Ia tercatat sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekaligus Staf Khusus Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas.

Ishfah diketahui menjadi anggota Dewan Pengawas BPKH sejak 17 Oktober 2022 hingga Oktober 2024.

Fakta mengenai rangkap jabatan tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Dalam sidang tersebut, Kepala BPKH Fadlul Imansyah dan Deputi Keuangan BPKH Irwanto hadir sebagai saksi.

Fadlul mengatakan, berdasarkan pengetahuannya, Ishfah sudah menjadi staf khusus Menteri Agama sebelum masuk ke jajaran Dewan Pengawas BPKH.

“Seingat saya sudah menjadi stafsus menteri, baru masuk BPKH. SK BPKH-nya untuk dewan pengawas memang ada nama beliau. Sejak 17 Oktober 2022 sampai Oktober 2024,” kata Fadlul di hadapan majelis hakim.

Jaksa kemudian memastikan apakah Ishfah tetap menjalankan tugas sebagai staf khusus Menteri Agama ketika menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas BPKH.

“Iya (rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas BPKH sekaligus stafsus Menag),” jawab Fadlul.

Fadlul menjelaskan, Dewan Pengawas BPKH beranggotakan tujuh orang. Lima di antaranya berasal dari unsur masyarakat, sedangkan dua lainnya merupakan perwakilan pemerintah, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan.

Dalam susunan tersebut, Ishfah merupakan perwakilan Kementerian Agama. Adapun Kementerian Keuangan diwakili Firmansyah N Nazaroedin.

Kepastian kuota haji tahun depan diperoleh Menag usai menghadiri Tasyakuran Penutupan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 Hijriah dan Pemberian Kuota 1446 Hijriah.

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Makkah. Hadir para pimpinan delegasi haji dari berbagai negara.

Ikut mendampingi Menag, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

“Saya menghadiri Haflul Hajji Al-Khitamy semacam malam tasyakuran atas selesainya penyelenggaraan ibadah haji 1445 H. Saya mendapat informasi dari Wakil Kementerian Bidang Urusan Haji ‘Ayed Al Ghuwainim, dan sesuai surat yang saya terima, bahwa Indonesia mendapat 221.000 kuota haji 1446 H/2025 M,” jelas Menag Yaqut, di kantor Kementerian Haji dan Umrah Saudi, Makkah, Selasa 18 Juni 2024.

“Kita mengapresiasi Kemenhaj Saudi yang kembali mengumumkan kuota lebih awal. Sehingga proses persiapan penyelenggaraan haji juga bisa dilakukan lebih cepat,” sambung Gus Men, sapaan akrabnya.

Dia mengapresiasi atas ketegasan otoritas Saudi dalam menerapkan aturan terkait visa haji dan visa non haji.

Gus Men menilai, penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M berjalan dengan sukses. Ada sejumlah indikator. Pertama, pelayanan jemaah pada fase kedatangan berjalan lancar.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantornya, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023). Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Yaqut (Gus Yahya) menyatakan dukungannya terhadap Pemilu Serentak 2024.

“Kami setuju dan dukung Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk mengurangi ketegangan dalam kompetitor di pemilu itu. Karena nanti ada konfigurasi yang saling bertukar di berbagai tingkat pemilu dan di daerah berbeda, sehingga satu pihak dan pihak lainnya tidak ada pertarungan yang absolut,” kata Gus Yahya.

Dia menekankan, Pemilu 2024 harus dilaksanakan tanpa ketegangan. Dia berharap PBNU dapat menyumbangkan sesuatu yang berarti untuk kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kita berharap Pemilu 2024 mendatang lebih rileks, enggak pakai baper-baperan, yang tidak pakai menghalal-halalkan darahnya orang. Pemilu nanti harus lebih rileks. Untuk cari jalan bagi masa depan lebih baik untuk semua orang,” ujarnya.

Banser Siap Bantu KPU

Di kesempatan itu Gus Yahya mengatakan bahwa kerja sama antara KPU dan PBNU akan lebih fokus pada pendidik politik kepada masyarakat. Selain itu, PBNU siap untuk menyumbangkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) jika dibutuhkan.

“Tadi ada pemikiran menggalang kerja sama antara KPU dan PBNU yang fokusnya lebih banyak soal Pendidikan politik masyarakat. Ditambah kerja sama yang lebih luas,” tuturnya.

Kerja sama yang lebih luas yang dimaksud adalah, apabila KPU membutuhkan bantuan Banser, maka PBNU akan menyiapkan. “Karena kita sudah menyumbangkan satu anggota Banser jadi Komisioner KPU. Dan, kita sumbangkan Banser-banser yang lain untuk kebutuhan yang ada nanti,” kata Gus Yahya.

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan kunjungan pihaknya ke PBNU dalam rangka bersilaturahmi junior ke senior dan meminta nasihat terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

“Pak Yahya ini pernah jadi anggota KPU Pemilu 1999, sehingga sesungguhnya kami silaturahmi ke sini dalam rangka silaturahim KPU junior kepada senior, supaya dapat pandangan, gambaran dan kemudian nasihat-nasihat, wejangan, bagaimana menyelenggarakan pemilu secara demokratis dan berintegritas,” kata Hasyim.

Hasyim mengaku bahwa KPU tidak bisa bekerja seorang diri dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Menurutnya, KPU hanya Lembaga yang melayani pemilih dan peserta pemilu sehingga membutuhkan kerja sama dengan PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan.

“Kami menyadari KPU tidak bisa bekerja sendiri. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih dan peserta pemilu, kami mohon dukungan, bantuan dan mohon didoakan oleh pimpinan PBNU, agar semua ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan damai sebagaimana sudah kita rumuskan dan kita sepakati bersama-sama,” pungkasnya.