Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa BBM industri tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Berbeda dengan BBM untuk masyarakat umum yang masih dilindungi melalui skema subsidi, sektor industri harus menanggung penuh kenaikan harga energi. Hal ini membuat tekanan terhadap dunia usaha semakin besar, terutama bagi sektor manufaktur yang memiliki intensitas energi tinggi.
Said juga mengingatkan bahwa jika konflik global berlangsung lebih lama, maka biaya produksi berpotensi melampaui pendapatan perusahaan. Dalam situasi tersebut, perusahaan bisa mengalami penurunan margin keuntungan, bahkan kerugian, sehingga langkah efisiensi menjadi pilihan yang sulit dihindari.
Selain faktor global, KSPI juga menyoroti kebijakan dalam negeri yang dinilai dapat memperburuk kondisi ketenagakerjaan. Salah satu isu yang diangkat adalah rencana impor kendaraan operasional untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari luar negeri, khususnya dari India.
Menurut Said, jika pengadaan kendaraan tersebut dilakukan melalui industri dalam negeri, maka hal itu berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Ia memperkirakan bahwa produksi kendaraan secara lokal dapat menyerap puluhan ribu tenaga kerja, sekaligus memperpanjang kontrak pekerja yang sudah ada di sektor otomotif.
Namun, dengan adanya kebijakan impor, peluang tersebut dinilai hilang. KSPI melihat bahwa keputusan ini dapat berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja di tengah situasi ekonomi yang sedang tertekan. Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan industri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
Di sisi lain, data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa kasus PHK memang sudah mulai terjadi, meskipun dalam jumlah yang relatif terbatas pada awal tahun. Berdasarkan laporan resmi, ratusan pekerja tercatat mengalami PHK pada Januari 2026 dan terdaftar sebagai penerima program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Tinggalkan Balasan