Terakhir dalam sambutannya Surya Tjandra menyatakan untuk urusan bagaimana membangun Reforma Agraria dari kawasan hutan memang terdapat tantangan yang cukup krusial karena dibutuhkan kerja lintas sektor, kemudian hal ini akan dipermudah karena nantinya di dalam aturan turunan UU Cipta Kerja pun terdapat Peraturan Pemerintah terkait penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang dalam kawasan hutan.
Kerja lintas sektor dalam menyukseskan penyelenggaraan Reforma Agraria juga disetujui oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar, Saiful. Menurutnya Reforma Agraria adalah program penting pemerintah, maka itu banyak sekali dibutuhkan kerja sama dari Pemerintah Provinsi hingga kabupaten/kota dalam rangka memfasilitasi dan menyentuh masyarakat keseluruhan.
“Kami berharap dengan koordinasi yang dijalin saat ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat atas pelaksanaan Reforma Agraria,” kata Saiful.
Demi memberikan manfaat bagi masyarakat Sumbar, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyambut baik percepatan program Reforma Agraria melalui GTRA.
“Semoga nantinya mendapatkan kejelasan agar pelaksanaan lebih cepat lebih sesuai dengan aturan-aturan yang dipegang masyarakat kita, juga dengan adanya rakor ini penyelesaian terkait dengan TORA akan lebih cepat sehingga Redistribusi Tanah dapat dipercepat pelaksanaannya sehingga masyarakat lebih cepat merasakan manfaatnya,” imbuh Mahyeldi Ansharullah.
Pewarta : Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan