Selain ASN, pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk turut menerapkan sistem kerja serupa. Namun, penerapannya tidak bersifat wajib, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik masing-masing sektor usaha.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan WFH, mengingat ada sejumlah bidang yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga kelangsungan layanan dan operasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menegaskan bahwa terdapat sektor-sektor tertentu yang dikecualikan dari kebijakan ini. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik, sehingga tidak memungkinkan untuk dijalankan secara jarak jauh.

Ia menjelaskan bahwa sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap harus berjalan normal karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, sektor strategis lain seperti industri, energi, hingga distribusi logistik juga memerlukan kehadiran tenaga kerja secara langsung di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan WFH untuk sektor swasta hanya bersifat imbauan. Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menentukan skema kerja yang paling sesuai dengan kondisi operasional masing-masing.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mulai efektif diterapkan sebagai langkah bersama secara nasional. Ia menegaskan bahwa momentum ini diharapkan dapat menjadi titik awal perubahan budaya kerja yang lebih adaptif di berbagai sektor industri.

Dalam keterangannya di Jakarta, Yassierli menjelaskan bahwa imbauan ini sejalan dengan arahan dari Airlangga Hartarto sebelumnya, yang menekankan pentingnya transformasi sistem kerja untuk mendukung produktivitas sekaligus efisiensi energi. Pemerintah ingin menjadikan tanggal 1 April sebagai tonggak dimulainya penerapan pola kerja baru yang lebih fleksibel namun tetap produktif.

Lebih lanjut, kebijakan WFH ini tidak hanya berlaku bagi sektor swasta, tetapi juga mencakup badan usaha milik negara (BUMN) serta badan usaha milik daerah (BUMD). Pemerintah menetapkan masa evaluasi selama dua bulan ke depan, serupa dengan yang diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN). Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus mengidentifikasi potensi kendala di lapangan.

Yassierli menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah akan difokuskan pada implementasi imbauan WFH, bukan pada program lain seperti efisiensi energi di lingkungan kerja. Ia optimistis bahwa program penghematan energi akan tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada evaluasi kebijakan WFH.

]]> https://eranasional.com/100317/wfh-seminggu-sekali-resmi-diimbau-hak-karyawan-tetap-aman/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/97304/meski-wfh-diberlakukan-layanan-publik-di-depok-tetap-ramai https://daerah.eranasional.com/97304/meski-wfh-diberlakukan-layanan-publik-di-depok-tetap-ramai#respond Thu, 29 Jan 2026 12:24:08 +0000 https://daerah.eranasional.com/97304/meski-wfh-diberlakukan-layanan-publik-di-depok-tetap-ramai Depok, ERANASIONAL.COM – Hari pertama pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak menyurutkan aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Justru, Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok, tampak dipadati warga yang mengurus berbagai keperluan administrasi.

Seluruh layanan publik Pemkot Depok pada Kamis (29/1/2026) dipusatkan di MPP lantai 1 Gedung Dibaleka II. Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota Depok Nomor 42 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai dalam Rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Pantauan di lokasi menunjukkan, sejumlah area di Gedung Dibaleka II tampak tidak beroperasi secara penuh. Beberapa lampu di lantai atas dipadamkan, sementara operasional lift juga dibatasi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penghematan energi dan penyesuaian aktivitas perkantoran seiring diterapkannya kebijakan WFH bagi sebagian pegawai.

Meski demikian, pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan normal dan terpusat di area MPP. Loket-loket layanan tampak aktif melayani warga yang datang silih berganti sejak pagi hari.

Sejumlah warga terlihat mengantre untuk mengurus berbagai dokumen, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga layanan publik lainnya yang berada di bawah koordinasi Pemkot Depok.

Salah satu warga, Mardan, mengaku datang ke MPP untuk mengurus dokumen administrasi berupa akta kematian. Ia menilai pelayanan tetap berjalan cepat dan tidak terdampak oleh kebijakan WFH.

“Dari awal datang saya langsung ke bagian informasi. Saya bilang mau ambil akta kematian, langsung diarahkan dan dikasih nomor antrean,” ujar Mardan di lokasi.

Menurutnya, proses pelayanan yang ia alami berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ia bahkan menyebut tidak merasakan dampak signifikan dari kebijakan WFH terhadap kualitas layanan publik.

“Secara umum bagi saya lancar. Jadi kayaknya enggak ngaruh (WFH),” katanya.

Mal Pelayanan Publik Depok memang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, yang menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu lokasi. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengurus beragam kebutuhan administrasi tanpa harus berpindah-pindah kantor.

Pemusatan layanan di MPP menjadi solusi Pemkot Depok untuk tetap menjaga kualitas pelayanan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian mekanisme kerja pegawai.

Sejumlah warga yang ditemui di lokasi juga menyampaikan hal serupa. Mereka menilai keberadaan MPP sangat membantu, terutama saat kebijakan WFH diterapkan.

“Yang penting pelayanannya tetap buka dan petugasnya ada. Mau WFH atau tidak, yang kami butuhkan pelayanan tetap jalan,” ujar salah satu warga lainnya.

Kebijakan WFH yang diterapkan Pemkot Depok merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran, tanpa mengurangi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pengaturan jadwal kerja dan pemusatan layanan, aktivitas pemerintahan tetap berjalan optimal.

Pemkot Depok memastikan bahwa sektor pelayanan publik menjadi prioritas utama, sehingga pegawai yang bertugas di MPP tetap masuk kerja secara langsung (Work From Office/WFO).

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau.

Tingginya jumlah warga yang datang ke MPP pada hari pertama pemberlakuan WFH menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi tetap tinggi. Kebijakan penyesuaian mekanisme kerja pegawai tidak menghalangi warga untuk mengakses layanan yang dibutuhkan.

Dengan pelayanan yang tetap berjalan normal, Pemkot Depok berharap kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan publik dapat terus terjaga, meskipun dilakukan berbagai penyesuaian dalam sistem kerja aparatur pemerintah.

Meski demikian, Pemkot Depok menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Seluruh layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi seperti biasa.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterapkan sejalan dengan langkah yang lebih dulu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyelaraskan pola kerja agar tetap efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan zaman.

“Latar belakangnya, hari ini seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah menerapkan WFH. Karena itu, kami mencoba untuk sejalan dengan pemerintah provinsi,” ujar Supian, Senin (26/1).

Selain mengikuti kebijakan pemerintah provinsi, Supian menuturkan bahwa WFH juga menjadi salah satu cara untuk mendorong transformasi kerja berbasis digital di lingkungan birokrasi Pemkot Depok. Ia menilai bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan masih perlu terus diperkuat.

Menurut Supian, pengalaman selama masa pandemi Covid-19 membuktikan bahwa sistem kerja jarak jauh dapat berjalan dengan baik apabila didukung infrastruktur digital yang memadai dan budaya kerja yang adaptif.

“Hari ini era digital berkembang sangat cepat. Salah satu upaya untuk memulai kerja-kerja digital itu memang harus ‘dipaksa’ juga lewat mekanisme WFH,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pada masa pandemi, pegawai pemerintahan sudah terbiasa menggunakan berbagai platform digital untuk rapat dan koordinasi. Namun, seiring berakhirnya masa darurat kesehatan, kebiasaan tersebut mulai ditinggalkan.

“Dulu kita sangat terbiasa dengan Zoom dan platform digital lainnya saat Covid-19. Sekarang justru sudah jarang lagi digunakan. Padahal, teknologi itu bisa membantu kerja jadi lebih efisien,” kata Supian.

Lebih lanjut, kebijakan WFH setiap Kamis juga akan dijadikan instrumen evaluasi penghematan anggaran daerah. Supian menyebut, Pemkot Depok ingin mengukur secara konkret apakah pola kerja jarak jauh memiliki dampak signifikan terhadap pengeluaran rutin pemerintah.

“Saya ingin mengukur sejauh mana penghematan pembiayaan. Apakah ada korelasi antara WFH dengan penghematan listrik, air, telepon, termasuk makan-minum dan kebutuhan operasional lainnya di Balai Kota. Itu semua harus dihitung,” terangnya.

Menurutnya, selama ini belanja operasional kantor menyerap anggaran yang tidak kecil. Jika WFH terbukti mampu menekan pengeluaran tanpa mengurangi kinerja pegawai dan kualitas pelayanan, maka kebijakan tersebut berpotensi diperluas atau disempurnakan.

Supian juga mencontohkan kebijakan penghematan energi yang pernah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, seperti mematikan lampu selama satu jam di lingkungan perkantoran pemerintah.

“Kebijakan itu terbukti efektif. Karena itu saya ingin tahu, kalau satu hari dalam sepekan tidak berkantor khususnya untuk unit kerja yang tidak langsung melayani masyarakat—dampaknya seperti apa,” ujarnya.

Meski menerapkan WFH, Supian menegaskan bahwa tidak semua unit kerja akan bekerja dari rumah. Unit pelayanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan publik lainnya, tetap diwajibkan hadir di kantor.

“Nanti ada bagian-bagian pelayanan, khususnya pelayanan masyarakat, yang tidak WFH. Pelayanan publik harus tetap berjalan normal,” tandasnya.

Dengan skema tersebut, Pemkot Depok berharap kebijakan WFH tidak menurunkan kualitas pelayanan, sekaligus tetap memberikan ruang bagi ASN untuk bekerja lebih fleksibel dan produktif.

Pemkot Depok memastikan kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan apakah WFH setiap Kamis akan dilanjutkan, disesuaikan, atau dikembangkan ke pola kerja lain yang lebih efektif.

“Kita lihat dulu hasilnya. Semua akan dievaluasi, baik dari sisi kinerja pegawai, pelayanan masyarakat, maupun efisiensi anggaran,” pungkas Supian.

JAKARTA, Eranasional.com – Mulai Senin (21/8) hari ini, Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba kebijakan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.

Dari pantauan di salah satu gedung perkantoran di Balai Kota DKI Jakarta, pukul 11.30 WIB, suasana perkantoran tampak lengang. Hanya ada sebagian ASN yang bekerja di kantor atau Work From Office (WFO).

Meski begitu, aktivitas di dalam ruangan kantor tetap berjalan dengan normal.

Adam, ASN Pemprov DKI Jakarta mengatakan pembagian yang bekerja secara WFH dan WFO dilakukan secara bergiliran.

“Ketika saya dijadwalkan WFO saya akan bekerja di kantor, dan begitu dapat giliran WFH bekerja dari rumah. Hari ini saya WFO, besok WFH,” kata Adam.

Mengenai waktu jam kerja, Adam menyebut tidak ada perubahan, yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00 WIB.

“Kami mengisi absensi melalui aplikasi. Dari aplikasi tersebut bisa diidentifikasi lokasi kami bekerja di mana,” terangnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI tengah melakukan uji coba kebijakan WFH 50 persen bagi ASN DKI Jakarta selama dua bulan ke depan atau hingga 21 Oktober 2023, dengan tujuan menekan polusi udara dan kemacetan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan uji coba dilakukan dengan persentase 50 persen bagi ASN yang berkedudukan sebagai fungsi staf atau pendukung.

“Namun tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan,” jelas Sigit.

Dia memastikan, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggung selama uji coba WFH ASN Pemprov DKI sebesar 50 persen. Karena uji coba Work From Home tidak diterapkan pada bagian pelayan publik.

“Jajaran Pemprov DKI tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.