Lebih lanjut, Ongen mengingatkan bahwa pernyataan dari tokoh publik atau pengamat memiliki dampak yang luas di tengah masyarakat. Ia menilai bahwa figur publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga narasi yang tidak memicu polarisasi atau konflik horizontal. Menurutnya, pernyataan yang mengarah pada delegitimasi pemerintah berpotensi memperkeruh situasi politik nasional, terutama jika disampaikan di tengah kondisi global yang sedang tidak stabil.
Ongen juga mengaitkan situasi dalam negeri dengan kondisi internasional yang penuh ketidakpastian. Ia menyinggung berbagai tantangan global seperti konflik geopolitik, ketegangan ekonomi, serta dampak fluktuasi pasar dunia yang turut mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Dalam kondisi seperti ini, ia menilai bahwa Indonesia membutuhkan konsolidasi dan persatuan nasional, bukan justru narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Menurutnya, stabilitas politik merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor dan keberlangsungan pembangunan nasional. Ketika stabilitas terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat elite politik, tetapi juga oleh masyarakat luas, terutama dalam bentuk tekanan ekonomi dan berkurangnya peluang kerja. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Ongen juga menegaskan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa terdapat mekanisme yang telah disediakan oleh sistem, seperti pemilihan umum, sebagai sarana untuk melakukan perubahan kepemimpinan. Ia menilai bahwa jalur tersebut merupakan cara yang sah dan beradab untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat.
Tinggalkan Balasan