Pernyataan tersebut disampaikan TB Hasanuddin menanggapi informasi mengenai dugaan delapan WNI yang direkrut menjadi tentara bayaran Rusia.

Menurutnya, keputusan seseorang bergabung dengan militer negara lain umumnya dilakukan secara sadar.

Faktor ekonomi disebut menjadi salah satu alasan yang paling mungkin melatarbelakangi keputusan tersebut.

“Begini ya, rekrutmen itu biasanya terbuka. Biasanya negara-negara maju itu menawarkan, mau masuk atau tidak menjadi prajurit negara mereka, begitu ya. Saya yakin ini dengan kesadaran sendiri. Pada umumnya tujuannya ekonomi, komersial lah,” ujar TB Hasanuddin, Selasa (1/9).

Selain alasan finansial, ia mengatakan terdapat kemungkinan seseorang bergabung dengan militer asing karena memiliki kepentingan lain.

Salah satunya adalah keinginan memperoleh kewarganegaraan negara tersebut setelah cukup lama tinggal dan bekerja di sana.

“Ya pada umumnya komersial. Atau ada tujuan lain, misalnya dia bekerja di sana sudah cukup lama kemudian ingin menjadi warga negara, salah satu jalan yang cepat itu adalah masuk menjadi prajurit setempat, begitu,” tuturnya.

TB Hasanuddin kemudian menyoroti konsekuensi hukum dari keputusan tersebut.

Ia mengingatkan WNI perlu memahami bahwa bergabung dengan angkatan bersenjata negara lain dapat menyebabkan kewarganegaraan Indonesianya gugur.

Mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, setelah menempuh perjalanan panjang.

Kepulangan ini menandai berakhirnya masa penahanan yang dialami para aktivis kemanusiaan tersebut.

Para WNI ini merupakan bagian dari pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 yang bertujuan membawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Mereka disergap dan ditahan oleh otoritas Israel awal pekan ini, memicu kecaman dari berbagai pihak.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI bergerak cepat untuk memastikan keselamatan dan pemulangan mereka.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono turut hadir menyambut kepulangan sembilan WNI tersebut.

Beliau menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya pembebasan.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi setiap warganya di luar negeri.

Kesembilan WNI itu diketahui tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan bagi warga Palestina di Gaza. Namun di tengah perjalanan, kapal yang mereka tumpangi dilaporkan dicegat oleh otoritas Israel sebelum akhirnya para relawan tersebut ditahan.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan koordinasi intensif guna memantau perkembangan situasi sekaligus memastikan kondisi para WNI dalam keadaan aman.

Menurut Sugiono, pemerintah Indonesia telah meminta bantuan kepada negara-negara dan pihak yang memiliki jalur komunikasi langsung dengan otoritas terkait agar dapat memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para relawan Indonesia yang ditahan.

“Nah, tadi juga saya sampaikan kita minta kepada rekan-rekan kita yang punya hubungan langsung, untuk pertama memastikan kondisi mereka, kondisi rekan-rekan kita yang ditahan itu baik. Kemudian, mereka juga diperlakukan dengan baik,” kata Sugiono.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan kecaman terhadap tindakan pencegatan dan penahanan tersebut. Menlu menilai apa yang dilakukan Israel bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan karena para relawan sedang menjalankan misi damai untuk membantu masyarakat sipil Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan di Gaza.

Sugiono menegaskan bahwa para WNI tersebut bukan bagian dari aktivitas militer ataupun agenda politik tertentu, melainkan murni menjalankan aksi solidaritas kemanusiaan bersama relawan internasional lainnya.

“Dan apa yang dilakukan oleh Israel merupakan suatu hal yang melanggar kemanusiaan. Karena mereka ada dalam misi damai, saya hargai, apresiasi semangat mereka untuk sama-sama mencari solusi dari permasalahan dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/102017/indonesia-libatkan-turki-dan-yordania-bantu-bebaskan-9-wni-dari-israel/feed 0 Aditya https://eranasional.com/101569/mulai-2027-wni-tak-perlu-ganti-nomor-paspor-saat-perpanjangan https://eranasional.com/101569/mulai-2027-wni-tak-perlu-ganti-nomor-paspor-saat-perpanjangan#respond Mon, 11 May 2026 09:36:12 +0000 https://eranasional.com/101569/mulai-2027-wni-tak-perlu-ganti-nomor-paspor-saat-perpanjangan Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tengah menyiapkan perubahan besar dalam sistem layanan keimigrasian nasional. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan publik adalah rencana pemberlakuan nomor paspor permanen atau seumur hidup bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang ditargetkan mulai diterapkan secara penuh pada tahun 2027 mendatang.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi administrasi keimigrasian yang dilakukan pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang lebih modern, praktis, aman, dan terintegrasi secara digital. Melalui sistem baru ini, setiap WNI nantinya hanya akan memiliki satu nomor paspor yang tetap digunakan sepanjang hidup, meskipun paspor telah diperpanjang berkali-kali karena masa berlaku habis.

Selama ini, masyarakat Indonesia harus menerima nomor paspor baru setiap kali melakukan penggantian atau perpanjangan dokumen perjalanan. Sistem tersebut dinilai cukup merepotkan, terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat perjalanan internasional, pengajuan visa luar negeri, hingga kebutuhan administrasi lintas negara yang mengharuskan pencocokan data paspor lama dan baru.

Dengan adanya kebijakan baru tersebut, pemerintah berharap proses administrasi perjalanan internasional menjadi lebih sederhana dan efisien. Identitas pemegang paspor juga dinilai akan lebih mudah dilacak karena nomor dokumen tidak berubah sepanjang masa.

Rencana penerapan nomor paspor permanen itu juga dibarengi dengan upaya penyatuan seluruh jenis paspor nasional yang saat ini masih terbagi dalam beberapa kategori. Nantinya pemerintah akan menghapus perbedaan antara paspor biasa, e-paspor laminasi, maupun paspor berbahan polikarbonat.

Seluruh dokumen perjalanan WNI akan diseragamkan dalam satu sistem paspor nasional yang memiliki standar keamanan yang sama. Langkah ini disebut sebagai bagian dari modernisasi layanan keimigrasian Indonesia agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi global.

]]> https://eranasional.com/101569/mulai-2027-wni-tak-perlu-ganti-nomor-paspor-saat-perpanjangan/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/97783/modus-kerja-di-luar-negeri-berujung-scam-online-249-wni-dipulangkan https://eranasional.com/97783/modus-kerja-di-luar-negeri-berujung-scam-online-249-wni-dipulangkan#respond Mon, 09 Feb 2026 09:15:05 +0000 https://eranasional.com/97783/modus-kerja-di-luar-negeri-berujung-scam-online-249-wni-dipulangkan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan asesmen terhadap ratusan warga negara Indonesia yang dipulangkan dari luar negeri setelah terlibat dalam aktivitas penipuan daring. Total terdapat 249 WNI bermasalah yang berasal dari Myanmar dan Kamboja dan diketahui merupakan mantan pekerja di industri scam online. Proses asesmen ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap warga negara yang diduga menjadi korban eksploitasi.

Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Nurul Azizah, menjelaskan bahwa pemulangan para WNI tersebut dilakukan secara bertahap dalam dua kloter. Kepulangan pertama dilakukan pada 22 Januari 2026 dengan satu penerbangan yang membawa 91 WNI. Selanjutnya, kloter kedua berlangsung pada 30 dan 31 Januari 2026 melalui tiga penerbangan berbeda.

Dari total 249 WNI yang dipulangkan, sebanyak 182 orang berasal dari Myanmar, sementara 67 lainnya dipulangkan dari Kamboja. Seluruhnya saat ini menjalani proses pendataan dan asesmen oleh penyidik Bareskrim untuk mengetahui peran, kondisi, serta kemungkinan adanya unsur tindak pidana perdagangan orang dalam kasus yang mereka alami.

Berdasarkan hasil asesmen awal, para WNI tersebut sebelumnya menerima tawaran pekerjaan di luar negeri dengan berbagai posisi yang terlihat legal dan menjanjikan. Mereka dijanjikan bekerja sebagai operator lokapasar, customer service, pengelola judi online, hingga pelayan restoran di sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kamboja. Tawaran pekerjaan itu sebagian besar mereka terima melalui media sosial seperti Facebook dan aplikasi pesan instan Telegram.

]]> https://eranasional.com/97783/modus-kerja-di-luar-negeri-berujung-scam-online-249-wni-dipulangkan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97555/kbri-phnom-penh-terima-ribuan-aduan-wni-terkait-penipuan-online https://eranasional.com/97555/kbri-phnom-penh-terima-ribuan-aduan-wni-terkait-penipuan-online#respond Wed, 04 Feb 2026 05:09:46 +0000 https://eranasional.com/97555/kbri-phnom-penh-terima-ribuan-aduan-wni-terkait-penipuan-online Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melaporkan bahwa lebih dari 3.000 warga negara Indonesia (WNI) telah keluar dari jaringan sindikat penipuan daring (online scam) yang beroperasi di berbagai wilayah Kamboja. Ribuan aduan tersebut diterima dan ditangani oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh.

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa KBRI Phnom Penh bergerak cepat dan terkoordinasi dalam merespons lonjakan laporan dari para WNI tersebut.

“Langkah-langkah yang dilakukan mencakup pendataan menyeluruh, pemberian layanan kekonsuleran, hingga fasilitasi pemulangan ke Indonesia,” ujar Yvonne dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Yvonne, aduan yang diterima berasal dari berbagai daerah di Kamboja yang selama ini dikenal sebagai lokasi operasi sindikat penipuan daring lintas negara. Para WNI tersebut umumnya mengaku direkrut dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, namun kemudian dipaksa atau ditekan untuk terlibat dalam aktivitas penipuan online.

Sejak 16 Januari hingga 31 Januari 2026, tercatat 2.887 WNI mendatangi KBRI Phnom Penh secara langsung untuk meminta bantuan pemulangan ke Tanah Air. Jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan meningkatnya kesadaran korban untuk melapor.

Dalam proses penanganan kasus ini, KBRI Phnom Penh tidak bekerja sendiri. Kemlu RI mengerahkan tim bantuan tambahan, sementara Direktorat Jenderal Imigrasi turut memberikan dukungan dalam pendataan dan penerbitan dokumen perjalanan.

“Hingga saat ini, KBRI telah menerbitkan 830 Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen lengkap,” jelas Yvonne.

Selain itu, pemerintah Kamboja juga memberikan kerja sama dengan memutihkan denda keimigrasian yang sebelumnya dibebankan kepada 722 WNI, sehingga memperlancar proses pemulangan.

Kemlu RI menyebutkan bahwa saat ini terdapat 1.213 WNI yang masih berada di penampungan sementara di Kamboja sambil menunggu proses administratif dan jadwal kepulangan.

Yvonne menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memastikan para WNI tersebut berada dalam kondisi aman, sehat, dan terpantau. KBRI Phnom Penh terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menjamin kebutuhan dasar para WNI terpenuhi selama masa penampungan.

Setelah tiba di Indonesia, status dan tindak lanjut terhadap para WNI tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk kemungkinan pendampingan, rehabilitasi, serta proses hukum jika diperlukan.

Kemlu RI menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak semata-mata bersifat penegakan hukum, tetapi juga perlindungan warga negara, terutama bagi mereka yang menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja.

Kasus keterlibatan WNI dalam sindikat penipuan daring di Asia Tenggara bukanlah fenomena baru. Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan kejahatan transnasional memanfaatkan kerentanan pencari kerja, khususnya generasi muda, dengan tawaran pekerjaan di sektor digital dan layanan pelanggan.

Banyak korban mengaku paspor mereka ditahan, jam kerja berlebihan, serta menghadapi ancaman kekerasan jika menolak menjalankan aktivitas penipuan.

Pemerintah Indonesia secara konsisten mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi dan tidak memiliki kontrak kerja yang jelas.

Kemlu RI kembali mengingatkan masyarakat untuk: Memastikan proses kerja ke luar negeri melalui jalur resmi,  Tidak mudah tergiur gaji tinggi tanpa kejelasan perusahaan dan Melaporkan segera ke perwakilan RI terdekat jika mengalami masalah di luar negeri.

“Kami mengimbau WNI yang berada di luar negeri untuk tidak ragu menghubungi KBRI atau KJRI jika menghadapi situasi darurat,” ujar Yvonne.

Penegasan itu disampaikan Yusril menanggapi kabar dua WNI yang disebut bergabung dengan militer asing, yakni Kezia Syifa dan Muhammad Rio. Pemerintah, kata Yusril, hingga kini masih melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Undang-undang memang mengatur bahwa WNI bisa kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden. Namun kehilangan itu tidak bersifat otomatis,” ujar Yusril di Jakarta, Senin.

Yusril menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal itu disebutkan, salah satu alasan kehilangan kewarganegaraan adalah masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden.

Namun demikian, ia menekankan bahwa norma hukum dalam undang-undang tidak dapat langsung diterapkan tanpa adanya keputusan konkret dari pejabat berwenang. Ketentuan tersebut, lanjut Yusril, harus dilaksanakan melalui mekanisme administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU 12/2006, serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022.

“Hukum itu norma yang mengatur, bukan keputusan konkret tentang nasib seseorang,” jelasnya.

Untuk memudahkan pemahaman, Yusril memberikan analogi dengan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, meskipun tindak pidana pencurian diatur dengan ancaman hukuman tertentu, seseorang yang tertangkap mencuri tidak serta-merta dijatuhi hukuman tanpa melalui proses hukum.

“Norma undang-undang itu harus dituangkan dalam keputusan atau putusan pengadilan untuk kasus konkret. Begitu juga dengan kehilangan kewarganegaraan,” ujar Yusril.

Dengan kata lain, meskipun undang-undang menyebutkan syarat kehilangan status WNI, akibat hukum tersebut baru berlaku setelah adanya keputusan resmi dari Menteri Hukum.

Yusril menjelaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan terjadi setelah adanya permohonan dari yang bersangkutan atau laporan dari pihak lain, yang kemudian diteliti kebenarannya oleh Kementerian Hukum.

Apabila dari hasil penelitian terbukti bahwa seorang WNI benar masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden, maka Menteri Hukum akan menerbitkan Keputusan Menteri tentang kehilangan kewarganegaraan.

“Keputusan itu harus diumumkan dalam Berita Negara agar mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sejak saat itulah akibat hukumnya berlaku,” tegas Yusril.

Selama keputusan tersebut belum diterbitkan dan belum diumumkan secara resmi, maka yang bersangkutan secara hukum masih berstatus sebagai WNI.

Pernyataan Yusril ini turut menanggapi kabar mengenai Kezia Syifa, yang disebut bergabung dengan National Guard Army Maryland di Amerika Serikat pada 2025. Orang tua Kezia sebelumnya menyampaikan bahwa putrinya mengikuti pendidikan militer dengan spesialisasi MOS 92A (Automated Logistical Specialist) dan mendaftar karena memiliki status penduduk tetap (permanent resident) di AS.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berspekulasi dan tetap berpegang pada mekanisme hukum yang berlaku. Setiap informasi harus diverifikasi secara cermat sebelum diambil langkah hukum apa pun.

Menurut Yusril, prinsip utama dalam hukum kewarganegaraan adalah kepastian hukum. Sama halnya dengan kelahiran dan naturalisasi yang harus dituangkan dalam dokumen resmi negara, pencabutan kewarganegaraan pun harus dilakukan melalui prosedur formal.

“Bayi yang lahir dari orang tua WNI menjadi WNI dan dicantumkan dalam akta kelahirannya. Orang asing yang menjadi WNI dituangkan dalam keputusan menteri hukum. Maka kehilangan kewarganegaraan pun harus melalui keputusan menteri,” tuturnya.

Dengan demikian, Yusril menegaskan bahwa selama belum ada keputusan menteri yang sah dan diumumkan dalam Berita Negara, maka seseorang yang dikabarkan bergabung dengan militer asing masih tetap berstatus WNI secara hukum.

Sedikitnya 1.400 WNI dilaporkan telah dibebaskan dari pusat-pusat penipuan online di Kamboja dan saat ini mencari perlindungan serta bantuan kekonsuleran dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan korban terbanyak dalam operasi penipuan lintas negara di wilayah tersebut.

Media Timur Tengah berbasis Arab Saudi, Arab News, dalam laporannya pada Rabu (21/1/2026), menyoroti pembebasan massal tersebut sebagai bagian dari operasi besar-besaran pemerintah Kamboja dalam menindak industri penipuan online bernilai miliaran dolar AS.

“Diperkirakan ribuan orang telah dibebaskan dari tempat-tempat penampungan hasil penipuan di seluruh Kamboja dalam beberapa hari terakhir, termasuk lebih dari 1.400 warga negara Indonesia,” tulis Arab News.

Menurut laporan tersebut, gelombang pembebasan warga asing terjadi setelah Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengambil sikap tegas terhadap jaringan penipuan online yang selama ini beroperasi secara masif di berbagai wilayah negara tersebut. Industri ini selama bertahun-tahun disebut beroperasi dengan menyamarkan aktivitasnya sebagai perusahaan legal, kasino, hingga kawasan ekonomi khusus.

“Sejak pekan lalu, sejumlah warga negara asing yang dibebaskan dari pusat-pusat penipuan di Kamboja telah meminta bantuan dari kedutaan mereka,” tulis media tersebut.

Langkah penindakan ini dinilai sebagai sinyal kuat perubahan pendekatan pemerintah Kamboja, yang sebelumnya kerap mendapat sorotan internasional terkait lemahnya pengawasan terhadap praktik perdagangan manusia dan kejahatan siber.

Arab News juga mengungkapkan bahwa hingga kini sekitar 1.440 WNI telah dipulangkan ke Indonesia. Angka tersebut dinilai signifikan jika dibandingkan dengan total kasus perlindungan WNI yang ditangani KBRI Phnom Penh sepanjang tahun sebelumnya.

“Jumlah tersebut cukup besar, mengingat Kedutaan Besar Indonesia menangani total 5.008 kasus sepanjang tahun 2025,” tulis media tersebut.

]]> https://dunia.eranasional.com/97035/fenomena-scam-online-asia-tenggara-media-asing-soroti-nasib-wni-di-kamboja/feed 0 Aditya https://eranasional.com/94618/108-wni-korban-kebakaran-apartemen-di-hongkong-ditemukan-selamat-22-masih-hilang https://eranasional.com/94618/108-wni-korban-kebakaran-apartemen-di-hongkong-ditemukan-selamat-22-masih-hilang#respond Wed, 03 Dec 2025 00:55:26 +0000 https://eranasional.com/94618/108-wni-korban-kebakaran-apartemen-di-hongkong-ditemukan-selamat-22-masih-hilang Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merilis data 108  WNI yang menjadi korban kebakaran apartemen Wang Fuk Court, Hong Kong ditemukan selamat.

“Terkonfirmasi selamat 108 orang, dan belum ditemukan 22 orang,” tulis Kemlu, Selasa (2/12).

Sementara untuk korban jiwa maupun luka-luka, datanya masih sama dengan yang sebelumnya.

“Estimasi jumlah WNI tinggal di kompleks apartemen adalah 140 org, korban meninggal sembilan orang, korban dirawat di RS satu orang,” tutur keterangan itu.

Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court di Distrik Taipo terjadi pada Rabu, 26 November 2025 siang hari. Kala itu tujuh dari delapan menara apartemen sedang direnovasi atau pemeliharaan.

Apartemen itu terdiri dari 2.000-an unit dan dihuni sekitar 4.500 orang. Mayoritas WNI yang tinggal di sana bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik.

Terkait WNI yang meninggal dunia dalam insiden tersebut, KJRI Hong Kong berupaya memulangkan jenazahnya secepat mungkin.

Pernyataan ini mencerminkan langkah reformis dalam upaya memperkuat daya saing dan tata kelola perusahaan pelat merah.

Prabowo mengungkapkan bahwa regulasi terkait hal ini telah diubah.

“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita,” kata Prabowo di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Ia menambahkan bahwa keterbukaan tersebut dimaksudkan untuk memperluas ruang bagi profesional asing yang memiliki keahlian khusus, terutama di bidang manajemen dan teknologi, agar dapat masuk ke sistem kepemimpinan di perusahaan negara.

Dengan demikian, pemerintah berharap kualitas kepemimpinan di BUMN bisa naik ke level global dan mendorong inovasi yang lebih cepat.

Namun demikian, meski pintu dibuka, Prabowo menegaskan bahwa penunjukan pemimpin asing tidak otomatis dan harus melalui seleksi yang ketat, mempertimbangkan kompetensi, integritas, serta kemampuan memahami budaya dan kontekstual Indonesia.

Ia memastikan bahwa seorang calon asing tidak akan diangkat asal-asalan, tetapi melewati proses evaluasi transparan.

Reaksi publik

Para pengamat bisnis menilai bahwa kebijakan ini bisa menjadi terobosan positif, tetapi juga harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan masalah kedaulatan ekonomi.

Sebaliknya, sebagian kritikus menyuarakan kekhawatiran mengenai pengaruh asing yang berlebihan di sektor strategis.

Kementerian BUMN belum memberikan respons resmi hingga berita ini diturunkan. Namun menurut catatan, beberapa negara maju telah menerapkan model serupa, di mana pimpinan perusahaan negara bisa berasal dari warga negara asing, selama mereka memenuhi persyaratan profesional dan regulasi yang berlaku.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah paling progresif di era kepemimpinan Prabowo, dan akan menjadi titik pantau penting bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara keterbukaan global dan proteksi kepentingan nasional.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital (BIH) di Denpasar, Bali, Rabu, 25 Juni 2025. Dalam sambutannya, Presiden menyatakan bahwa biaya pengobatan WNI ke luar negeri seharusnya bisa menjadi devisa dalam negeri jika tersedia fasilitas kesehatan berstandar internasional.

Mengutip data dari pihak Rumah Sakit Prof. Ngoerah, sekitar 600.000 WNI memilih berobat ke luar negeri untuk keperluan wisata estetik, yang berpotensi menyebabkan kerugian devisa hingga USD1,8 miliar.

“Pengeluaran kesehatan saya kira adalah sesuatu yang mengambil porsi besar dari pengeluaran setiap keluarga. Karena itu, negara harus hadir dan berani menjadi pelopor dalam menjamin kesehatan seluruh rakyatnya,” ujar Presiden Prabowo, Senin (30/6/2025).

Prabowo berharap kehadiran KEK Kesehatan pertama di Indonesia dapat menarik minat masyarakat untuk berobat di dalam negeri. Ia optimistis fasilitas berteknologi tinggi di KEK Sanur akan mampu melayani pasien lokal maupun internasional.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat berkelakar akan diam-diam menjalani perawatan gigi di Ngurah Sun Wellness and Esthetic Center di RSUP Ngoerah Denpasar. Ia menyebut teknologi pengobatan di fasilitas tersebut sudah sangat canggih dan bertaraf internasional.

Belasan WNI itu dievakuasi di tengah saling serang Israel vs Iran yang memanas selama lebih dari sepekan terakhir. .”Alhamdulillah kurang lebih pukul 17.45 dari 97 orang yang sudah dievakuasi, 11 orang sudah tiba di Jakarta. Mereka berasal dari dua provinsi, Jawa Timur dan Kalimantan Timur,” kata Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, Andy Rachmianto di Bandara Soetta.

Andy menyampaikan sebelas WNI ini tiba di tanah air setelah melakukan proses panjang evakuasi sejak tanggal 20 Juni lalu.

Dari Teheran dan sejumlah kota Iran, mereka dibawa ke perbatasan Iran-Azerbaijan melalui jalur darat untuk kemudian diterbangkan dari Baku ke Jakarta.

Kendati demikian, konflik Iran vs Israel yang begitu dinamis, yang turut melibatkan Amerika Serikat, membuat sejumlah negara menutup wilayah udaranya. Akibatnya, penerbangan para WNI terganggu dan mereka harus menunggu jadwal penerbangan ulang.

“Sebetulnya, selain 11 orang itu juga sudah dijadwalkan akan tiba di Jakarta hari ini juga sore tadi. Namun karena terkena gangguan penerbangan karena menggunakan maskapai Qatar Airwayas, penerbangan mereka dari Baku menuju Jakarta sempat terganggu,” tutur Andy.

“Pesawat yang mengangkut 18 saudara kita ini sempat dialihkan ke Jeddah, Arab Saudi, selama beberapa jam bersandar di sana. Tapi Alhamdulillah 18 saudara kita sudah berhasil diterbangkan dari Jeddah menuju Doha. Saat ini kita masih menunggu jadwal penerbangan dari Doha menuju Jakarta,” pungkas dia.

“Yang disasar juga bukan saja target-target militer, tetapi juga target-target sipil, maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan,” kata Sugiono di Saint Petersburg, Rusia, dikutip dari keterangan yang dibagikan Kementerian Luar Negeri pada Kamis (19/6/2025).

Kementerian Luar Negeri memberlakukan langkah-langkah kontingensi dan evakuasi bagi warga negara Indonesia. Sugiono mengatakan saat ini terdapat sekitar 380 orang WNI yang berada di Iran, khususnya Teheran.

Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri juga telah menjalin komunikasi dengan negara-negara tetangga Iran untuk kemudahan akses lintas batas apabila proses evakuasi WNI harus dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Sugiono, evakuasi WNI di Iran hanya bisa dilakukan melalui jalur darat. “Pesawat tidak bisa ke sana. Satu-satunya jalur darat,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini dikutip Antara.

Israel meluncurkan serangan berskala besar ke Iran sejak 13 Juni 2025. Militer Israel mengincar fasilitas nuklir di sejumlah kota Iran dan pusat-pusat komando tinggi militer.

Media Iran melaporkan bahwa hingga Rabu, 18 Juni 2025, jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel di Teheran dan wilayah-wilayah lain telah mencapai 585 orang. Sementara sejumlah 1.326 orang lainnya mengalami cedera akibat serangan itu.

Sebagai tanggapan terhadap serangan Israel, Iran meluncurkan rudal balistik ke Tel Aviv yang mengakibatkan 24 orang tewas dan 500 lainnya cedera.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam sebuah video yang dirilis oleh kantornya pada Rabu, 19 Juni 2025, mengatakan Israel “maju selangkah demi selangkah” menuju penghapusan ancaman yang ditimbulkan oleh situs nuklir dan persenjataan rudal balistik Iran.

“Kami menyerang situs nuklir, rudal, markas besar, simbol-simbol rezim,” kata Netanyahu. Israel, yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi Internasional, adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang diyakini memiliki senjata nuklir. Israel tidak membantah atau mengonfirmasi hal itu.

Iran membantah tengah membangun senjata nuklir dan mengatakan programnya hanya untuk tujuan damai. Meskipun Badan Energi Atom Internasional menyatakan pekan lalu Teheran melanggar kewajiban non-proliferasinya untuk pertama kalinya dalam 20 tahun.

Konflik terburuk yang pernah ada antara kedua negara yang bermusuhan itu telah menimbulkan kekhawatiran akan menyeret kekuatan dunia berperang. Perang Israel dan Iran ini juga mengguncang stabilitas regional yang telah dirusak oleh efek limpahan perang Gaza.

Menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, ada 194 WNI yang saat ini berada di Israel. Sejauh ini tidak ada dari mereka yang menjadi korban.

Di antara para WNI itu, ada 42 orang yang merupakan peziarah. Mereka tidak bisa segera pulang ke RI karena adanya penutupan ruang udara tersebut.

“Beberapa WNI yang melakukan perjalanan singkat mengalami stranded (terdampar) karena tutupnya wilayah udara dan berhentinya penerbangan, antara lain 42 peziarah di Israel,” kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

Menurut Judha, saat ini para peziarah tersebut sudah mendapatkan bantuan dari KBRI setempat. Pihak KBRI terus memonitor situasi di Iran maupun Israel.

Saling serang Israel dan Iran pecah sejak Jumat pekan lalu. Israel awalnya menyerang ibu kota Teheran lewat udara.

Serangan itu menyebabkan sejumlah pejabat tinggi militer Iran dan ilmuwan nuklir kehilangan nyawa. Beberapa pangkalan militer Iran turut mengalami kerusakan.

Iran lalu membalas serangan Israel dengan menargetkan kota besar seperti Tel Aviv.

Departemen Keamanan Publik Arab Saudi dalam siaran pers menjelaskan bahwa WNI itu ditangkap oleh aparat keamanan di kota suci Makkah karena melakukan penipuan dan penyesatan melalui penyebaran iklan kampanye palsu terkait haji di media sosial.

“Iklan tersebut mengeklaim menyediakan akomodasi bagi jemaah dan mengangkut mereka ke dalam wilayah tanah suci,” tulis mereka, Jumat (18/4/2025).

“Pelaku telah ditangkap dan tindakan hukum telah diambil terhadapnya, serta ia telah dirujuk ke kejaksaan umum,” tambahnya.

“Departemen Keamanan Publik mengimbau warga negara (citizen) dan penduduk (residen) untuk mematuhi peraturan dan pedoman haji,” tambah dia.

Dalam foto yang dirilis tampak sejumlah barang bukti yang dtampilkan di meja seperti dokumen dan kalung leher untuk menggantung identitas.

WNI itu difoto dengan membelakangi kamera dengan tangan diborgol. Tak dijelaskan identitas detailnya.

Selain itu ditampilkan juga iklan promosi penjualan jasa haji ilegal itu di media sosial, tapi diblur sehingga tak terbaca.

Arab Saudi semakin memperketat pelaksanaan haji 2025 untuk menekan praktik haji ilegal, yaitu haji tanpa membawa tasreh (izin haji yang sah).

Mereka yang berhaji tanpa izin resmi akan menghadapi beragam ancaman sanksi: dipenjara, didenda, dideportasi, dan dilarang masuk Saudi sedikitnya 5 tahun. Demikian juga penjual jasanya.

Tahun 2024, banyaknya haji ilegal memicu banyak masalah seperti berkurangnya fasilitas akomodasi dan logistik untuk jemaah haji resmi sehingga kenyamanan pun terganggu.

Sedikitnya 1.200 jemaah dari berbagai negara meninggal dunia pada masa puncak haji akibat cuaca ekstrem hingga 51 derajat Celsius.

Mayoritas korban berasal dari Mesir dan sebagian besar adalah haji ilegal — tak memegang visa khusus haji. Mereka korban penipuan oleh agen travel di negaranya.

Mereka tidak mendapatkan akomodasi dan logistik yang memadai selama berhaji sehingga mengganggu kesehatan dan stamina mereka.

Akibat kondisi ini, Mesir melakukan investigasi dan membawa sejumlah agen travel ke meja hijau.

Tahun lalu Arab Saudi juga menangkap sejumlah WNI yang bermaksud berhaji tanpa membawa visa haji yang sah.

Juga menangkap sejumlah WNI yang menetap di Arab Saudi (residen) karena menjual jasa haji ilegal.