Dalam keterangannya, Ongen menekankan bahwa demokrasi memang memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa terdapat batas yang harus dijaga agar kritik tidak berubah menjadi ajakan yang berpotensi merusak tatanan konstitusional. Ia menyebut bahwa seruan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah tidak bisa disamakan dengan kritik kebijakan atau evaluasi kinerja pemerintah.

Ongen menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi modern, kritik berfungsi sebagai alat kontrol publik terhadap kekuasaan. Kritik yang konstruktif, menurutnya, justru diperlukan agar pemerintah dapat terus melakukan perbaikan. Akan tetapi, ketika kritik berubah menjadi ajakan untuk menggulingkan pemerintahan di luar mekanisme hukum, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik dan keresahan sosial.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga legitimasi pemerintahan yang telah dipilih melalui proses demokratis. Menurutnya, pemerintah yang sah memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, sehingga setiap upaya untuk menjatuhkannya di luar jalur konstitusional dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, Ongen menilai bahwa jalur konstitusi harus tetap menjadi satu-satunya cara dalam menyelesaikan perbedaan pandangan politik.

]]> https://eranasional.com/100432/isu-jatuhkan-pemerintah-disorot-dinilai-bisa-picu-instabilitas-nasional/feed 0 Aditya