Kesaksian itu disampaikan mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Dalam persidangan, Hilman mengungkapkan Yaqut saat itu menyampaikan usulan pembagian 20.000 kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk jemaah haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

“Pak Menteri menyampaikan, ‘Ini 50-50 arahnya beliau dari Presiden waktu itu’,” ujar Hilman.

Menurut Hilman, usulan tersebut disampaikan menjelang rapat kerja Kementerian Agama bersama DPR pada November 2023.

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama telah menetapkan pembagian kuota dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Hilman mengatakan perubahan komposisi tersebut tidak bisa dilakukan sepihak karena keputusan pembagian kuota telah ditetapkan bersama DPR.

“Saya waktu itu merespons, ‘Wah, enggak bisa, Pak Menteri, karena ini sudah kita putuskan’,” kata Hilman.

“Saya sebagai ketua panja, maka harus dibahas lagi dengan DPR,” sambungnya.

Yaqut mengaku tidak memahami dasar tuduhan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah menerima uang sepeser pun dari proses pengelolaan kuota haji tambahan.

“Terus terang saya tidak memahami dakwaan karena yang menerima uang itu orang lain tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi, saya sampaikan saya tidak pernah menerima Rp1.000 pun dari proses ini,” ujar Yaqut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurut Yaqut, pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut adalah para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang disebut memperoleh keuntungan dari pengelolaan kuota tambahan.

Ia menyebut PIHK sebagai pihak yang melakukan praktik jual beli kuota dan menerima fee dari proses tersebut.

“Ya, mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya. Itu yang harusnya dihadirkan di sini,” katanya.

Yaqut juga mempertanyakan tudingan mengenai munculnya kerugian keuangan negara yang dikaitkan dengan kebijakan yang diambilnya saat menjabat sebagai Menteri Agama.

Ia menegaskan kebijakan yang dibuatnya kala itu berorientasi pada pelayanan, pembinaan, serta keselamatan jemaah haji.

“Jadi, tugas saya waktu itu sebagai Menteri Agama adalah menjamin memberikan pembinaan, memberikan layanan, dan menjamin keselamatan jemaah,” ujarnya.

Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Fuad membantah keras sejumlah tuduhan, termasuk isu miring terkait Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI.

Fuad secara tegas menyatakan tidak tahu-menahu mengenai dugaan bahwa dirinya merupakan pihak yang menginisiasi pemberian sejumlah uang dari Kemenag kepada Pansus Haji DPR yang dibentuk pada pertengahan 2024 lalu.

“Pastinya tidak ada saya mengerti sama sekali soal hal itu. Itu saja,” ujar Fuad kepada awak media.

Enggan Berspekulasi Soal Peran ‘Gus’

Selain membantah aliran dana ke Pansus DPR, Fuad juga memilih bersikap pasang badan dan enggan berkomentar jauh saat disinggung mengenai keterlibatan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas maupun mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex.

Saat dicecar pertanyaan oleh awak media mengenai peran kedua tokoh tersebut, Fuad mengaku tidak ingin berspekulasi lebih dalam.

“Tidak ada, tidak ada bicara Gus ini. Saya tidak berani (berspekulasi),” pungkasnya singkat. []

Yaqut ditahan usai menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

Yaqut terpantau keluar dari loby gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 18.45 WIB.

Mengenakan rompi tahanan KPK dan tangan terborgol, Yaqut tampak digelandang petugas ke mobil tahanan KPK.

Yaqut sempat memberi keterangan kepada awak media. Yaqut membantah segala tuduhan terhadapnya.

“Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jemaah,” ucap Yaqut.

Gugatan praperadilan yang diajukan Yaqut sebelumnya ditolak hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2026.

Dengan demikian, status tersangka Yaqut yang disematkan KPK dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 tak gugur. Atas putusan itu KPK diperkenankan melanjutkan proses penyidikan kasus yang menjerat Yaqut.

KPK sebelumnya telah mengumumkan penetapan dua tersangka dalam kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 pada Kementerian Agama.

Keduannya yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Dugaan rasuah keduanya dinilai merugikan keuangan negara dalam proses penentuan kuota haji.

Apapun dugaan itu berawal dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia untuk mengurangi antrean jamaah.

Namun, belakangan pembagiannya ternyata bermasalah karena dibagi sama rata, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Padahal, berdasarkan perundangan, pembagian seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Sudah banyak pihak sudah diperiksa dalam proses pengusutan kasus ini.

Mulai dari Yaqut Cholil Qoumas hingga agen travel atau travel agent penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), termasuk Fuad Hasan Masyhur selaku bos Maktour.

Awal kasus ini mengemuka, Fuad Hasan bahkan masuk pihak yang dicegah berpergian ke luar negeri untuk enam bulan.

Saat itu Fuad dicegah pergi ke luar negeri bersama Yaqut dan Ishfah.

Enam bulan berlalu, pencegahan Fuad ke luar negeri tak diperpanjang. Hanya Yaqut dan Ishfah yang masa cegahnya diperpanjang. []

Kasus ini diduga berkaitan dengan pengelolaan kuota tambahan haji yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menanggapi penetapan status hukum adiknya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan sikapnya untuk menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan. Ia juga memastikan tidak akan melakukan intervensi apa pun terhadap perkara yang menjerat mantan Menteri Agama tersebut.

“Sebagai kakak tentu secara emosional saya ikut merasakan. Tapi masalah hukum, terserah sepenuhnya pada proses hukum. Saya sama sekali tidak ikut campur,” ujar Gus Yahya, Jumat (9/1).

Gus Yahya juga menegaskan bahwa organisasi PBNU tidak memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, persoalan hukum tersebut merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak dapat dikaitkan dengan organisasi keagamaan yang dipimpinnya.

“PBNU tidak terkait sama sekali. Ini adalah tindakan individu dan tidak mewakili organisasi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menepis spekulasi publik yang mengaitkan posisi Yaqut sebagai tokoh NU dengan jabatan strategisnya di pemerintahan maupun dengan kepemimpinan PBNU saat ini.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Selain Yaqut Cholil Qoumas, KPK juga menetapkan Ishafah Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka.

“Terkait perkara kuota haji, kami sampaikan update bahwa KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Yang pertama saudara YCQ selaku mantan Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf khusus Menteri Agama pada saat itu,” lanjutnya.

Menurut KPK, kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara.

“Perkara ini disangkakan melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Budi.

KPK menyatakan bahwa hingga saat ini nilai kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi kuota haji tersebut masih dalam proses penghitungan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut masih melakukan kalkulasi untuk menentukan besaran kerugian negara secara pasti.

“BPK masih terus melakukan penghitungan untuk mengetahui besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,” jelas Budi.

Ia menambahkan, penyidikan masih terus berjalan dan tidak tertutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru seiring dengan pengembangan perkara.

Dalam proses penyidikan, KPK juga melakukan penelusuran terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta biro perjalanan haji dan umrah. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri alur dugaan praktik jual-beli kuota haji khusus.

“Kami juga menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat, dengan tujuan memastikan pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara maksimal,” kata Budi.

Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan dalam pembagian kuota tambahan haji tahun 2024 yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Sesuai Undang-Undang, kuota haji nasional seharusnya dibagi dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, dalam praktiknya, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebanyak 20.000 jamaah dengan membaginya secara merata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memicu dugaan adanya praktik korupsi.

KPK menduga pembagian kuota yang menyimpang tersebut membuka ruang terjadinya praktik jual-beli kuota haji khusus. Dalam skema yang diduga terjadi, sejumlah calon jamaah disebut dapat berangkat haji tanpa harus mengantre panjang dengan membayar sejumlah uang pelicin kepada pihak tertentu.

Praktik ini diduga melibatkan oknum di lingkungan Kementerian Agama dan bekerja sama dengan sejumlah biro travel haji dan umrah.

Penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka menjadi sorotan luas publik, mengingat posisinya sebagai mantan Menteri Agama dan tokoh Nahdlatul Ulama. Kasus ini juga dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum di sektor pelayanan publik yang menyentuh kepentingan umat.

KPK menegaskan akan menangani perkara ini secara profesional dan transparan tanpa memandang latar belakang politik, jabatan, maupun afiliasi organisasi para pihak yang terlibat.

Dengan proses hukum yang masih berjalan, publik kini menanti kelanjutan penyidikan dan kejelasan pertanggungjawaban hukum dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.

Pencekalan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 3 (tiga) orang yaitu YCQ, IAA dan FHM terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

Budi menjelaskan tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan ketiga orang tersebut di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas.

“Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan ke depan,” ucap Budi.

KPK menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan.

Status tersebut diperoleh setelah KPK menggelar ekspose pada Jumat (8/8/2025).

KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam menangani kasus dugaan korupsi haji. Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan begitu Sprindik diteken. Pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

“KPK menerbitkan Sprindik umum dengan pengenaan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Sabtu (9/8/2025) dini hari.

Dari perhitungan awal KPK, kasus ini diduga merugikan negara lebih dari Rp1 triliun. KPK menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung angka kerugian negara dalam kasus ini.

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di internal Kementerian Agama serta agen perjalanan haji dan umrah sudah dimintai keterangannya oleh penyelidik KPK.

Di antaranya Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta pegawai Kementerian Agama berinisial RFA, MAS, dan AM.

Kemudian Pendakwah Khalid Basalamah, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi dan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz.

Khusus Yaqut, ia menjalani proses klarifikasi selama sekitar 4 jam 45 menit, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

“Alhamdulillah, saya berterima kasih akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Kantor KPK.

Penyebabnya karena Menag tidak mengindahkan iktikad baik Pansus untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penyimpangan kuota haji.

Pansus menegaskan bahwa mereka tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pansus berharap Menag dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan berbagai tuduhan terkait pengalihan kuota haji tambahan, jika memang Menag merasa tidak bersalah.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi 8 dan Pansus Haji Wisnu Wijaya.

“Secara prinsip, Pansus mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga kesempatan yang diberikan oleh Pansus seharusnya bisa digunakan dengan baik oleh Menag untuk meluruskan berbagai dugaan penyimpangan terkait pengalihan kuota haji tambahan, bila memang yang bersangkutan berkeyakinan demikian,” ujar Wisnu, Sabtu 21 September 2024.

Keputusan mengenai apakah Menag akan kembali dipanggil akan ditentukan dalam rapat internal pansus yang dijadwalkan pada Senin 29 September mendatang.

“Terkait apakah Pansus akan kembali memanggil Menag akan diputuskan lewat rapat internal pansus pada Senin 23 September,” lanjutnya.

Namun Qoumas mengeklaim hingga saat ini dirinya belum menerima panggilan dari Pansus Hak Angket Haji DPR.

“Sampai saya datang bertemu kawan semua ini, saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa dicek ke Sekretariatan,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 September 2024.

“Saya ingin tahu juga apakah benar saya pernah dipanggil dua kali. Sampai saya datang ke sini belum pernah terima, apakah tidak sampai ke saya, apakah salah alamat saya engga tahu,”tambahnya.

Saat disinggung apakah akan hadir jika dipanggil Pansus Hak Angket Haji DPR, Menag Yaqut berdalih dirinya memiliki banyak tugas sebagai Menteri, sehingga harus melihat terlebih dahulu.

“Saya akan lihat karena tugas saya juga banyak sebagai menteri, ada tugas pendidikan agama, ada 6 agama, sertifikasi halal,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, dalam mekanisme Pansus, boleh dilakukan untuk penjadwalan ulang.

“Prinsipnya kita pemerintah ingin menjelaskan seterang-terangnya, bukan hanya kepada Pansus tapi juga masyarakat terkait apa yang terjadi dalam porses perhajian itu,” ujarnya.

Ia menekankan Kemenag dan pemerintah tidak ingin ada yang main-main dalam pelaksanaan haji.

“Kalau ada staf saya perangkat ASN di Kemenag yang terlibat, ayo tindak bareng.

“Bahkan kalau menterinya terlibat gitu loh,” ucapnya.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI, Marwan Jaffar mengatakan, Menag telah dua kali mangkir dari panggilan Pansus Hak Angket Haji DPR.

“Sudah dua kali mangkir,” kata Marwan di gedung DPR, Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Ia pun menyebut pihaknya akan kembali memanggil Yaqut untuk diminta keterangan terkait permasalahan haji tahun 2024.

“Kalau mangkir lagi, sesuai UU MD3 panggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi memanggil secara paksa,”tegasnya. []

Pesawat yang membawa Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 3 September 2024, pukul 11.26 WIB.

Turut hadir dalam penjemputan, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia Ignasius Jonan dan sejumlah pejabat Eselon I Kementerian Agama.

“Ini kunjungan apostolik terpanjang dari beliau ya, mulai dari Indonesia, Papua New Guinea, kemudian Timor Leste, dan Singapura,” ujar Menag Yaqut, Selasa 3 September 2024.

Menag menyampaikan bahwa kunjungan ini harus dimaknai sebagai keinginan untuk membangun perdamaian.

Menag mengajak masyarakat Indonesia untuk dapat menunjukkan persatuan dan kesatuan, sikap saling memahami, dan saling pengertian.

“Kami berharap beliau menyaksikan bagaimana keberagaman di Indonesia itu bisa terpelihara dengan baik,” ungkap Gus Men, panggilan akrabnya.

Gus Men juga menyampaikan pesan dari Paus Fransiskus tentang pentingnya menjaga dialog antariman. Karena dialog antariman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia.

“Acara di Istiqlal nanti juga penting, karena setelah pertemuan dengan presiden, beliau akan melanjutkan di Istiqlal, ada acara Interfaith Dialogue,”jelas Gus Men.

“Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan, bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian, bukan hanya dunia, tapi antarumat manusia,” sambungnya.

Gus Men juga memuji kesederhanaan Paus Fransiskus yang lebih memilih kendaraan yang sederhana, bukan kendaraan mewah. Termasuk menginap tidak juga di hotel mewah, tapi di Kedutaan Vatikan.

“Beliau ini pimpinan Tahta Suci Vatikan, pemimpin negara dan pemimpin umat. Dengan kesederhananya beliau tunjukkan, bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana, dan ini patut untuk dicontoh,” puji Gus Men.

Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia ini, kata Gus Men, merupakan sebuah kebanggaan.

Sebelumnya, Paus Paulus ke-6 juga telah mengunjungi Indonesia pada 1970, dan Paus Johannes Paulus ke-2 pada 1989.

“Yang paling penting menurut saya dari semua proses ini adalah mempererat hubungan antara Indonesia dan Vatikan,” tandas Gus Men. []

Penetapan tersebut setelah pelaksanaan sidang isbat yang dilakukan pada hari ini, Selasa 9 April 2024sore, yang dipimpin oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Sidang Isbat (Penetapan) 1 Syawal 1445 H dilaksanakan di Auditorium HM. Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jalan MH. Thamrin, Jakarta.

“Pada hari ini Kementerian Agama sudah melaksanakan sidang isbat untuk menetapkkan awal Bulan Syawal serta Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriyah,” kata Menteri Agama Yaqut dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1445 H.

Sidang diawali seminar posisi hilal yang disampaikan oleh tim hisab rukyat Kemenag.

“Posisi hilal pada hari ini sudah memenuhi kriteria Mabims. Kriteria ini mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat,”ujar Menag.

Berdasarkan hal itu, ia menjelaskan bahwa 1 Syawal 1445 Hijriyah jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024.

“Disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada Rabu, 10 April 2024 M,” ujar Menag.

“Sidang isbat memutuskan 1 Ramadhan 1445 hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024,” kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Minggu 10 Maret 2024.

Sebelumnya Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya memaparkan data posisi hilal menjelang awal bulan Ramadan pada Sidang Isbat Awal Ramadan 1445 hijriah di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jakarta.

“Di Indonesia masih sangat rendah kurang dari 1 derajat tapi kalau diamati memang di Indonesia teramat sangat sulit beberapa kriteria mengatakan belum imkan,”ujar Cecep.

“Tidak ada referensi apapun bahwa hilal serendah ini bisa dapat diamati atau dapat dilihat,” sambungnya.

Kata dia, di Jakarta ijtimak pukul 16.00.18 WIB, hilal jadi bulan masih sangat muda, tipis, tingginya hanya 0,74 derajat kurang dari 1 derajat.

Jika berdasarkan kriteria MABIMS, Cecep menjelaskan bahwa tinggi hilal masih di bawah 1 derajat.

“Sehingga belum masuk kriteria MABIMS seluruh Indonesia,” jelasnya.

Dengan demikian, menurut perhitungan hisab, lanjutnya, awal Ramadan 1445 hijriah diperkirakan jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024.

“Dengan keputusan secara hisab awal bulan Ramadan 1445 hijriah, berdasarkan kriteria MABIMS jatuh pada Selasa pon, 12 Maret 2024,” jelasnya.

Diketahui ketentuan ketinggian hilal ditetapkan 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat berdasarkan kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). (*)

Pimpinan Sidang Kongres XVI GP Ansor Faisal Saimima mengatakan kepesertaan kongres berjumlah 429 orang, lebih dari 50 persen kuorum.

Penyerahan estafet kepemimpinan GP Ansor ini ditandai dengan pemberian panji organisasi dari Gus Yaqut kepada Addin pada apel di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Sabtu, 3 Februari 2024 dini hari.

Dalam pidatonya, Addin berterima kasih atas hasil kongres ini.

Dia juga mengucapkan hormat kepada Ketua Umum GP Ansor yang digantikannya, Gus Yaqut.

Dia menyampaikan dua program besar yang menjadi perhatian ke depan, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan membangkitkan ekonomi kader dan organisasi.

Rencana besar Addin ini pun selaras dengan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari arena Kongres XVI.

“Semoga keinginan sahabat-sahabat terkabul dan Gerakan Pemuda Ansor menjadi organisasi terkuat, terhebat di seluruh dunia,” ujar Addin dalam pers rilisnya secara tertulis, Sabtu, 3 Januari 2024.

Sementara itu, Gus Yaqut berkeyakinan Addin akan lebih baik dari dirinya dan bisa membawa GP Ansor jauh lebih baik.

“Saya berharap dan yakin Ketua Umum GP Ansor yang baru ini jauh lebih baik dari ketua umum sebelumnya,” kata Menteri Agama ini di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Sebagai informasi, Addin Jauharuddin pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII periode  2011-2013. Selain itu, juga pernah menjadi Sekjen DPP KNPI.

Selain itu  tercatat sebagai Sekretaris Komite Industri Manufaktur dan Pengembangan Produk Halal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). (*)

Keduanya membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.

“Saya telah bertemu sahabat saya, Menteri Haji dan Umrah Saudi Taufiq F Al Rabiah. Saya menyampaikan terima kasih atas kuota jemaah haji Indonesia yang telah diberikan sejumlah 221.000,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Tambahan kuota jemaah haji Indonesia sejumlah 20.000, sehingga total kuota jemaah haji Indonesia tahun 1445 H/2024 M menjadi 241.000 jemaah,” terang Gus Men, panggilan akrab Menag Yaqut, di Jeddah.

Ikut mendampingi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Konjen RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambari, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Gus Men juga menyampaikan terima kasih atas adanya penambahan alokasi kuota petugas haji 2024, dari awalnya hanya 2.100 menjadi 4.421 orang.

Namun, kata Gus Men, hal itu masih belum sebanding dengan jumlah jemaah yang harus dilayani.

Sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah rata-rata sebesar Rp 56,04 juta.

“Pelunasan Bipih atau biaya yang dibayar jemaah haji reguler dibuka mulai 9 Januari 2024,” kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Kamis 21 Desember 2023.

Menag menjelaskan, pelunasan biaya haji tahun ini bisa dilakukan dengan cara mencicil.

Kebijakan ini diambil agar memudahkan jemaah haji.

Untuk itu, meski pelunasan belum dibuka, jemaah sudah bisa mengangsurnya dari sekarang dengan cara menabung pada rekening masing-masing.

“Sehingga, saat dibuka pelunasan, biayanya sudah terkumpul,” ujar Gus Men, sapaan akrab Menag Yaqut.

Menag membacakan usulan kenaikan angka BPIH menjadi Rp105.095.032, dengan komposisi Rp73.566.522,64 atau 70%) ditanggung oleh jemaah haji, sementara sisanya dari nilai manfaat BPKH.

“Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah Rp105.095.032,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Kemenag mengkaji ulang apakah kenaikan itu pantas atau belum dibebankan kepada calon jemaah haji.

“Kemarin kan Menag mengajukan 30 persen bantuan untuk perjemaah. Coba didiskusikan lagi, apa sudah pantas dengan 30 persen, atau harus masih ditambah subsidinya sehingga beban dari jemaah lebih kurang,” kata Ma’ruf Amin di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11).

Ma’ruf Amin menyebutkan sudah memberi atensi soal pembiayaan haji dari awal. Ia mengatakan selama ini pembiayaan subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu lebih.

Ia khawatir subsidi yang diberikan justru menggerus modal dari BPKH itu sendiri.

“Saya sudah sering mengatakan bahwa selama ini biaya haji itu diberi subsidi separuh lebih sehingga memberatkan lembaga BPKH sehingga kadang hasil dari perkembangannya itu tergerus. Nah, kalau itu dibiarkan modalnya akan habis,” tuturnya.

Meski begitu, lanjut Wapres Ma’ruf, bantuan atau nilai manfaat yang diberikan BPKH tetap dibutuhkan oleh jemaah. Namun dia mewanti-wanti jangan sampai memberatkan keuangan lembaga haji itu sendiri.

“Sumbangan ini saya kira tetap masih ada dan diperlukan, supaya tidak terlalu besar yang ditanggung oleh jemaah, tapi juga jangan sampai memberatkan subsidi BPKH. Karena itu, supaya dibuat secara proporsional. Kemarin 50 persen, jangan 50 persen,” jelasnya. (*)