Ia juga menyoroti bahwa perkembangan jenis narkotika saat ini berlangsung sangat cepat. BNN mencatat adanya lebih dari seribu zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang telah teridentifikasi secara global. Di Indonesia sendiri, jumlah jenis NPS yang terdeteksi telah mencapai ratusan, menunjukkan bahwa peredaran narkotika terus berevolusi mengikuti celah regulasi dan perkembangan teknologi.
Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Modus operandi yang semakin beragam, termasuk penggunaan perangkat seperti vape, membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Selain itu, bentuk cairan yang digunakan dalam vape juga menyulitkan deteksi secara kasat mata, sehingga berpotensi meningkatkan penyalahgunaan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.
Dalam konteks ini, Suyudi menilai bahwa Indonesia perlu mengambil langkah tegas sebagaimana yang telah dilakukan oleh sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Negara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos telah lebih dulu menerapkan kebijakan pelarangan terhadap penggunaan vape. Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam menekan potensi penyalahgunaan produk tersebut sebagai media konsumsi zat terlarang.
Menurutnya, pelarangan vape dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran narkotika jenis baru. Ia mengibaratkan bahwa sebagaimana alat tertentu dibutuhkan untuk mengonsumsi narkotika jenis lain, vape kini telah menjadi medium yang memfasilitasi penggunaan zat seperti etomidate. Dengan menghilangkan medianya, maka potensi penyalahgunaan juga dapat ditekan secara signifikan.
Tinggalkan Balasan