ERANASIONAL.COM- Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly memaparkan laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia selama lima tahun terakhir dalam Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia, di Markas PBB, Jenewa, Swiss, Rabu (9/11/2022). Dalam sidang tersebut, Yasonna sekaligus menyerahkan laporan HAM nasional ke Dewan HAM PBB.

Yasonna menyampaikan, berbagai kondisi pembangunan di bidang HAM Indonesia yang dilaporkan kepada Dewan HAM PBB, antara lain adalah tindak lanjut pemenuhan HAM sesuai dengan 167 rekomendasi yang telah diterima pada UPR sebelumnya, situasi khusus dan tidak mudah yang dihadapi Indonesia sebagai dampak pandemi, dan bagaimana pemerintah Indonesia berupaya keras menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak hidup, hak pendidikan, hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan akses ekonomi serta kehidupan.

Selain itu, dilaporkan juga perkembangan di bidang perundang-undangan dan peraturan, serta dinamika penegakan hukum.

“Serta tentunya, kehidupan demokrasi dan good governance, penegakan rule of law, peran masyarakat sipil yang kian dinamis, serta engagement Indonesia pada tingkat internasional,” kata Yasonna, dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual dari Jenewa, Rabu (11/9/2022).

Guru Besar Ilmu Kriminologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian itu menuturkan, dasar dari paparan Indonesia di UPR ke-4 ini semuanya tertuang dalam laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia. Adapun laporan tersebut disusun dengan dukungan masyarakat sipil Indonesia dan lembaga-lembaga HAM nasional.

“Telah diserahkan kepada Dewan HAM PBB untuk menjadi rujukan seluruh negara dan pemangku kepentingan lainnya,” ungkap Yasonna.

Lebih lanjut, kata Yasonna, keberhasilan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia sangat terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Oleh karena itu, kata Yasonna, pencapaian pemenuhan hak asasi manusia selama lima tahun terakhir tidak terlepas dari komitmen berkelanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera.

JAKARTA, Eranasional.com- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan remisi kepada warga binaan pemasyarakatan di lapas dan rutan Kemenkumham. Yasonna menyebutkan bahwa dari 168.916 penghuni lapas yang mendapat remisi, 2.725 orang langsung dinyatakan bebas.

“Sebanyak 166.191 mendapatkan remisi umum satu, lalu 2.725 mendapat remisi umum dua dan langsung bebas dengan remisi yang diberikan di hari ulang tahun dia langsung bebas,” ujar Yasonna di Kemenkumham, Jakarta, Rabu (17/8/2022).

Selain itu, Yasonna mengharapkan bahwa warga binaan yang mendapatkan remisi bebas dapat menjadi lebih baik lagi diluar nantinya dan meminta agar masyarakat dapat  menerima mereka seperti biasa.

“Kita harapkan yang langsung bebas hari ini menjadi warga negara yang lebih baik lagi dan saya juga meminta seluruh masyarakat, terimalah mereka kembali sebagai warga negara biasa,” tuturnya.

Yasonna juga mengatakan bahwa terdapat tiga daerah yang mendapat remisi terbanyak pada pemberian remisi di HUT ke-77 Kemerdekaan RI. Tiga wilayah tersebut adalah kantor wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatra Utara sebanyak 20.213 orang, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur 16.851 orang, dan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat 15.768 orang.

Jakarta– Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyapa segenap jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang melakukan pelayanan publik bagi warga negara Indonesia. Bukan hanya Sabang sampai Merauke, namun sampai ke Los Angeles (LA), Amerika Serikat.

Tepat pada peringatan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) ke-76 tahun, 30 Oktober 2021, Yasonna memeriksa pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di LA. Atase Imigrasi KJRI LA, Sigit Setyawan menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan pelayanan paspor kepada 84 nelayan Indonesia yang sedang bersandar di Honolulu, Hawaii.

Total WNI di Hawaii adalah 625 orang, sedangkan di LA berjumlah 60.754 orang.
Kemenkumham melalui KJRI LA telah menjalin sinergi yang baik dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh WNI.

Menkumham memberikan apresiasi kepada atase imigrasi yang memberikan pelayanan paspor di Honolulu, serta berpesan agar para nelayan tetap menjaga kesehatan selama berlayar.

“Selamat bertugas, memberikan pelayan paspor bagi para nelayan Indonesia. Bagi para nelayan, selamat berlayar, tetap jaga kesehatan dan berhati-hati,” ucap Yasonna melalui teleconference, pada upacara peringatan HDKD 2021, Sabtu (30/9)

Di daerah Sabang, Menkumham menyapa jajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sabang.

Menurutnya, Sabang merupakan salah satu daerah yang rawan narkoba dari Malaysia.
Yasonna berharap jajaran Kemenkumham tetap menjaga integritas dan bebas dari narkoba.

“Jangan sampai tercemar dan ikut-ikutan (pakai narkoba),” tegas Menkumham di Lapangan Upacara Kemenkumham.

Yasonna kemudian menyapa jajaran di dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu PLBN Miangas di Sulawesi Utara dan PLBN Skouw di Papua. PLBN Miangas berbatasan dengan Filipina, sedangkan PLBN Skouw berbatasan dengan Papua Nugini.

Meskipun pelintas batas berkurang karena peraturan di masa pandemi Covid-19, Menkumham berharap jajaran Kemenkumham tidak lengah dalam melakukan pengawasan. Kemenkumham terus mengupayakan peningkatan pelayanan di PLBN, seperti koordinasi dengan kepolisian, angkatan laut, dan pemerintah daerah.

Selain itu, optimalisasi sarana pendukung seperti kualitas internet. Selanjutnya, Menkumham melanjutkan “perjalanan” virtualnya menuju selatan Indonesia yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Baa di Pulau Rote.

“Jangan sampai ada pelanggaran peraturan dan SOP. Meskipun tidak ada PLBN di sana (Baa, Rote) namun jajaran Lapas Baa tetap jalankan tugas sebagai insan Kemenkumham untuk menjaga perbatasan,” pesan Yasonna.

Terakhir, Menkumham menuju ke Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang di Jakarta. RSU Pengayoman merupakan unit pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan, deteni, pegawai Kemenkumham, hingga masyarakat umum.

Yasonna berharap dapat segera meningkatkan status RSU Pengayoman dari tipe C ke tipe B, karena dari sisi ketersediaan tempat tidur RSU Pengayoman telah memenuhi kriteria. Jajaran medis Kemenkumham juga perlu berhati-hati dalam memberikan pelayanan di tengah pandemi Covid-19.

Dalam upacara peringatan HDKD 2021, Yasonna didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O. S. Hiariej, Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama unit eselon I. Sementara itu, jajaran Kantor Wilayah dan UPT mengikuti secara virtual.

Rangkaian perayaan HDKD telah dilaksanakan sejak 1 Oktober 2021 dengan kegiatan Doa Kumham untuk Negeri. Rangkaian dilanjutkan dengan Lokakarya Pembangunan Zona Integritas, Seminar Nasional, Lomba Cerdas Cermat Akuntansi dan BMN, Lomba Skill Challenge Menembak, Bakti Sosial, Legal Expo, Upacara Tabur Bunga, hingga puncak peringatan dan syukuran pada 30 Oktober 2021.

Tangerang- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, didampingi Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga mengunjungi korban musibah kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang, Kamis (9/9) siang.

Pada kesempatan tersebut, Menkumham menyerahkan santunan kepada keluarga tiga korban yang baru saja meninggal yaitu Adam Maulana, Thimoty Jaya, dan Hadiyanto. Ketiganya meninggal setelah dirawat karena mengalami luka bakar di atas 60%.

Masing-masing keluarga korban menerima santunan sebesar Rp30 juta. Santunan untuk korban Adam Maulana diterima oleh Dadang (kakak korban), untuk korban Thimoty Jaya diterima Endru Jonathan (kakak korban), dan untuk korban Hadiyanto diterima oleh Dasri (istri korban). Menkumham juga memastikan biaya pemulasaran hingga pemakaman korban akan ditanggung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yasonna menambahkan, kedatangannya juga bertujuan untuk memberikan dukungan moril bagi para korban dan keluarga korban.

“Saya datang untuk melihat korban yang dirawat. Saya melihat baik yang di ICU maupun yang tidak di ICU,” tutur Menkumham.

Menurutnya, korban yang dirawat saat ini dalam kondisi beragam. Ada yang dalam kondisi baik, terluka cukup parah, dan terluka parah. Banyak pula yang masih mengalami trauma.

“Tadi saya sempat berbincang-bincang, ada yang masih trauma dengan kondisi yang terjadi, masih terbayangkan kejadian kebakaran. Ini memang kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” ujar Menkumham.

Oleh karena itu, menurut Menkumham, pihaknya tidak hanya fokus pada pemulihan kesehatan fisik para korban, tetapi juga kesehatan mental melalui penanganan dampak trauma (trauma healing).

“Kita berdoa agar korban diberi kesembuhan di masa-masa kritis ini. Kita doakan yang sedang sakit sembuh kembali,” ujarnya.

Terkait dugaan pada peristiwa kebakaran ini, Menkumham menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu penyelidikan pihak kepolisian.

“Untuk saat ini, kami masih berkonsentrasi untuk penyelesaian beberapa puluh orang ini harus ditempatkan di mana. Setiap saat memantau perkembangan yang ada, termasuk INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) para korban meninggal dunia,” jelasnya.

Total 44 Korban Meninggal Dunia

Sementara itu, Dirjenpas mengatakan, dengan penambahan tiga korban meninggal dunia maka total terdapat 44 korban meninggal dalam musibah kebakaran ini. Iapun menyebut pihaknya akan melakukan upaya terbaik bagi seluruh korban dan keluarga korban.

“Korban-korban ini berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ini yang sedang kita siapkan pemulangan dan pemakamannya,” tutur Dirjenpas.

JAKARTA- Kemerdekaan bangsa Indonesia dan rasa syukur dalam memperingati hari kemerdekaan menjadi milik segenap lapisan masyarakat, tak terkecuali para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa pidana atau Remisi bagi WBP yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin dalam menjalani pembinaan serta memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

Hari ini, sebanyak 134.430 orang narapidana dan Anak yang tersebar di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia resmi memperoleh Remisi, bahkan 2.491 di antaranya langsung bebas. Hal ini diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna H. Laoly, dalam Penyerahan Remisi Umum bagi Narapidana dan Anak dalam rangka HUT Ke-76 RI, Selasa (17/8).

“Saya mengucapkan selamat atas Remisi tahun ini bagi seluruh WBP di Lapas, Rutan, dan LPKA di seluruh Indonesia. Saya berpesan, tunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dalam mengikuti seluruh tahapan, proses, kegiatan program pembinaan di masa yang akan datang,” ungkap Menkumham.

Pemberian Remisi, menurut Yasonna, bukan serta-merta bentuk kemudahan bagi WBP untuk cepat bebas, namun merupakan instrumen dan wahana normatif untuk meningkatkan kualitas pembinaan, mendorong motivasi diri WBP agar siap kembali ke lingkungan masyarakat secara tepat dan nyata. Kisah nyata WBP dan petugas saling mengisi dalam kegiatan pembinaan tersebut turut ditampilkan dalam tayangan “76 Jam Pemasyarakatan Maju Bersama Menuju 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia”.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menggelorakan semangat kemerdekaan melalui 484 tayangan berdurasi total 76 jam yang ditayangkan nonstop secara langsung di kanal YouTube Humas Ditjenpas pada 10-16 Agustus 2021 lalu. Semangat perjuangan Pemasyarakatan dalam tayangan ini pun menuai apresiasi Menkumham dan seluruh jajarannya.

Senada, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang turut mengikuti kegiatan dari Lapas Kelas I Semarang, memberikan apresiasinya baik untuk WBP maupun para petugas Pemasyarakatan. “Kita tahu tugas ini tidak ringan, tapi semangat Bapak/Ibu luar biasa,” tuturnya.

Ganjar sedikit kilas balik dan menceritakan pengalamannya bertemu eks narapidana teroris, Jack Harun, yang dulu biasanya meracik bom kini meracik dan berjualan soto sebagai sumber penghidupannya.

“Setiap orang pasti punya masa lalu, tapi sekelam apapun masa lalumu jangan pernah jadi penentu masa depanmu, apa yang kita tanamkan sekarang akan menjadi apa yang kita petik di kemudian hari,” pesan orang nomor satu di Jawa Tengah ini.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, menerangkan tujuan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan adalah mengembalikan narapidana dan Anak agar dapat berperan aktif dan positif di tengah masyarakat. Untuk mewujudkannya, terus dilaksanakan proses pembinaan dan pembimbingan yang harus dijalani dengan baik dan sungguh-sungguh.

“Bagi mereka yang telah melaksanakan pembinaan dan pembimbingan dengan baik, maka diberikan reward berupa pengurangan masa pidana atau Remisi,” ujar Reynhard.

Dalam momen ini pula, Menkumham meresmikan groundbreaking pembangunan Lapas di Nusakambangan. Hal ini merupakan atensi Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kondisi kelebihan penghuni di Lapas/Rutan.

“Kegiatan ini bukan hanya sebuah acara seremonial saja, melainkan pada momen ini, kami meyakini bahwa penyediaan infrastruktur Lapas merupakan sebuah program prioritas yang dapat mendukung keberhasilan penegakan hukum dan profesional,” terang Yasonna.

Demi mengurai persoalan overcrowding, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Ditjenpas secara resmi membangun tiga Lapas di Pulau Nusakambangan, dua di antaranya merupakan Lapas Super Maximum Security.

Ketiganya adalah Lapas Kelas IIA Ngasem Nusakambangan yang diperuntukkan bagi narapidana risiko tinggi kasus terorisme, Lapas Kelas IIA Gladakan Nusakambangan bagi narapidana risiko tinggi bandar narkoba, dan Lapas Kelas IIA Nirbaya Nusakambangan yang merupakan Lapas Minimum Security bagi narapidana Asimilasi.

Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan serentak dan diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Indonesia secara virtual. Dengan menghadirkan pemimpin daerah dan stakeholder di masing-masing tempat, surat keputusan diberikan secara simbolis kepada narapidana penerima Remisi tanpa melalaikan penerapan protokol kesehatan yang disiplin.

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap masyarakat memahami kebijakan pembatasan kegiatan yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk menjaga keselamatan bersama. Di sisi lain, menteri berusia 68 tahun tersebut memastikan pemerintah juga tidak tinggal diam dan pasti membantu mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat melepas bantuan sosial Kementerian Hukum dan HAM dalam program Kumham Peduli, Kumham Berbagi pada Kamis (29/7/2021).

Ia mengatakan apa yang dilakukan pemerintah saat ini tidak dimaksudkan untuk mengekang masyarakat, tetapi jauh lebh besar adalah untuk keselamatan kita bersama.

“Kita harus memahami bahwa aturan pemerintah tentang PPKM Level 4 harus kita dukung sepenuhnya, karena ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19 kendati memang berdampak pada kegiatan ekonomi-sosial dan ketidakmampuan masyarakat dalam mencari nafkah sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ucap Yasonna dalam sambutannya.

Lanjut Menkumham menambahkan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan banyak upaya, bantuan-bantuan sosial, pemberian obat-obatan, subsidi-subsidi untuk UMKM, dan lain-lain. Dalam konteks ini,

“Kemenkumham juga ingin turut berbuat sebagai bagian solidaritas kepada saudara-saudara kita yang terdampak Covid-19 melalui pemberian bantuan sosial yang kita sebut Kumham Peduli, Kumham Berbagi,” tuturnya.

Adapun bantuan sosial yang dilepas Yasonna pada kesempatan ini berjumlah 46.614 paket yang berisi sembako, seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, serta susu. Sebanyak 43.558 paket di antaranya diberikan kepada masyarakat yang secara langsung terdampak pandemi, sementara 3.056 sisanya diberikan bagi keluarga ASN Kemenkumham yang terpapar.

“Bantuan ini tidak hanya untuk masyarakat di wilayah perkotaan, tetapi juga bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.

Sebagaimana disampaikan politikus PDI Perjuangan tersebut, sepanjang tahun 2021 Kemenkumham juga telah melakukan penghematan dan realokasi anggaran melalui refocussing sebesar Rp 1.194.966.249.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Realokasi anggaran ini disebutnya menjadi wujud dukungan penuh Kemenkumham atas kebijakan pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pada kesempatan tersebut, Yasonna juga menyampaikan rencana jajarannya terkait pemanfaatan dan alih fungsi gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Tangerang menjadi Rumah Isolasi Mandiri (Isoman) Darurat Covid-19.

Dikatakan Menkumham beberapa waktu yang lalu kita melihat banyak masyarakat yang kesulitan untuk mencari tempat isolasi mandiri. Maka dalam kaitan ini, Kemenkumham akan memberikan sedikit, berbagi kepada masyarakat dengan menyiapkan tempat isoman yang sekarang dalam proses kesiapan.

“Saya telah meminta kepada Sekjen Kemenkumham dan Dirjen Kekayaan Intelektual untuk menyiapkan secara baik fasilitas isoman, termasuk prasarana kesiapan obat-obatan, dokter, tenaga perawat, dan juga pertimbangan sosial lainnya kepada masyarakat sekitar,” ujar Yasonna

Lanjut kata Menkumham tentu ini dilakukan dengan komunikasi dengan Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah setempat.

“Mudah-mudahan apa yang kita siapkan ini dapat membantu masyarakat jika seandainya kondisi ini terus berlanjut. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kendatipun kita menyiapkan tempat isoman yang memenuhi standar, tetapi kita justru berdoa agar tempat itu tidak termanfaatkan karena pandemi bisa diatasi,” ucapnya.

Pewarta: Agung Nugroho