JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan sebagai Ketua Sekretaris Bersama (Sekber) Moderasi Beragama.

Sebelumnya, pada 25 September 2023, Presiden Jokowi menandatangani Perpres No. 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama yang mengatur pembentukan Sekber Penguatan Moderasi Beragama.

Perpres ini dimaksudnya sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan moderasi beragama.

Untuk diketahui, yang dimaksud dengan moderasi agama yaitu meyakini agama sendiri, dan menghargai, menghormati penganut agama lain yang menyakini agama mereka, tanpa harus membenarkannya.

Adapun bunyi dari Perpres No. 58/2023 yaitu:

Pasal 3

Penguatan Moderasi Beragama dilaksanakan untuk:

a. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;

b. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;

c. Penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya;

JAKARTA, Eranasional.com- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menandatangani Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

PMA No 73 tahun 2022 ini mulai diundangkan sehari setelah diteken pada 5 Oktober 2022.

“Setelah melalui proses diskusi panjang, kita bersyukur PMA tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama akhirnya terbit dan sudah diundangkan per 6 Oktober 2022,” terang Juru Bicara (Jubir) Kemenag Anna Hasbie dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Selasa (18/10/2022).

Aturan ini mengatur bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Ada setidaknya 16 klasifikasi bentuk kekerasan seksual, termasuk menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.

“Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban juga termasuk bentuk kekerasan seksual,” jelas Anna.

“Termasuk juga menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman,” sambungnya.

Sesuai namanya, PMA ini mengatur tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama..

Satuan Pendidikan itu mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan.

PMA ini terdiri atas tujuh Bab, yaitu: ketentuan umum; bentuk kekerasan seksual; pencegahan; penanganan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; sanksi; dan ketentuan penutup. Total ada 20 pasal.

Sebagai upaya pencegahan, PMA ini mengatur satuan Pendidikan antara lain harus melakukan sosialisasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, penyusunan SOP pencegahan, serta pengembangan jejaring komunikasi.

Satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan lain, masyarakat, dan orang tua peserta didik.

“Terkait penanganan, PMA ini mengatur tentang pelaporan, pelindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban,” tegas Anna.

Terkait sanksi, PMA ini mengatur bahwa pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Dengan terbitnya PMA ini, lanjut Anna, Kementerian Agama akan segera menyusun sejumlah aturan teknis, baik dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA), pedoman, atau SOP, agar peraturan ini bisa segera dapat diterapkan secara efektif.

Anna berharap, terbitnya PMA ini akan menjadi panduan bersama seluruh stakeholders satuan pendidikan Kementerian Agama dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.

Jakarta- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan keberangkatan jemaah umrah Indonesia pada Desember 2021 merupakan uji coba sebelum Arab Saudi mengizinkan pelaksanaan ibadah haji tahun depan. Yaqut berharap Indonesia mampu melewati uji coba ini.

“Umrah yang akan kita jalankan ini bagian dari simulasi atau uji coba haji kita. Jadi kalau kira-kira umrah kita berhasil, Insya Allah haji juga akan terbuka. Jadi kunci terbuka atau tidaknya haji di 1443 Hijriah nanti tergantung bagaimana kita melaksanakan ibadah umrah ini dengan baik,” kata Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11).

Yaqut menyebut dalam uji coba nanti jemaah maupun pihak penyelenggara Indonesia bakal dinilai mengenai pelaksanaan umrah nanti. Dalam artian, tidak ada kasus-kasus yang dapat mencoreng nama Indonesia.

Menurutnya, beberapa waktu lalu pihak Saudi sempat menyoroti masalah hasil tes PCR palsu yang sempat beredar di Indonesia. Selain itu, mereka juga bakal melihat kedisiplinan jemaah dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Jadi kayak begitu-begitu tidak boleh ada lagi. Kalau itu masih ada, maka harapan kita semua, seluruh muslim Indonesia untuk bisa berangkat haji, ya mohon maaf akan semakin berat,” ujarnya.

“Maka umrah ini jadi kewajiban kita semua, pemerintah, DPR, terutama penyelenggara umrah ini untuk lebih serius, benar-benar mau selenggarakan ini dengan baik dan tanggung jawab terutama ketaatan kepada protokol kesehatan,” kata Yaqut.

Jakarta- Eks menteri Hukum dan HAM dan eks Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pernyataan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, yang menyatakan bahwa Kemenag merupakan hadiah untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum hanya bikin gaduh.

Menurutnya, pernyataan Yaqut itu tidak punya manfaat bagi kemaslahatan umat Islam dari organisasi kemasyarakatan (ormas) manapun.

“Ucapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas tentang Kemeng bukan “hadiah” kepada umat Islam pada umumnya, tetapi hadiah khusus untuk NU hanya bikin gaduh saja. Ucapan seperti itu tidak ada manfaatnya bagi kemaslahatan umat Islam dari ormas manapun juga,” kata Yusril lewat akun Twitter miliknya, @Yusrilihza_Mhd, Senin (25/10).

Kalau menggunakan istilah zaman Orde Baru, lanjutnya, ucapan Yaqut itu dapat mengganggu kerukunan internal umat beragama yang merupakan salah satu tugas Kemenag.

Baginya, kata Yusril, keberadaan Kemenag bukan hadiah dari siapapun. Ia berkata, keberadaan Kemenag adalah konsekuensi logis dari negara berdasarkan Pancasila yang sudah disepakati bersama.

“Pancasila adalah jalan tengah antara negara ‘berdasarkan Islam’ dgn negara sekular yang ‘memisahkan urusan keagamaan dgn urusan kenegaraan’ seperti dikatakan Prof Supomo dalam sidang BPUPKI. Keberadaan Kementerian Agama telah diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BUPKI,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, sebagai berdasarkan Pancasila, Indonesia menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam membangun bangsa dan negara.

Berangkat dari itu, Yusril bilang, Indonesia berkewajiban melayani dan memfasilitasi kepentingan umat bergama dalam melaksanakan tuntunan ajaran agamanya.

Ia pun kembali menegaskan bahwa keberadaan Kemenag bukan hadiah buat siapa-siapa.

Menurutnya, keberadaan Kemenag dengan tugas utama menangani menyelenggarakan dan memfasilitasi urusan agama itu adalah konsekuensi logis dari negara berdasarkan Pancasila.

“Konsep bernegara seperti itu adalah khas Indonesia yang berurat-berakar dari pengalaman sejarah berabad-abad lamanya. Karena itu, kita tidak perlu mencontoh bangsa lain. Kita punya problema sendiri yang perlu kita pecahkan sendiri, yang kita anggap sesuai dengan kira sendiri,” kata Yusril.

Lebih lanjut, ia meminta Yaqut fokus menangani dan memecahkan berbagai problema keagamaan di Indonesia.

Yusril menambahkan, pernyataan Kemenag adalah hadiah buat umat Islam seluruhnya atau hadiah khusus bagi NU saja tidak ada gunanya dan menguntungkan pihak manapun.

“Omongan seperti itu hanya bikin gaduh, membuang energi dan tidak menguntungkan siapapun,” katanya.

Sebelumnya, Yaqut mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut Kementerian Agama sebagai hadiah untuk NU. Yaqut mengatakan pernyataannya di forum internal keluarga besar NU itu untuk memotivasi para santri dan pesantren.

Ia menyayangkan pernyataan tersebut menjadi konsumsi publik sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

Lanjuy Yaqut mengatakan pernyataannya itu diutarakan saat Webinar Robithah Ma’ahid Islamiyah dan PBNU dalam peringatan Hari Santri. Webinar tersebut ditayangkan secara langsung di kanal Youtube TVNU pada Rabu (20/10).

“Itu saya sampaikan di forum internal. Saya tidak tahu kemudian kok digoreng-goreng di publik bagaimana,” katanya usai membuka acara Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2021 di The Sunan Hotel, Solo, Senin (25/10).

“Intinya, sebatas memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren. Ibarat obrolan pasangan suami-istri, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos, karena itu disampaikan secara internal,” tambahnya

JAKARTA- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan ujaran kebencian dan penghinaan adalah tindakan pidana . Dia meminta para penceramah agama tidak menjadikan ruang publik untuk menyampaikan pesan berisi ujaran kebencian maupun penghinaan.

Hal ini disampaikan Yaqut merespons ceramah yang dinilai berisi ujaran kebencian dan penghinaan simbol keagamaan berpotensi merusak kerukunan umat beragama yang viral di media sosial.

“Menyampaikan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol agama adalah pidana. aduan dan bisa diproses di kepolisian, termasuk melanggar UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama,” kata Yaqut dikutip dari siaran persnya, Minggu (22/8).

Menurutnya, aktivitas ceramah dan kajian seharusnya dijadikan sebagai ruang edukasi dan pencerahan. Ceramah adalah media bagi para penceramah agama untuk meningkatkan pemahaman keagamaan publik terhadap keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing, bukan untuk saling menghinakan keyakinan dan ajaran agama lainnya.

Yaqut mengatakan seharusnya semua pihak menjaga persatuan dan solidaritas di tengah pandemi Covid-19.”Di tengah upaya untuk terus memajukan bangsa dan menangani pandemi Covid-19, semua pihak mestinya fokus pada ikhtiar merajut kebersamaan, persatuan, dan solidaritas, bukan melakukan kegaduhan yang bisa mencederai persaudaraan kebangsaan,” jelasnya.

Ada Empat indikator sebagai pegangan penceramah dalam menyampaikan keagamaan. Hal ini akan dilakukan kepada seluruh stakeholder, mulai dari ASN, Forum Kerukunan, termasuk juga penceramah dan masyarakat luas yaitu, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi.

“Dalam konteks ceramah agama, penguatan terhadap empat indikator moderasi ini penting dan strategis agar para penceramah bisa terus mengemban amanah pengetahuan dalam menghadirkan pesan-pesan keagamaan yang selain meneguhkan keimanan umat, juga mencerahkan dan inspiratif,” pungkas Yaqut.

JAKARTA- Negara Indonesia yang lahir dari ijtihad para ulama menjadi pembelajaran bahwa perjuangan Islam adalah perjuagan substansi, bukan perjuangan formal simbolik. Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah negara kesepakatan tanpa memandang perbedaan suku dan agama. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat dialog virtual dengan tokoh lintas agama Sulawesi Selatan, Jumat (20/8).

“Ibrahnya itu substantif. Persaudaraannya yang diperjuangkan, kedamaiannya, kesantunan dan kejujurannya. Itu merupakan satu cara dakwah yang baik,” ujar Mahfud MD saat merespons sekelompok orang yang ingin mendirikan negara Islam dengan berbagai aksi terornya di berbagai daerah Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

Mahfud memaparkan, Indonesia meski tidak pakai nama negara Islam Indonesia atau negara khilafah Indonesia, perjuangan substansi ajaran Islam telah dilakukan sejak Indonesia berdiri.

“Meski tidak pakai nama negara Islam, kita perjuangkan substansinya pakai substansi ajaran Islam, persaudaraan antar sesama manusia. Islam itu agama kemanusiaan, tidak memandang agama apapun, semua adalah saudara sesama manusia,” papar Mahfud sembari menegaskan Indonesia sebagai negara berdasar Pancasila adalah perjanjian suci antar anak bangsa.

Paparan Mahfud diperkuat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang juga hadir dalam dialog ini. Menurut Yaqut, satu fakta sejarah yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa kita ingkari adalah Indonesia merdeka bukan hanya hasil Islam saja. Tokoh agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha, semua ikut berjuang dalam memerdekakan Indonesia.

“Maka menjadi kewajiban kita semua menjaga Indonesia ini tetap utuh sebagai warisan dari para tokoh kita terdahulu. Kalau kita tidak mau bersama menjaga Indonesia, artinya kita menginjak-injak apa yang dulu diperjuangkan oleh para pendahulu kita dan itu tentu bukan ajaran dari agama kita,” ujar Yaqut.

Dalam kesempatan ini, Yaqut mengingatkan agar jangan mau dikotak-kotakkan dalam berbagai varian paham agama yang berbeda. Yaqut mengajak para tokoh agama yang hadir secara virtual setia pada ideologi negara Pancasila.

“Pancasila ini final, tidak bisa diganggu dengan bentuk ideologi yang lain. Pancasila adalah kesepakatan untuk hidup bersama dalam sebuah wilayah bernama NKRI. Dan ini sudah jadi alasan yang cukup bagi kita semua untuk tetap hidup damai berdampingan dan saling menghargai dengan agama sebagai inspirasi kita bersama,” tambahnya.

Menurut Yaqut, tidak ada ideologi di dunia yang sekuat Pancasila. Ia berharap, para tokoh agama sama-sama menjaga ideologi Pancasila yang mampu mempersatukan perbedaan.

“Percayalah bahwa radikalisme, pemahaman agama yang fatalistik dan membabi buta itu pada ujungnya adalah keruntuhan tatanan masyarakat,” pungkas Yaqut.

Hadir dalam dialog virtual ini tokoh lintas agama, pimpinan Pondok Pesantren, pimpinan Ormas Lintas Agama, tokoh adat dan Forkopimda se-Sulawesi Selatan.

Dialog ini adalah upaya Kemenko Polhukam untuk menjaga kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap kondusif dengan terus menjalankan disiplin dan protokol kesehatan. Itu sebabnya, hadir pula perwakilan BNPB untuk menjelaskan pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi yang diharapkan dipandu oleh para tokoh lintas agama.