Keputusan ini diambil untuk memastikan proses penyelidikan berjalan transparan dan adil.

Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Judha Nugraha, menyatakan, pihaknya mendorong investigasi menyeluruh. Tidak hanya terhadap WNI yang terlibat, tetapi juga terhadap aparat APMM yang melepaskan tembakan.

Judha menjelaskan, kasus ini dikenai tiga pasal hukum. Dua pasal dalam Penal Code Malaysia, yaitu pasal 307 tentang percobaan pembunuhan dan pasal 186 tentang perlawanan terhadap aparat, dikenakan kepada WNI korban.

Sementara itu, aparat APMM dikenai Section 39 dari Akta Senjata Api 1960 Malaysia.

“Kita hormati proses penyelidikan yang sedang dilakukan Malaysia dan kita akan terus monitor hasilnya,” ujar Judha dikutip dari Antara, Jumat 7 Februari 2025.

Terkait WNI yang ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dalam kasus ini, Judha menyatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur sedang melakukan verifikasi identitas mereka.

Selain itu, Kemlu RI juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukam) untuk menyelidiki aspek hukum dari sisi Indonesia.

Judha menambahkan, di kapal yang membawa para korban tidak hanya terdapat penumpang, tetapi juga pihak yang diduga sebagai pelaku penyelundupan manusia.

Pemerintah RI berkomitmen untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum terhadap pihak yang memberangkatkan para korban tersebut.

Sementara itu, mengenai salah satu WNI korban penembakan dan sempat dirawat di rumah sakit di Malaysia akhirnya meninggal dunia, Kemlu RI telah mendapatkan indikasi identitas korban.

Selanjutnya, kata Judha, pihaknya akan melakukan tes DNA korban untuk memastikan kecocokan dengan keluarga.

“Jadi kami sudah mendapatkan keluarganya dan juga akan melakukan tes DNA dengan pihak keluarga,” ujar Judha.

Proses pemulasaran dan repatriasi jenazah ke Indonesia akan segera dilakukan setelah identifikasi selesai.

Namun, menurut Judha, proses ini cukup sulit karena korban tidak memiliki dokumen identitas apa pun.

Oleh karena itu, KBRI Kuala Lumpur menggunakan berbagai metode, termasuk rekam biometrik dan teknologi face recognition, untuk memastikan identitas korban. []

Akibat peristiwa ini, satu orang meninggal usai sebuah kapal yang berisi sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) diberondong tembakan oleh polisi Malaysia itu.

Sementara itu empat orang lainnya masih mendapatkan penanganan medis.

Merespon hal ini, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan sudah memperoleh akses ke Konsuleran.

“Kemarin kami sudah ketemu Kemenlu, sudah bisa memperoleh akses ke Konsuleran, sudah mengunjungi beberapa korban yang bisa atau dalam kapasitas memberikan keterangan,” ujar Christina kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis 30 Januari 2025.

Christina menambahkan, dari keterangan WNI korban penembakan bahwa tidak ada penyerangan yang dilakukan oleh mereka.

“Sejauh ini keterangan yang diberikan oleh WNI kita tersebut, memang tidak ada penyerangan dari mereka. Jadi kan kalau dilihat dari sini, ada dua keterangan yang berbeda, yang diberikan oleh pihak Malaysia dan juga oleh WNI yang ada di kejadian itu,” bebernya.

Cristina menegaskan bahwa pemerintah akan mengupayakan untuk mendorong penyelidikan menyeluruh terkait kasus ini.

“Kita dalam posisi mendorong, begitu juga Pak Menteri, Pak Menteri Karding juga mendorong, agar bisa ada penyelidikan yang menyeluruh, sehingga jelas, terang-benderang, apa sih yang sebenarnya terjadi,” tuturnya.

“Korban meninggal sudah diterima oleh keluarga, kemarin itu juga berdasarkan kerja sama dari Kemenlu, dari Kemen P2MI juga, dan sejauh ini keluarga juga sudah ikhlas, sudah menerima,” pungkasnya. []

Soleh menegaskan diplomasi Indonesia diperlukan dalam penuntasan kasus ini.

Politikus PKB itu meminta semua instansi segera berkoodinasi terkait penembakan PMI.

Menurutnya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Polri, dan TNI bisa bergerak bersama.

“Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan, dan tentu hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Soleh, Selasa 28 Januari 2025.

Dia menyatakan pemerintah RI dapat mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia sehubungan penembakan ini.

Otoritas Malaysia harus dimintai penjelasan mengenai penembakan tersebut.

“Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata Soleh, dikutip dai Antara.

Lebih lanjut, dia menilai para korban harus mendapat pendampingan hukum dan dibantu dalam pemulangan jenazah serta korban luka ke Indonesia.

Dia pun mengecam penembakan yang dilakukan petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima warga negara Indonesia (WNI).

“Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” katanya.

Sebelumnya, polisi Malaysia mengaku diserang sehingga menembak lima PMI di negara bagian Selangor.

Penembakan ini membuat satu WNI tewas ditembak dan empat orang lainnya mesti dirawat di rumah sakit.

Direktur Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan penembakan oleh aparat penegak hukum Malaysia tersebut termasuk pembunuhan di luar hukum.

Apabila PMI diduga melanggar hukum, Wahyu menyebut seharusnya diproses hukum terlebih dulu, bukan ditembak.

“Karena dalam perspektif hak asasi manusia, warga negara Indonesia yang menjadi korban itu nggak bawa senjata,” kata Wahyu.

“Kemudian, di mana pun pembunuhan tanpa proses hukum itu adalah pelanggaran hak asasi manusia,”pungkasnya. []