Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, sebagai salah satu terdakwa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyerahkan berkas perkara, barang bukti, serta para tersangka sebagai bagian dari proses pelimpahan ke tahap berikutnya.

“Hari ini penyidik bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK melaksanakan pelimpahan berkas perkara, alat bukti, dan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia Tahun 2023–2024,” ujar Budi, Selasa (14/7/2026).

Selain Gus Yaqut, tiga orang lainnya juga menjalani pelimpahan berkas. Mereka adalah mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga menjabat Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Budi menegaskan, seluruh proses pembuktian akan dilakukan secara terbuka di persidangan. Menurutnya, majelis hakim akan menguji seluruh fakta, alat bukti, serta pertanggungjawaban pidana para terdakwa secara objektif.

“KPK meyakini bahwa mekanisme peradilan merupakan instrumen penting untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tutup Budi. []

“KPK masih terus mendalami menganalisis keterangan-keterangan dari para saksi, termasuk tentunya saksi-saksi lainnya juga dipanggil dan diperiksa,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025).

Budi mengatakan, sejumlah saksi masih harus dipanggil untuk meyakinkan penyidik untuk menetapkan tersangka yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Selain Yaqut, ada sejumlah saksi lain yang diperiksa dalam perkara ini.

“Hari ini juga ada beberapa saksi lainnya juga didalami keterangan oleh penyidik,” ucap Budi.

Sementara itu, Yaqut mengaku dicecar belasan pertanyaan soal kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Masyarakat yang mengalami kerugian diharapkan melapor.

“Bisa disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).

KPK mengendus banyaknya jemaah haji mendapatkan fasilitas yang diturunkan selama beribadah pada era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Sebagian mendaftar haji khusus, namun, mendapatkan jatah fasilitas reguler.

Menurut Budi, informasi dari masyarakat penting untuk mendalami perkara. Sebab, penyidik KPK akan mendapatkan data langsung soal ketidaksesuaian fasilitas, lantaran tindakan korupsi yang diusut.

“Informasi ini bisa menjadi pengayaan bagi proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK,” ujar Budi.

Sebelumnya, KPK menyebut ada sejumlah jemaah haji mendapatkan fasilitas berbeda gegara kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag. Ada jemaah dijanjikan jalur haji furoda malah dapat fasilitas haji khusus.

“Ini informasi yang masuk juga ke kami, ada yang daftarnya itu furoda. Ini lebih mahal lagi, furoda. Tapi barengnya sama haji khusus,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).

Asep mengatakan pihaknya masih mendalami informasi perbedaan fasilitas yang didapatkan jemaah haji diduga terkait perkara ini. KPK juga menerima informasi ada jamaah haji yang mendaftar jalur khusus tapi dapat fasilitas reguler.

“Mungkin ini yang haji khusus, barengnya sama yang reguler, seperti itu. Karena penambahan menjadi, penambahannya lebih banyak,” pungkas Asep.

“Mereka di Direktorat Jenderal harus bertindak, berkomunikasi dengan kepala daerah, mengidentifikasi masalahnya, dan mencari solusi yang tepat,” kata Menag Yaqut dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (21/2/2024) dikutip dari Antara.

Menag menyatakan bahwa sejak awal masa jabatannya, dia sering mendapatkan laporan mengenai kesulitan dalam pendirian tempat ibadah.

Saat ini, menjelang akhir periode kabinet Indonesia maju, Menag menginginkan agar masalah ini tidak terulang. Yaqut meminta stafnya untuk proaktif membantu jika masih ada kendala dalam pendirian tempat ibadah.

“Tolong bantu penyelesaian masalah, ajukan advokasi. Kami akan meningkatkan Perpres sebagai pengganti SKB 2 Menteri, hanya menunggu tanda tangan dari Presiden. Perpres ini akan memudahkan proses pendirian tempat ibadah,” kata Menag.