Selain isu daya tahan APBN, Purbaya juga menanggapi spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait kemungkinan cepat habisnya kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta potensi kenaikan harga di pertengahan tahun. Ia memastikan bahwa pemerintah telah memperhitungkan berbagai skenario, termasuk jika harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan.

Menurutnya, meskipun harga minyak global berpotensi menembus angka 100 dolar AS per barel, pemerintah masih memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Hal ini dimungkinkan karena adanya cadangan anggaran atau buffer yang telah disiapkan sebagai bantalan menghadapi kondisi darurat.

Ia menekankan bahwa keberadaan buffer tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan adanya bantalan fiskal, pemerintah dapat mengambil langkah cepat tanpa harus mengganggu stabilitas anggaran secara keseluruhan.

Purbaya juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah dan legislatif dalam menjaga kesehatan fiskal negara. Ia menyebut dukungan dari Komisi XI DPR RI sebagai faktor penting yang memungkinkan pemerintah melakukan pembahasan kebijakan secara terbuka dan transparan.

Kerja sama ini dinilai krusial dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil telah melalui pertimbangan matang, baik dari sisi teknis maupun dampaknya terhadap masyarakat luas. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan DPR, potensi kesalahpahaman atau misinformasi dapat diminimalkan.