Yaqut mengaku tidak memahami dasar tuduhan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah menerima uang sepeser pun dari proses pengelolaan kuota haji tambahan.

“Terus terang saya tidak memahami dakwaan karena yang menerima uang itu orang lain tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi, saya sampaikan saya tidak pernah menerima Rp1.000 pun dari proses ini,” ujar Yaqut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurut Yaqut, pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut adalah para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang disebut memperoleh keuntungan dari pengelolaan kuota tambahan.

Ia menyebut PIHK sebagai pihak yang melakukan praktik jual beli kuota dan menerima fee dari proses tersebut.

“Ya, mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya. Itu yang harusnya dihadirkan di sini,” katanya.

Yaqut juga mempertanyakan tudingan mengenai munculnya kerugian keuangan negara yang dikaitkan dengan kebijakan yang diambilnya saat menjabat sebagai Menteri Agama.

Ia menegaskan kebijakan yang dibuatnya kala itu berorientasi pada pelayanan, pembinaan, serta keselamatan jemaah haji.

“Jadi, tugas saya waktu itu sebagai Menteri Agama adalah menjamin memberikan pembinaan, memberikan layanan, dan menjamin keselamatan jemaah,” ujarnya.