Teknologi tersebut dinilai dapat menjadi solusi tambahan untuk mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan bahan bakar terbarukan.

Menurut Zulkifli, persoalan sampah di Indonesia membutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya mengandalkan metode pengelolaan konvensional.

Karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sampah, termasuk melalui pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

“Persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani dengan cara biasa. Kita membutuhkan percepatan melalui intervensi teknologi,” kata Zulkifli dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, pirolisis memiliki potensi untuk mengolah sampah yang telah menumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi bahan bakar terbarukan yang memiliki karakteristik setara solar.

“Karena itu, selain pembangunan PSEL, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi pirolisis agar semakin banyak sampah yang dapat diolah menjadi energi,” ujarnya.

Zulkifli menyebut penerapan teknologi pirolisis secara luas berpotensi menangani sekitar 20 persen persoalan sampah nasional.

Untuk mempercepat implementasinya, sejumlah kementerian, instansi, TNI, serta pemerintah daerah mulai terlibat dalam pengembangan teknologi tersebut.

Salah satu bentuk kolaborasi dilakukan TNI Angkatan Darat bersama pemerintah daerah untuk mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional PSEL Bogor Raya 1.

Munafri menjelaskan, penyelesaian persoalan PSL masih berlangsung karena adanya perubahan regulasi yang mengharuskan penyesuaian skema kerja sama.

“Kalau masalah PSL, saat ini masih berproses. Aturan terbaru mengharuskan adanya pengakhiran kontrak yang sebelumnya menggunakan PP Nomor 35 sebelum beralih ke PP Nomor 109. Karena skemanya berubah, maka kontraknya juga harus diakhiri terlebih dahulu,” kata Munafri, saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 4 Agustus 2026.

Menurutnya, Pemkot Makassar meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan agar proses transisi regulasi tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Selain persoalan administrasi, Munafri mengungkapkan bahwa proses PSL juga menghadapi kendala berupa penolakan dari sebagian warga di wilayah Tamalanrea yang menjadi lokasi yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan oleh pemenang tender.

Penolakan masyarakat tersebut bahkan telah bergulir hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI.

Karena itu, pemerintah kota memilih menunggu penyelesaian proses pengakhiran kontrak sebelum melanjutkan tahapan berikutnya.

Di sisi lain, Pemkot Makassar juga berpacu menyelesaikan sanksi administratif yang berkaitan dengan pengelolaan TPA.

Munafri menegaskan, sanksi tersebut harus segera dituntaskan agar tidak memicu persoalan baru dalam pengelolaan persampahan di Kota Makassar.

Ia juga membantah berbagai informasi yang dinilai menyesatkan mengenai program tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri kegiatan Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Makassar, Selasa (4/8).

Menurutnya, pemerintah akan tetap menjalankan program tersebut meski muncul berbagai kritik maupun serangan yang dianggap tidak berdasar.

“Mungkin ada yang terganggu sehingga menyerang program ini. Tapi kami ingin terus berbuat baik agar kemiskinan bisa dikurangi, ekonomi desa tumbuh, dan masyarakat memiliki lapangan pekerjaan,” tegas Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih bukanlah supermarket ataupun badan usaha yang bersaing dengan pelaku usaha kecil.

Koperasi tersebut berfungsi sebagai investasi pemerintah sekaligus operator yang memberikan pelayanan ekonomi bagi masyarakat desa.

Zulkifli menjelaskan, koperasi akan berperan menjaga harga hasil pertanian agar tidak merugikan petani.

Sebagai contoh, apabila harga gabah di tingkat petani hanya mencapai Rp5.000 per kilogram, pemerintah menetapkan koperasi membeli dengan harga Rp6.500 per kilogram.

“Kalau harga gabah hanya Rp5.000, koperasi membeli Rp6.500. Masa tidak ada manfaatnya? Koperasi hadir untuk menolong petani,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, secara terbuka memberikan peringatan kepada Pemerintah Kota Makassar agar segera menuntaskan persoalan persampahan yang dinilai belum tertangani secara optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri pertemuan bersama para bupati dan kepala desa se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2026).

Dalam forum tersebut, ia secara khusus menyampaikan perhatian kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terkait kondisi kebersihan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Zulkifli Hasan, persoalan sampah di Makassar tidak boleh terus berlarut karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, hingga citra kota sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.

“Saya memberikan perhatian khusus kepada Bapak Wali Kota Makassar mengenai persoalan persampahan yang hingga saat ini belum tertangani dengan baik,” kata Zulkifli Hasan di hadapan para kepala daerah.

Ia kemudian memberikan tenggat waktu selama dua pekan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk menunjukkan langkah konkret dalam memperbaiki sistem penanganan sampah. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan yang terukur agar persoalan tersebut tidak semakin meluas.

“Saya berikan waktu tambahan dua Minggu ke depan. Kalau dalam waktu tersebut persoalan ini belum juga dapat diselesaikan, maka Bapak Gubernur yang akan mengambil alih penanganannya,” tegasnya.

Ultimatum tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menginginkan percepatan penyelesaian persoalan pengelolaan sampah, khususnya di daerah-daerah yang masih menghadapi berbagai kendala dalam sistem pengangkutan, pengelolaan, maupun pembuangan akhir sampah.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa persoalan persampahan kini menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk pergantian manajemen di Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Zulkifli Hasan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan yang sangat baik untuk meningkatkan gizi masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi sorotan berbagai pihak.

“Program MBG merupakan kebijakan prioritas Presiden yang sangat baik. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah masalah yang sudah lama dibicarakan dan akhirnya mendapat perhatian Presiden sehingga diputuskan untuk dilakukan pergantian manajemen,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau titik dapur MBG dari rencana awal.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala BGN Nanik S Deyang, jumlah titik dapur yang semula direncanakan sebanyak 21 ribu unit meningkat menjadi 27.877 unit.

Artinya, terdapat tambahan sekitar 6.877 titik di luar target awal. Dengan asumsi setiap titik menerima alokasi dana sekitar Rp6 juta per hari, penambahan tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

“Jika dikalkulasikan, tambahan 6.877 titik dengan biaya Rp6 juta per hari bisa menimbulkan pemborosan lebih dari Rp1 triliun dalam sebulan,” ujarnya.

Instruksi Presiden Prabowo itu disampaikan oleh Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, usai menghadiri acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Februari 2026. Zulhas menyebut pesan Presiden sangat jelas dan tidak memberi ruang toleransi terhadap kenaikan harga bahan pangan.

“Kata Presiden, turun boleh tapi naik tidak boleh,” ujar Zulhas kepada wartawan.

Menurutnya, perintah tersebut menjadi pedoman utama bagi kementerian dan lembaga terkait dalam mengelola pasokan serta distribusi pangan nasional menjelang Ramadan.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Zulhas mengklaim telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan secara intensif. Dalam sepekan terakhir, ia menyebut sudah tiga kali berkeliling untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang lazim terjadi menjelang Ramadan.

Selain pemantauan lapangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menggelar berbagai kegiatan stabilisasi harga, termasuk penyelenggaraan pasar murah di sejumlah daerah. Langkah ini diharapkan dapat menekan potensi kenaikan harga dan memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

]]> https://eranasional.com/97759/prabowo-minta-harga-kebutuhan-pokok-tetap-turun-jelang-ramadan-2026/feed 0 Aditya https://eranasional.com/93489/zulhas-suruh-bgn-rapat-tiap-hari-untuk-awasi-mbg https://eranasional.com/93489/zulhas-suruh-bgn-rapat-tiap-hari-untuk-awasi-mbg#respond Wed, 05 Nov 2025 22:49:30 +0000 https://eranasional.com/93489/zulhas-suruh-bgn-rapat-tiap-hari-untuk-awasi-mbg Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau sering disapa Zulhas meminta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) mengadakan rapat setiap hari di Kemenko Pangan, untuk mengawasi ketat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas menilai kesuksesan pemerintah sangat ditentukan oleh program tersebut. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan program MBG, Zulhas meminta Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Nanik S Deyang untuk rapat tiap hari.

“Karena program Makan Bergizi ini mendasar, skalanya besar, membayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers rapat perdana Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

Zulhas menjelaskan rapat perdana tersebut menjadi tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.

Tim ini diketuai oleh Menko Bidang Pangan Zulhas bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno sebagai Wakil Ketua I, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua II.

Menurut Zulhas, rapat harian penting dilakukan mengingat skala dan tanggung jawab program yang sangat besar. Adapun program MBG ditujukan untuk 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan gizi anak-anak dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kita tidak ingin ada risiko apa pun, bukan soal angka yang kena, tapi ini soal anak-anak kita,” katanya.

Zulhas menuturkan pelaksanaan MBG akan dikawal oleh tim pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Nanik S. Deyang. Ia akan didampingi eselon terkait dari berbagai kementerian dan lembaga.

Selain mengawasi pelaksanaan harian, tim ini juga tengah menyusun tata kelola program penyelenggaraan MBG dalam bentuk peraturan presiden (perpres).

Melalui tata kelola tersebut, pemerintah ingin memastikan adanya penanggung jawab di tingkat kabupaten dan provinsi, penyelenggara di lapangan, serta sistem pengawasan yang jelas dan transparan.

“TATA kelola penyelenggara program MBG dalam bentuk Perpres. Sehingga nanti di Kabupaten itu ada penanggung jawabnya, di provinsi juga ada penanggung jawabnya, ada penyelenggara l, ada pengawasan, dengan tata kelola yang.baik, yang tertib,” tandas Zulhas

“Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” kata Zulkifli Hasan saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandarlampung, Sabtu (28/12/2024).

Dia mengatakan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini.

“Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” katanya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membenarkan hal itu.

Zulhas yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) ini mengatakan, dirinya belum mengetahui secara pasti jumlah menteri kabinet Prabowo-Gibran.

“Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi penambahan iya,” ujar Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 11 September 2024 dikutip dari Kompas.com.

“Ya mungkin sekitar 44,” tambahnya.

Mengenai kabar bahwa PAN akan mendapatkan jatah lima menteri di kabinet, Zulhas mengatakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

“Wah itu terserah Presiden-lah. Itu hak prerogatif Bapak Presiden,” tegasnya.

Zulhas juga mengaku setiap hari berkomunikasi dengan Prabowo.

Jika memang betul jatah menteri yang didapat PAN sejumlah lima menteri, ia mengingatkan kembali bahwa itu kewenangan Prabowo.

Kabar tentang jumlah menteri di kabinet Prabowo-Gibran juga disampaikan oleh politikus Partai Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Ia mengaku mendengar bahwa kabinet Prabowo-Gibran bakal diisi 44 menteri.

Adapun UU Kementerian Negara sedang direvisi DPR untuk menghapus batasan jumlah kementerian yang saat ini sebanyak 34.

”Karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 menteri,” jelas Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet juga menyebut PAN bakal mendapat jatah lima menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

”Pembicaraan di banyak warung kopi, PAN lima kursi menteri,”pungkasnya. []

Kejutan itu kabarnya saat Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto hadir di kongres tersebut.

Menurut Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), Kongres PAN tersebut sudah disiapkan sejak lama.

PAN disebut ingin memberikan contoh bagi masyarakat. Ia mengatakan, panitia sudah menyiapkan kejutan untuk Jokowi dan Prabowo

“Kita sudah persiapan matang karena sudah lama. Kita ingin memberikan contoh untuk seluruh masyarakat, kongres kita berusaha keras memberikan contoh terbaik,”ujar Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Rabu 14 Agustus 2024.

“Nanti akan ada kejutan-kejutan menarik, bisa disaksikan secara virtual, Mas Eko akan bikin bagus-bagus,” tambah Zulhas.

Ketua DPW PAN Eko Patrio menjelaskan Kongres PAN akan digelar pada 23–24 Agustus 2024.

Kongres tersebut akan menampilkan budaya dari seluruh Nusantara.

“Jadi insya Allah acaranya dua hari, tanggal 23–24 Agustus. Insya Allah berharap Bapak Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto hadir. Kontennya adalah mengangkat budaya seluruh Nusantara yang ada,” ujar Eko.

Kata Eko, pada hari pertama akan ada kejutan untuk Jokowi, sementara hari kedua bakal ada kejutan untuk Prabowo.

“Yang kedua ini yang menarik, ternyata Pak Zulkifli Hasan dan Pak Prabowo itu rupanya saudara, saya menemukan itu, bisa dilihat tanggal 24, nanti ada kejutan,” ujar Eko.

“Kalau di tanggal 23 Agustus ada ucapan terima kasih dari kami semua kepada Bapak Jokowi dan sesuatu yang nanti kita tampilkan, judulnya support terus dan dukung terus Bapak Jokowi,” pungkas Eko. []

Dukungan tersebut diserahkan pada acara rapat kerja nasional (Rakernas) PAN ke-4 pada Sabtu (29/6/2024).

“21 DPW sudah menyerahkan, sekarang 17 DPW,” kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto kepada wartawan di sela cara Rakernas PAN.

“Para-para ketua DPW yang waktu Rakornas belum sempat menyerahkan dukungan secara bulat, waktu itu bukan belum membawa surat dukungan, tapi karena Ketua (Zulhas) mau ke Peru, ini kita tunda sebagian,” sambungnya.

Surat dukungan dari DPW tersebut langsung diterima oleh Zulhas secara simbolik dengan menerima map berlogo PAN.

“Mohon Ketum langsung menerima dukungan tertulis dari seluruh DPW, dukungan tertulis untuk meminta Ketum kembali memimpin PAN, lanjutkan,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen PAN, Eddy Soeparno menyatakan bahwa seluruh pengurus PAN setuju untuk Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan maju kembali menjadi Ketua Umum di periode selanjutnya.

“Mungkin saudaraku teman-teman sekalian sudah mengetahui, karena sudah menjadi konsumsi publik dan sudah diberitakan ramai di publik, bahwa agenda kongres kita alhamdulillah itu sudah sepakat menyatu bulat agenda kongresnya, yaitu untuk menetapkan Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum kita untuk menjabat periode berikutnya untuk 5 tahun,” ujar Eddy dalam konferensi pers, Kamis (27/6/2024).

Menurut Eddy, penetapan ini sudah melalui persetujuan serta aspirasi dari para kader PAN tingkat cabang, provinsi hingga ke pusat, untuk selanjutnya dapat dijadikan agenda Kongres ke-6 PAN.

“Jadi inilah bentuk dari demokrasi PAN yang kita mendengarkan, menyerap, dan melaksanakan aspirasi dan keinginan akar rumput sampai dengan di pusat untuk kita kemudian putuskan melalui mekanisme demokrasi juga, yaitu kongres,” pungkas Eddy.

Hal tersebut disampaikan Zulhas usai dirinya bersama ketua dan sekretaris DPW PAN dari seluruh provinsi di Indonesia bertemu Jokowi di Istana, Jumat 10 Mei 2024.

“Yang paling penting beliau memberikan teladan dalam bidang politik, itu yang menjadikan inspirasi bagi kita semuanya,” ujar Zulhas, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Dia menambahkan, dulu Bung Karno tidak begitu bagus, Pak Harto, Gus Dur, tapi Pak Jokowi lihat.

“Saya dulu kan sama Pak Prabowo kan tarun, tapi kita kalah, kita nggak musuhan malah diajak,” pujinya.

Bahkan, lanjut Zulhas, Jokowi menjadi mentor untuk Prabowo Subianto yang merupakan lawannya di Pilpres 2014 dan 2019.

“Pak Prabowo malah dimentori sama Pak Jokowi, sekarag hubungannya dekat sekali, harmonis, sehingga suksesinya itu sesuatu yang indah,”ujar Zulhas.

Dia mengakui kehebatan Jokowi dalam berdemokrasi.

“Kita akhirnya meyakini bahwa kalau rukun, kita bisa menjadi negara maju,” tuturnya.

Para ketua dan sekretaris DPW PAN dari seluruh provinsi tersebut, kata Zulhas, datang ke Istana untuk bertemu dan berterima kasih pada Jokowi.

“Teman-teman ini selain ingin berjumpa, ingn foto-foto Istana, menyampaikan terima kasih pada Pak Jokowi atas segala langkah-langkah dan bantuannya kepada kita semua,” jelasnya.

Saat ditanya tentang apa saja yang dibicarakan antara dirinya dengan Jokowi, Zulhas mengaku tidak membicarakan hal khusus.

Bahkan, kata Zulhas, ia meminta pada Jokowi agar dirinya saja yang memberikan sambutan.

“Nggak ada. Pak Jokowi saya malah bilang, ‘Pak nggak usah sambutan, saya saja yang ngomong terima kasih’.”

“Makan dulu, makan bakso, makan siomay, makan-makan. Habis itu bapak duduk, saya yang sambutan menyampaikan aspirasi kawan-kawan sekaligus ucapan terima kasih, habis itu foto-foto, bagaimana nggak lama,” bebernya. []

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di sela kunjungannya ke Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat 15 Maret 2024.

“Beras, lokal masih mahal karena panen rayanya belum. Harganya belum turun, masih tinggi. Tapi kan ada alternatif, ada beras dari Bulog yang Rp 11.000 sekilo, atau yang premium Rp 14.000 satu kilo,”ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Kata dia memang musim panen tahun ini bergeser, bulan April baru panen agak banyak.

“Bulan April panen raya,” kata Zulhas.

Kendati demikian, Zulhas memastikan sejumlah komoditas pokok di Pasar Kramat Jati aman selama Ramadan hingga Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Kita sidak di Pasar Kramat Jati, terus kita memonitor agar puasa dan Lebaran ini Sembako barang-barangnya ketersediaannya cukup,” ujarnya.

“Tadi kita lihat banyak, ayam banyak, telur banyak, minyak banyak, gula banyak,”sambungnya.

Selain beras, dalam monitornya di lapangan juga menemukan kenaikan harga cabai keriting yang sebelumnya Rp 80.000 menjadi Rp 100.000 per kilogram.

Kenaikan harga cabai, lanjut Zulhas, terjadi karena musim hujan yang mengakibatkan gagal panen.

“Memang ada yang harganya naik, cabai, kemarin kata ibu pedagang cabai, ada yang Rp 70.000 (per kg) harga (cabai merah), sedangkan hari ini, ada Rp 100.000 (per kg harga cabai keriting), tapi barangnya ada,” ucap Zulhas.

Zulhas juga menemukan kenaikan pada harga telur dan daging sapi.

Telur yang harganya semula di kisaran Rp3 0.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp 40.000 per kilogram. []

“Menyatakan terlapor [Zulkifli Hasan], terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.” tegas Ketua Majelis Pemeriksa, Puadi, saat membacakan putusan sidang di ruangan sidang Bawaslu RI, Kamis (29/2/2024).

Dalam putusan tersebut, terlapor yaitu Zulkifli Hasan juga selaku Ketua Umum PAN, diberikan sanksi teguran untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari.

Selanjutnya, Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu RI, Totok Haryono, menyatakan bahwa perbuatan terlapor yang dikatakan melanggar administrasi adalah melakukan kampanye sebanyak tiga kali dalam kurun waktu satu minggu, yaitu pada tanggal 23 Januari 2024 di Lapangan Dekai Sejahtera, Yakuhimo, Papua Pegunungan.

Kedua, pada tanggal 24 Januari 2024 di GOR Anugrah, Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Terakhir, Jumat 26 Januari 2024 di Lapangan Bola Kedung Jaya, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

“Sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN. Sudah enggak di yang lama, ribut terus,” kata Zulkifli Hasan di hadapan ribuan kader PAN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 9 Desember 2023.

Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) ini, PAN memberikan aura kegembiraan bagi Jokowi, bukan marah-marah seperti partai terdahulunya.

“Kita mau yang suka marah-marah atau yang suka gembira?” tanya Zulkifli. Dan, dijawab dengan kompak seluruh kader PAN yang hadir. “Gembira,” ucap kader PAN serentak.

Kata dia, tak hanya tidak ada yang marah-marah, PAN juga menghadirkan hubungan egaliter, mencintai satu sama lain, saling menghormati, dan mencintai satu sama yang lain.

“PAN itu enggak ada marah-marah. Yang ada gembira, memberikan kehangaran, menyapa, mencintai satu dengan yang lain dan membantu yang lain,” ujarnya.

Dia pun memuji Jokowi yang dianggap telah berhasil menghadirkan kemajuan yang luar biasa di Labuan Bajo. Menurut dia, Jokowi berhasil menghadirkan perubahan bagi Labuan Bajo dari yang dulunya daerah kumuh, kini mengalami kemajuan yang pesat.

“Dulu saya jadi Menteri Kehutanan (periode 2009-2014), Labuan Bajo belum banyak orang datang. Hotel kelas melati Cuma ada satu atau dua saja. Kondisinya pun kotor. Kalau sekarang Labuan Baju maju. Siapa kira-kira yang bikin maju, yang membangun siapa? Pak Jokowi,” jawabnya sendiri.

Bahkan, lanjut Zulkifli, kemajuan Labuan Bajo melebihi provinsi lainnya di Indonesia.

Dia pun berpendapat, jika Labuan Bajo ingin lebih maju lagi maka pemerintah mendatang harus melanjutkan program kerja Jokowi. (*)