Hal itu disampaikan Yasonna tersebut menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu perombakan kabinet.

Menurut Yasonna, reshuffle atau perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden.

“Reshufle adalah kewenangan Presiden Jokowi, dan I’m more than ready (lebih dari siap),” tegasnya di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu 1 Agustus 2024, dikutip dari Kompas TV.

Isu mengenai rencana perombakan atau reshuffle kabinet. kata Presiden Jokowi, bisa terjadi jika diperlukan.

“Kalau diperlukan. Kalau diperlukan,” tuturnya, dikutip dari YouTube Kompas TV.

“Saya kan udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan, saya masih punya hak prerogatif itu,” tambahnya.

Sebagai informasi, reshuffle dikabarkan akan terjadi dalam waktu dekat dan menyasar empat orang menteri.

Berdasarkan informasi yang beredar, menteri yang akan diganti atau kena reshuffle di antaranya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. []

JAKARTA- Ditengah Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melaksanakan instruksi Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta bekerja sama dengan Pengwil DKI Jakarta Ikatan Notaris Indonesia melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu. Kakanwil DKI Jakarta, Ibnu Chuldun memimpin langsung kegiatan yang berlangsung di Pulau Pramuka, Sabtu (07/08).

Kegiatan Bakti Kemenkumham terhadap masyarakat terdampak Covid-19 yang mengusung tema Kumham Peduli, Kumham Berbagi, Kumham Sukseskan Vaksinasi Merdeka ini merupakan wujud kepedulian sosial 4.206 ASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan 896 Notaris se-DKI Jakarta untuk membantu meringankan beban masyarakat.

Kegiatan Bakti Kemenkumham di Kepulauan Seribu ini merupakan rangkaian akhir dari
seluruh kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara pada 31 Juli 2021 lalu.

Rangkaian Kegiatan Bakti Kemenkumham di Kepulauan Seribu berlangsung selama 2 hari 6-7 Agustus 2021. Selain memberikan bantuan berupa 900 paket sembako kepada
masyarakat, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta juga menyerahkan bantuan sosial berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- dari Bapak Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly yang diwakili oleh Kakanwil Ibnu Chuldun dan diserahkan langsung kepada Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi.

Selain menyerahkan bantuan tersebut, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta juga
menyelenggarakan Layanan Kesehatan berupa konsultasi isolasi mandiri dan vaksinasi bagi 250 orang masyarakat. Sosialisasi terkait pengawasan Orang Asing dan Sosialisasi Pembinaan Pemasyarakatan (Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan).

Pelayanan lainnya yaitu berupa Pembinaan Kelurahan/Desa Sadar Hukum (layanan
konsultasi hukum), Diseminasi HAM dan Layanan konsultasi Administrasi Hukum Umum (Kenotariatan, Fidusia, Perseroan Perorangan, Wasiat, Kepailitan dan Pengampuan).

Dalam sambutannya Kakanwil mengatakan,
Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta beserta Pengwil DKI Jakarta INI ingin lebih dekat kepada masyarakat Kepulauan Seribu, serta ingin sedikit berbagi dan peduli kepada masyarakat Kepulauan Seribu yang terdampak Covid-19, karena Kite adalah bersodare.

“Harapan kami janganlah melihat dari nilai apa yang kami persembahkan ini, namun
keikhlasan kami seluruh ASN Kemenkumham dan Notaris se-DKI Jakarta. Semoga dapat sedikit meringankan beban masyarakat kita di masa pandemi ini,” ujarnya

Menutup sambutannya Kakanwil mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati Kepulauan Seribu yang telah berkenan menerima jajaran Kemenkumham dan Unsur Notaris dalam memfasilitasi kegiatan ini sehingga pendistribusian paket bantuan sosial dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.

Kegiatan Bakti Kemenkumham ini turut dihadiri oleh Ketua Pengwil DKI Jakarta INI,
Assisten Pemerintahan dan Kesra, Assisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan
Kepulauan Seribu, Para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil DKI Jakarta, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis, Camat dan Lurah Kepulauan Seribu dan Warga Masyarakat Kepulauan Seribu.