Dalam kesaksiannya, Ita turut menyinggung sejumlah kasus tragis yang melibatkan korban perempuan dan anak-anak. Ia menyebut adanya korban berusia sangat muda yang mengalami kekerasan seksual hingga meninggal dunia. Salah satu nama yang kembali diangkat adalah Ita Martadinata, yang dikenal sebagai saksi kunci dan sempat direncanakan untuk memberikan kesaksian di forum internasional sebelum akhirnya meninggal dunia secara tragis.

Bagi Ita, gugatan yang diajukan ke PTUN ini bukan sekadar perkara hukum administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya panjang untuk menuntut pertanggungjawaban dan mengakhiri impunitas. Ia menilai bahwa selama ini masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk yang terjadi pada 1998.

Dalam pernyataannya, Ita juga menyebut sejumlah nama yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam konteks penelusuran fakta. Salah satunya adalah Prabowo Subianto, yang disebut pernah dipanggil dalam proses klarifikasi pada masa lalu namun tidak memenuhi panggilan tersebut. Ia menilai bahwa hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Sementara itu, gugatan terhadap Fadli Zon diajukan oleh koalisi masyarakat sipil yang menilai bahwa pernyataan yang disampaikan di ruang publik berpotensi mereduksi atau menyangkal temuan terkait kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998. Gugatan tersebut telah terdaftar di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 303/G/2025/PTUN-JKT.

Kuasa hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, Jane Rosalina Rumpia, menjelaskan bahwa objek gugatan adalah pernyataan resmi yang dirilis melalui siaran pers Kementerian Kebudayaan pada Mei 2025. Pernyataan tersebut kemudian disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi publik, termasuk media sosial.

Dalam pernyataan tersebut, disebutkan bahwa laporan TGPF dinilai belum memiliki data pendukung yang cukup kuat dalam aspek tertentu. Hal ini kemudian memicu perdebatan, terutama dari kalangan aktivis dan pendamping korban yang merasa bahwa narasi tersebut dapat mengaburkan fakta yang telah didokumentasikan sebelumnya.