Ia mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen kebutuhan naphta nasional masih dipenuhi dari impor kawasan tersebut. Ketika terjadi gangguan di wilayah penghasil, maka dampaknya langsung dirasakan oleh industri dalam negeri, termasuk sektor pangan dan kemasan.
Konflik yang terjadi di kawasan tersebut turut mengganggu jalur distribusi global, termasuk penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz yang selama ini menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dan bahan baku industri. Akibatnya, pasokan bahan baku plastik menjadi tersendat dan memicu kenaikan harga secara signifikan.
Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara di Asia juga mengalami dampak serupa. Beberapa produsen plastik di negara seperti Singapura, China, Korea Selatan, Taiwan, hingga Thailand dilaporkan menghadapi kondisi force majeure akibat keterbatasan pasokan bahan baku. Hal ini semakin memperketat ketersediaan plastik di pasar global.
Kondisi ini kemudian berimbas pada industri kemasan di dalam negeri. Indonesia Packaging Federation (IPF) menyebutkan bahwa lonjakan harga bahan baku akan berdampak langsung pada kenaikan biaya produksi kemasan, terutama kemasan fleksibel yang banyak digunakan untuk produk pangan.
Direktur Eksekutif IPF, Henky Wibawa, menjelaskan bahwa komponen bahan baku memiliki porsi dominan dalam struktur biaya produksi kemasan, yakni berkisar antara 50 hingga 70 persen. Ketika harga bahan baku melonjak drastis, maka biaya produksi kemasan juga ikut terdorong naik secara signifikan.
Ia memperkirakan bahwa kenaikan harga bahan baku yang mencapai sekitar 80 persen dapat menyebabkan biaya kemasan meningkat hingga 40 persen. Kenaikan ini tentu akan memberikan tekanan tambahan bagi pelaku industri, terutama produsen pangan yang harus menjaga stabilitas harga produk di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Tinggalkan Balasan