Yassierli – Eranasional.com

Yassierli Ungkap 400 Ribu Pendaftar Program Magang, Seleksi Kini di Tangan Perusahaan

Rio Anthony — Tue, 04 Aug 2026 06:50:26 +0000

Makassar, ERANASIONAL.COM – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, mengungkapkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program magang nasional.

Dari kuota tahap pertama sebanyak 50.000 peserta, jumlah pendaftar telah melampaui 400.000 orang.

Pemerintah kini menunggu proses seleksi dari perusahaan mitra sebelum peserta yang lolos mulai menjalani program magang.

Prof. Yassierli mengatakan proses seleksi peserta magang saat ini sepenuhnya berada di tangan perusahaan yang menjadi mitra pemerintah. Perusahaan akan menentukan kandidat terbaik sesuai kebutuhan masing-masing.

“Batch pertama sudah kita buka sebanyak 50.000 orang. Antusiasmenya luar biasa, yang mendaftar lebih dari 400.000 orang. Sekarang bolanya ada di perusahaan, dan kita berharap perusahaan bisa mendapatkan kandidat yang sesuai dengan harapan sehingga adik-adik kita bisa mengikuti program magang dan memperoleh banyak pengalaman,” ujar Yassierli, di Hotel Claro Makassar, Selasa 4 Agustus 2026.

Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus memantau pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja mahasiswa maupun lulusan baru.

Untuk pelaksanaan angkatan kedua, Kemnaker juga akan memperketat proses pemilihan perusahaan mitra.

Langkah ini dilakukan agar peserta ditempatkan di perusahaan yang relevan dengan bidang studi yang ditempuh selama di perguruan tinggi.

“Kita akan melihat lebih detail perusahaan tempat mereka magang. Kita pilihkan perusahaan yang memang sesuai dengan program studi mereka saat di kampus, sehingga manfaatnya lebih optimal,” jelasnya.

Selain memperluas program magang, pemerintah juga memperkuat pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan vokasi.

Menaker mengungkapkan pemerintah menargetkan tambahan 270.000 peserta pelatihan vokasi dalam waktu mendatang.

Ia menjelaskan seluruh persiapan program tersebut telah dilakukan, mulai dari penyusunan kurikulum hingga kesiapan tenaga instruktur.

“Pelatihan vokasi ditargetkan sebanyak 270.000 orang. Kurikulumnya sudah siap, instrukturnya sudah siap, dan sejauh ini kita sudah melatih sekitar 70.000 orang. Selanjutnya kita akan menambah 270.000 peserta pelatihan vokasi di 43 balai pelatihan milik Kemnaker,” kata Yassierli.

Tak hanya mengandalkan balai pelatihan milik pemerintah pusat, Kemnaker juga akan mengalokasikan dukungan bagi balai latihan kerja di berbagai daerah agar kapasitas pelatihan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Program magang dan pelatihan vokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang.

3.100 Pemuda di Padang Dibelaki Pelatihan AI oleh Kemnaker

Rio Anthony — Fri, 15 May 2026 08:39:39 +0000

Padang, ERANASIONAL.COM – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan pelatihan berbasis AI (Artificial Intelligence) bagi 3.100 pemuda di Kota Padang dan sekitarnya.

Hal ini dimaksudkan guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kompetensi masyarakat di Sumatera Barat.

Yassierli mengatakan, para peserta nantinya akan memperoleh akses pelatihan digital melalui platform pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Platform tersebut menyediakan berbagai materi pengembangan kompetensi, mulai dari pengembangan diri, kewirausahaan, hingga keterampilan nonteknis dan keterampilan lainnya.

“Kalau 3.100 kurang, bisa diminta tambahan. Tapi habiskan dulu kuota pelatihannya sebanyak 3.100. Saya ingin anak-anak muda kita punya keterampilan, punya skill, punya kompetensi untuk bisa bersaing,” ujar Yassierli saat meresmikan sumur bor di Masjid Raya Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (14/5/2026).

Ia menambahkan, kuota awal sebanyak 3.100 peserta tersebut merupakan tahap pertama penerima akses pelatihan digital berbasis AI yang disiapkan Kemnaker.

Program ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.

Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menyampaikan bahwa saat Sumatera Barat dilanda banjir dan tanah longsor, Kemnaker bergerak cepat dengan menghadirkan posko layanan bagi masyarakat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang selama tiga bulan.

Selain layanan darurat, Kemnaker juga menyalurkan berbagai program pemulihan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp30,3 miliar.

Bantuan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program ketenagakerjaan, seperti program Padat Karya dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). []

Kebijakan WFH Berlaku, Ini Sektor Penting yang Tetap Harus Beroperasi

Aditya — Thu, 02 Apr 2026 15:22:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Indonesia mulai mendorong penerapan pola kerja fleksibel melalui kebijakan Work From Home (WFH) yang ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya setiap hari Jumat. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mendorong transformasi budaya kerja nasional yang lebih adaptif, efisien, serta mendukung penghematan energi di lingkungan kerja.

Selain ASN, pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk turut menerapkan sistem kerja serupa. Namun, penerapannya tidak bersifat wajib, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik masing-masing sektor usaha.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan WFH, mengingat ada sejumlah bidang yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga kelangsungan layanan dan operasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menegaskan bahwa terdapat sektor-sektor tertentu yang dikecualikan dari kebijakan ini. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik, sehingga tidak memungkinkan untuk dijalankan secara jarak jauh.

Ia menjelaskan bahwa sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap harus berjalan normal karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, sektor strategis lain seperti industri, energi, hingga distribusi logistik juga memerlukan kehadiran tenaga kerja secara langsung di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan WFH untuk sektor swasta hanya bersifat imbauan. Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menentukan skema kerja yang paling sesuai dengan kondisi operasional masing-masing.

WFH Seminggu Sekali Resmi Diimbau, Hak Karyawan Tetap Aman

Aditya — Wed, 01 Apr 2026 22:24:43 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah resmi memberlakukan imbauan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi karyawan sektor swasta mulai Rabu, 1 April 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pola kerja yang lebih fleksibel sekaligus menyesuaikan dinamika kebutuhan dunia kerja modern.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mulai efektif diterapkan sebagai langkah bersama secara nasional. Ia menegaskan bahwa momentum ini diharapkan dapat menjadi titik awal perubahan budaya kerja yang lebih adaptif di berbagai sektor industri.

Dalam keterangannya di Jakarta, Yassierli menjelaskan bahwa imbauan ini sejalan dengan arahan dari Airlangga Hartarto sebelumnya, yang menekankan pentingnya transformasi sistem kerja untuk mendukung produktivitas sekaligus efisiensi energi. Pemerintah ingin menjadikan tanggal 1 April sebagai tonggak dimulainya penerapan pola kerja baru yang lebih fleksibel namun tetap produktif.

Lebih lanjut, kebijakan WFH ini tidak hanya berlaku bagi sektor swasta, tetapi juga mencakup badan usaha milik negara (BUMN) serta badan usaha milik daerah (BUMD). Pemerintah menetapkan masa evaluasi selama dua bulan ke depan, serupa dengan yang diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN). Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus mengidentifikasi potensi kendala di lapangan.

Yassierli menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah akan difokuskan pada implementasi imbauan WFH, bukan pada program lain seperti efisiensi energi di lingkungan kerja. Ia optimistis bahwa program penghematan energi akan tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada evaluasi kebijakan WFH.

Pelanggaran THR Meningkat, Kemenaker Dorong Penindakan Tegas

Aditya — Sun, 29 Mar 2026 19:20:05 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Ketenagakerjaan terus memproses ribuan aduan terkait pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang dilaporkan oleh para pekerja di berbagai daerah. Hingga 25 Maret 2026, tercatat sebanyak 1.461 kasus masih dalam tahap penanganan, sementara 173 kasus lainnya telah dinyatakan selesai. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan THR masih menjadi isu berulang yang muncul hampir setiap tahun menjelang hari raya keagamaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti laporan yang masuk. Ia meminta para gubernur untuk segera menginstruksikan pengawas ketenagakerjaan turun langsung ke lapangan guna memeriksa perusahaan yang dilaporkan. Menurutnya, respons cepat sangat dibutuhkan agar hak pekerja dapat segera dipenuhi tanpa harus menunggu proses yang berlarut-larut.

Ia juga menekankan bahwa Posko THR yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berfungsi optimal sebagai sarana pengaduan sekaligus penyelesaian masalah. Posko ini diharapkan menjadi jembatan antara pekerja dan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan transparan. Dalam praktiknya, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang berlaku.

Berdasarkan data yang dihimpun, hingga akhir Maret 2026, pemerintah telah menerbitkan ratusan dokumen hasil pemeriksaan, termasuk 200 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, tujuh Nota Pemeriksaan I, serta beberapa rekomendasi terkait pelanggaran yang ditemukan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengungkapkan bahwa jumlah aduan yang masuk pada tahun ini tergolong tinggi. Dalam periode 21 hingga 25 Maret saja, tercatat ada lebih dari seratus laporan baru yang diterima. Secara keseluruhan, sejak posko pengaduan dibuka, jumlah laporan telah mencapai lebih dari dua ribu kasus, angka yang bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kebijakan WFA Lebaran 2026, Yassierli Pastikan Produktivitas Terjaga dan Mobilitas Mudik Lebih Lancar

Aditya — Tue, 10 Feb 2026 15:17:50 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Tradisi mudik Lebaran selalu menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang melakukan perjalanan menuju kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, tingginya mobilitas menjelang dan setelah Idul Fitri sering kali menimbulkan kepadatan lalu lintas serta tantangan bagi dunia usaha dalam menjaga produktivitas.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa imbauan work from anywhere (WFA) bagi pekerja swasta sebelum dan sesudah Lebaran 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2026 sekaligus menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik.

“Kami mengimbau kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mengimbau seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau work from anywhere pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026,” ujarnya dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Selain itu, pemerintah juga berharap perusahaan dapat memberlakukan kebijakan serupa pada 25, 26, dan 27 Maret 2026, periode yang diperkirakan menjadi puncak arus balik Lebaran.

Menurut Yassierli, penerapan WFA diharapkan mampu mengurai kepadatan mobilitas masyarakat sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pekerja. Dengan bekerja dari lokasi lain, pekerja tetap bisa menjalankan tugas tanpa harus terjebak dalam kemacetan panjang atau perjalanan yang melelahkan. Kebijakan ini juga menjadi bentuk adaptasi dunia kerja terhadap dinamika sosial yang terjadi setiap musim Lebaran.