai pengaruh asing yang berlebihan di sektor strategis.

Kementerian BUMN belum memberikan respons resmi hingga berita ini diturunkan. Namun menurut catatan, beberapa negara maju telah menerapkan model serupa, di mana pimpinan perusahaan negara bisa berasal dari warga negara asing, selama mereka memenuhi persyaratan profesional dan regulasi yang berlaku.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah paling progresif di era kepemimpinan Prabowo, dan akan menjadi titik pantau penting bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara keterbukaan global dan proteksi kepentingan nasional.

Dari pemeriksaan diketahui keempat WNA tersebut hendak membuka pabrik rumahan vape mengandung etomidate (zat berbahaya).

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Ronald Sipayung, mengatakan kasus itu berawal dari dua penumpang pesawat dari Malaysia menuju Jakarta berinisial MSA asal Malaysia dan HCH asal Singapura.

“Penindakan dimulai dari pemeriksaan barang dan badan terhadap penumpang oleh petugas Bea Cukai. Didapati dua orang penumpang terindikasi membawa narkotika,” kata Ronald, Kamis (17/7/2025).

Ronald menjelaskan berdasarkan pemeriksaan kedua WNA itu membawa dua koper yang berisi cairan zat berbahaya (etomidate) disamarkan dalam botol sabun dan shampoo serta kotak permen. Sedangkan terdapat 4,8 ganja, 12 butir ekstasi dan empat pil happy five yang disamarkan dalam dompet dan sarung perlengkapan mandi.

“Setelah didalami keduanya mengatakan bila barang-barang haram tersebut akan dihantarkan kepada LX WNA asal Tiongkok. LX pun berhasil ditangkap di salah satu hotel di dalam kawasan Bandara Soekarno-Hatta,” jelasnya.

Ronald menuturkan dari pelaku LX didapatkan informasi bila enam botol cairan obat keras tersebut akan dijadikan bahan campuran untuk vape mengandung etomidate. Dari enam botol itu menjadi 12 cartridge vape yang diproduksi sendiri secara masif di suatu kompleks perumahan elit di Kabupaten Tangerang.

“Bila dikonversi dengan rupiah,12 cartridge vape etomidate itu seharga Rp60 miliar. LX ini adalah seorang koki (peracik dari vape etomidate), yang dibuktikan dengan sejumlah barang bukti perlengkapan industri rumahan vape etomidate,” ungkapnya.

Kasat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, AKP Michael Tandayu, menambahkan dari hasil pendalaman terhadap LX, pihaknya mendapati WNA asal Tiongkok berinisial FJ yang ternyata pengendali atau aktor intelektual dari kasus ini.

“FJ berperan sebagai pemilik, pengendali serah terima di Indonesia juga sebagai orang yang memiliki pengetahuan untuk meracik vape etomidate. FJ ditangkap di daerah Singkawang, Kalimantan Barat,” kata Michael.

Keempat pelaku dijerat dengan UU No 35 tahun 2029 tentang Narkotika dan UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun.

Pada saat ditangkap pada Kamis (22/5/2025), tersangka menyuruh ojek online (ojol) untuk mengambil paket narkotika tesebut.

Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya mengatakan ini adalah kasus pengungkapan narkotika jenis kokain jaringan internasional.

Kasus ini terungkap berawal dari adanya dua paket pos kiriman dari Inggris, pada tanggal 12 April 2025 dan kedua paket tersebut identitas pengirim yang tertera berbeda, dan identitas penerimanya pun berbeda.

barang haram tersebut lantas tiba di Kantor Pos Denpasar, Bali pada Selasa (20 /5/2025). Kemudian dilakukan analisa citra x-ray oleh petugas Bea Cukai Ngurah Rai Bali dan isinya adalah narkotika jenis kokain.

Lewat temuan itu, Petugas Bea Cukai Bali mengkoordinasikan dengan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali, untuk melakukan penyelidikan dengan controlled delivery atau mengawasi pengiriman.

Kemudian, tersangka LAA menghubungi seorang driver ojol inisial YE. YE berstatus saksi.

“Kami bersama Kanwil Bea Cukai sudah melaksanakan komunikasi dan kerjasama, karena pengiriman-pengiriman tersebut agak aneh sehingga kami terus melakukan upaya penyelidikan melalui control delivery,” kata Daniel.

Kemudian, keesokan harinya sekira pukul 13.30 WITA, saksi disuruh untuk mengambil salah satu paket tersebut di kantor pos regional.

Pada hari itu, YE disebut sedang membawa tamu, jadi permintaan LAA itu disanggup di hari lain. Ojol ini pun melaksanakan tugas tersebut pada 22 Mei 2025 sekira pukul 10.30 WITA.

Setelah mengambil di Kantor Pos, LAA memerintahkan YE untuk menyerahkan salah satu paket kepada driver ojol lain dengan inisial IMS. IMS yang berstatus saksi itu dipesan tersangka LAA di sebuah warung, Kawasan Renon, Denpasar.

Selanjutnya, ojol kedua inilah yang membawakan barang pertama itu ke alamat yang dipesan tersangka, yakni di Gang Manggis, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.

Lebih lanjut, YE kembali diminta untuk mengambil satu paket lainnya di Kantor Pos Renon.

Menindaklanjuti hal ini, Ditresnarkoba Polda Bali pun dibagi menjadi dua tim untuk membuntuti gerak-gerik pengiriman ilegal yang memanfaatkan dua pengemudi ojol tersebut.

Akhirnya, terlihat barang diduga berisi narkoba tersebut sama-sama dibawa ke Gang Manggis, Tibubeneng. Di sana pula terlihat LAA menerima kedua paket itu. Polisi pun langsung meringkusnya.

“Modus operandinya dengan menggunakan jasa pos luar negeri untuk mengirimkan narkotika jenis kokain yang diedarkan wilayah Bali. Dan kami akan terus melakukan upaya pengungkapan jaringan internasional yang lain,” ujar Daniel.

Dia ditangkap karena memproduksi dan menjual konten porno di Indonesia.

Kasubdit Penyidikan Ditjen Imigrasi, Verico Sandi, menyebut pihaknya menemukan video porno yang dibuat pelaku dengan wanita WNI. Temuan itu menjadi awal dari kasus tersebut.

Video itu diedarkannya di akun X. Mereka yang tertarik video porno itu akan dikenakan biaya.

“Yang memuat iklan promosi konten video pornografi berbayar,” kata Verico Sandi di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Rabu (21/5/2025) kemarin.

Total ada 19 WNA yang tinggal secara ilegal di Indonesia. Para WNA ini ditangkap dari tiga lokasi berbeda, yakni di kawasan apartemen di wilayah Cisauk (Kelapa Dua), Cikupa dan Binong Kabupaten Tangerang, serta kawasan permukiman warga di wilayah Cikokol, Kota Tangerang.

“Mereka datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berinvestasi dan mendapatkan izin tinggal sementara. Tetapi pada kenyataannya pada saat petugas datang menemui mereka, mereka tidak melakukan aktivitas apa-apa,” kata Kakanwil Dirjen Imigrasi Banten

Simly tak menyebut jumlah WNA yang memiliki usaha mikro di Bali, namun salah satu di antaranya adalah ada WNA yang memiliki usaha salon. Dari hasil pengecekan petugas, WNA itu memiliki izin menjadi pengusaha dengan memanfaatkan visa investasi.

“Anggota saya ketika melakukan operasi, mereka izinnya lengkap punya NIB (Nomor Induk Berusaha), punya izin (mendirikan) salon,” katanya saat peresmian mesin autogate Bandara Ngurah Rai di Bali, Selasa (1/10/2024).

“Peningkatan kewaspadaan khususnya di pintu masuk negara, misal seperti membuat kuesioner bagi WNA yang menjadi tamu undangan negara,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Yudhi Pramono dikutip dari Antara, Minggu (18/8/2024).

Menurut dia, ada beberapa hal yang harus diisi oleh WNA dalam kuesioner tersebut, seperti riwayat penyakit, aktivitas kontak, dan tujuan perjalanan terakhir. Dengan begitu pemerintah bisa mendapatkan lebih banyak data atau riwayat dari WNA tersebut sehingga bisa lebih siap bila terjadi sesuatu hal.

“Setelah kita petakan negara tamu dari mana, maka kita punya data yang bagus. Kalaupun sakit, maka tidak disarankan untuk melanjutkan perjalanan,” ujarnya.

Ia pun menegaskan surveilans masih menjadi tantangan sehingga Indonesia butuh meningkatkan kewaspadaan. Apalagi merespons kasus Mpox yang tahun ini mengalami peningkatan, khususnya di RD Kongo, Afrika, yang mencapai 2.999 kasus.

Menurutnya, peningkatan kasus yang terjadi di negara-negara Afrika disebabkan oleh Mpox clade 1b, yang sebagian besar ditularkan melalui kontak seksual dan fatality rate lebih tinggi dibandingkan clade 2b. Hal ini menjadi dasar diumumkan status kegawatdaruratan kesehatan global Mpox oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 14 Agustus 2024.

“Dua orang WNA itu merupakan pemegang izin tinggal terbatas yang masih berlaku sampai 2026 dan untuk satu orang lainnya menggunakan izin tinggal kunjungan,” kata Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Rabu (24/7/2024).

Dia menyebutkan WNA Filipina itu yakni seorang laki-laki berinisial DAS berusia 28 tahun dan dua orang perempuan berinisial PMS yakni ibu dari DAS dan DOS yang merupakan adik DAS.

Menurut dia, DAS ditetapkan sebagai tersangka dan dua orang lainnya masih berstatus saksi.

Berdasarkan keterangan DAS kepada aparat penegak hukum, kata dia, aktivitas laboratorium narkoba itu diinisiasi dan didanai oleh seorang pria WNA asal Yordania berinisial AMI yang hingga kini masih buron.

“Alasan penolakan paling banyak itu karena tidak memiliki visa,” kata Kepala Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Denpasar, Sabtu (20/7/2024).

Dari data Imigrasi Ngurah Rai, WNA yang tidak mengantongi visa sebanyak 243 orang, kemudian masa berlaku paspor kurang dari enam bulan 52 orang.

Selanjutnya, masuk daftar cekal sebanyak 28 orang, terdeteksi masuk pengejaran interpol sebanyak 20 orang, kemudian masuk daftar kriminal sebanyak enam orang dan alasan keimigrasian lainnya sebanyak 212 orang.

Adapun selama semester 1-2024 WNA yang melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebanyak 2,94 juta orang atau naik 24 persen dibandingkan periode sama 2023.

Sedangkan 10 negara asal WNA paling banyak yang tiba di Bali melalui jalur udara pada periode itu berdasarkan peringkat yakni Australia, India, China, Inggris, Korea Selatan, Amerika Serikat, Malaysia, Prancis, Singapura dan Jerman.

Sedangkan WNA yang keluar wilayah Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai mencapai 2,96 juta orang atau naik dibandingkan periode sama 2023 mencapai 25 persen.

Secara total, TPI di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai selama semester 1-2024 melayani hampir 6,5 juta orang perlintasan baik WNA dan WNI termasuk kru melalui pemeriksaan imigrasi atau naik 25,7 persen dibandingkan periode sama 2023.

Sementara itu, untuk pengawasan dan penindakan WNA yang melanggar aturan, pihaknya mendeportasi sebanyak 66 WNA, kemudian mendetensi atau menahan sementara sebanyak 89 orang, dan masuk penangkalan sebanyak 52 orang.

Paling banyak WNA yang diusir dari wilayah Indonesia melalui TPI Ngurah Rai itu berasal dari Nigeria sebanyak 23 kasus, Amerika Serikat (12), Australia (10), Iran (7), Tanzania (7) dan India (6).

Berdasarkan jenis pelanggaran, paling banyak karena melebihi izin tinggal atau overstay sebanyak 81 kasus dan 46 kasus lainnya karena tidak menaati aturan perundang-undangan di tanah air.

Kedelapan WNA tersebut terdiri dari 6 orang berkewarganegaraan Kamerun, 1 WN Kongo, dan 1 WN Tanzania. Mereka diamankan di kamar apartemen, Jumat (5/7/2024).

“Diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visa dan izin tinggal yang diberikan, dengan ditemukannya peralatan dan bahan baku pembuatan mata uang dolar Amerika (USD) palsu di dalam kamar apartemen yang bersangkutan,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Penangkapan mereka bermula dari laporan masyarakat dan hasil operasi intelijen keimigrasian yang memperoleh informasi adanya warga negara asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal.

Petugas imigrasi kemudian melakukan pendalaman dan menemukan adanya pengubahan alamat tanpa melaporkan kepada keimigrasian. Bahkan 5 WNA di antaranya itu tak dapat menunjukkan paspor saat pemeriksaan.

Pada saat pemeriksaan, petugas Imigrasi Jaksel juga menemukan enam lembar pecahan 100 USD serta perangkat pendukung lainnya yang diduga sebagai bahan baku untuk pembuatan uang palsu. Uang tersebut kemudian diamankan bersama 4 WNA dalam kamar apartemen.

“Sampai saat ini petugas intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan bekerja sama dengan jajaran kepolisian sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait alat bukti yang ada untuk dapat dilanjutkan ke proses pidana atau tidaknya,” tambah Andika.

Delapan WNA yang ditangkap diduga melakukan tindak pidana keimigrasian dan melanggar Pasal 122 huruf a, Pasal 71 huruf a jo. 116, dan Pasal 71 huruf b jo. 116 UU Keimigrasian Tahun 2011.

“Ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di TKP yang dilakukan tersangka inisial YH, yang bersangkutan merupakan WNA RRT,” ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi dalam konferensi pers, Sabtu (11/5/2024).

Hendri menjelaskan, modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) tanpa memiliki izin operasi produksi.

Dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, Sunindyo menjelaskan, tersangka melaksanakan kegiatan produksi pengambilan bijih emas, termasuk mengolah dan memurnikan bijih emas di terowongan tersebut.

“Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dan dijual dalam bentuk dore atau bullion emas,” ujarnya.

Atas kegiatan ilegal tersebut, tersangka dinyatakan secara terang benderang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 dengan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Namun, Sunindyo menjelaskan, perkara ini tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan menjadi perkara pidana dalam undang-undang selain UU Minerba.

Kendati demikian, kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal ini masih dalam perhitungan dari lembaga terkait yang memiliki kompetensi untuk menghitung kerugian negara.