Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran negara sebaiknya difokuskan pada sektor yang lebih membutuhkan, seperti perlindungan sosial dan subsidi energi bagi masyarakat rentan. Dengan demikian, kebijakan energi dapat tetap berkeadilan sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.
Meski demikian, Huda mengingatkan adanya potensi perubahan perilaku konsumen jika harga BBM nonsubsidi benar-benar mengalami kenaikan. Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah perpindahan pengguna dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, yang dapat meningkatkan beban subsidi pemerintah dan memicu kelangkaan di lapangan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan pengendalian distribusi, termasuk penggunaan sistem berbasis QR code untuk pembelian BBM bersubsidi. Sistem ini bertujuan memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Selain itu, Huda juga menyarankan agar kebijakan kenaikan harga dilakukan secara bertahap dan terukur. Pendekatan ini dinilai penting untuk menghindari gejolak ekonomi maupun psikologis di masyarakat. Kenaikan yang terlalu drastis dalam waktu singkat berpotensi menimbulkan efek kejut yang dapat berdampak pada daya beli dan stabilitas ekonomi.
Dalam konteks perkotaan, terutama di wilayah padat seperti Jabodetabek, ia memprediksi bahwa sebagian besar pengguna BBM nonsubsidi tidak akan langsung beralih ke BBM bersubsidi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas bahan bakar yang dianggap lebih baik untuk menjaga performa mesin kendaraan.
Namun demikian, jika tren kenaikan harga terus berlanjut dalam jangka waktu tertentu, masyarakat kemungkinan akan mulai mempertimbangkan alternatif lain, termasuk beralih ke moda transportasi umum. Faktor efisiensi biaya menjadi pertimbangan utama, terutama bagi pekerja yang melakukan mobilitas harian dengan jarak cukup jauh.
Tinggalkan Balasan