Pandangan Apindo tersebut sejalan dengan penilaian Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan, Subchan Gatot, menyatakan bahwa kondisi pasar tenaga kerja saat ini menunjukkan adanya tekanan struktural yang cukup signifikan. Ia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercatat sekitar 5,39 persen secara tahunan belum mampu diterjemahkan menjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang optimal.
Data menunjukkan bahwa jumlah pengangguran masih berada di kisaran 7,35 juta orang. Selain itu, sekitar 57,7 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal, yang umumnya memiliki tingkat produktivitas lebih rendah dibandingkan sektor formal. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa sekitar 32 persen pekerja tidak bekerja secara penuh, yang mengindikasikan adanya masalah underemployment dalam pasar tenaga kerja.
Menurut Subchan, lemahnya penyerapan tenaga kerja tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi sektor industri, khususnya industri padat karya. Ia menjelaskan bahwa sektor ini belum mampu berkembang secara optimal akibat berbagai faktor, termasuk meningkatnya biaya produksi dan gangguan rantai pasok global. Akibatnya, banyak perusahaan memilih untuk menahan ekspansi atau bahkan merelokasi operasional mereka ke negara lain.
Fenomena relokasi industri menjadi perhatian serius karena dapat mengurangi kapasitas produksi dalam negeri sekaligus menghambat penciptaan lapangan kerja. Beberapa negara seperti Vietnam dan Kamboja dinilai lebih kompetitif dalam menarik investasi, terutama karena struktur biaya tenaga kerja yang lebih efisien.
Salah satu faktor yang sering disorot adalah tingginya kewajiban pesangon di Indonesia. Berdasarkan catatan Kadin, pesangon di Indonesia bisa mencapai hingga 19 bulan gaji, jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang rata-rata sekitar lima bulan untuk masa kerja sepuluh tahun. Perbedaan ini membuat biaya pemutusan hubungan kerja di Indonesia menjadi jauh lebih mahal dibandingkan negara pesaing.
Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara tingkat upah minimum dan kemampuan riil industri. Upah minimum di Indonesia tercatat lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan, namun tidak selalu sejalan dengan produktivitas dan kemampuan bayar perusahaan. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan, khususnya di sektor padat karya, mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan upah yang berlaku.
Tinggalkan Balasan