World Bank – Eranasional.com

Bank Dunia Sebut Sistem Cuti Melahirkan di Indonesia Bisa Picu Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan

Aditya — Mon, 16 Mar 2026 02:59:23 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Cuti melahirkan menjadi salah satu hak penting bagi pekerja perempuan, dirancang untuk memastikan kesejahteraan mereka selama masa pemulihan pasca melahirkan sekaligus menjaga pendapatan tetap terjamin. Namun, laporan terbaru dari Bank Dunia atau World Bank menyoroti sisi lain dari kebijakan ini di Indonesia, yang menurut lembaga tersebut berpotensi menimbulkan efek yang tidak diinginkan bagi perempuan pekerja.

Dalam laporan berjudul Reformasi untuk Indonesia yang Formal dan Makmur, Bank Dunia menyatakan bahwa pembiayaan cuti melahirkan yang sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan dapat menciptakan insentif tidak langsung yang bersifat diskriminatif. Artinya, perusahaan mungkin enggan mempekerjakan perempuan usia subur secara formal karena harus menanggung beban biaya tambahan.

Bank Dunia menekankan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak mewajibkan perusahaan memberikan cuti melahirkan minimal tiga bulan dengan gaji penuh 100 persen. Tujuan utama dari aturan ini adalah memberikan perlindungan finansial bagi perempuan pekerja, agar mereka dapat fokus pada proses pemulihan dan merawat anak yang baru lahir.

Namun, masalah muncul karena seluruh tanggung jawab pembayaran gaji tetap berada di perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan harus membayar gaji pekerja yang sedang cuti sekaligus menyiapkan tenaga pengganti sementara agar operasional tetap berjalan. Hal ini memunculkan persepsi bahwa mempekerjakan perempuan usia subur menjadi lebih mahal dibanding pekerja laki-laki atau perempuan yang tidak berpotensi cuti melahirkan.

“Perusahaan mengantisipasi pengeluaran yang lebih tinggi, baik untuk pembayaran cuti maupun biaya pengganti sementara, sehingga menjadi enggan merekrut atau mempekerjakan perempuan secara formal, terutama di usaha kecil atau industri dengan margin rendah,” tulis laporan yang disusun oleh ekonom senior Bank Dunia, William Seitz dan Wael Mansour.

Jokowi Nyatakan RI Berhasil Tangani Kemiskinan Ekstrem

Angie — Sun, 19 May 2024 08:16:32 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai tingkat keberhasilan yang signifikan dalam menangani kemiskinan ekstrem. Bank Dunia bahkan mengakui hal ini secara langsung.

Melalui unggahannya di Instagram, @jokowi, yang dilansir Minggu (19/5/2024), presiden Indonesia itu mengutip pernyataan Country Director World Bank Indonesia Satu Kahkonen yang menyatakan bahwa Indonesia berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem 1,5% pada tahun 2022. Ini sekarang menjadi standar untuk keberhasilan penanganan kemiskinan ekstrem.

“Menurut Country Director World Bank Indonesia, Indonesia dapat dikatakan telah mencapai pemberantasan kemiskinan ekstrim ketika angkanya mencapai 1,5% di 2022,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, data dari Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia terus menurun hingga mencapai 1,12% pada tahun 2023.

Jokowi menyimpulkan bahwa pemerintah terus berkomitmen dan bekerja keras untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Komentari Makan Siang Gratis, Bank Dunia Wanti-Wanti Hal Ini

Angie — Tue, 27 Feb 2024 21:53:41 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, mengatakan program makan siang gratis perlu dipersiapkan dengan baik terutama pada aspek anggaran.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu merencanakan dengan matang mengenai bentuk dan sasaran program tersebut. Tidak lupa memperhatikan keandalan sumber daya yang dimiliki.

“Sangat tergantung pada program mana yang akan diimplementasikan dan bagaimana bentuknya. Semua rencana harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” kata Satu Kahkonen saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Ekonomi, Selasa (27/2/2024).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan batas defisit fiskal sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) seperti diatur dalam perundang-undangan. Selain itu stabilitas makro dan fiskal juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.

“Yang jelas, kami berharap Indonesia dapat menjaga batas defisit fiskal 3% dari PDB yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dan juga menjaga stabilitas makro dan fiskal,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Satu Kahkonen membeberkan ramalan ekonomi Indonesia yang sempat diproyeksikan Bank Dunia tumbuh 4,9% pada tahun 2024. Menurutnya, proyeksi tersebut bisa saja berubah, mengingat saat ini masih berada di awal tahun.