Ia menjelaskan bahwa setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan militer, fokus utama saat ini adalah pembuktian di persidangan. Namun demikian, apabila dalam proses tersebut terungkap adanya keterlibatan pihak lain, maka penyidikan lanjutan dapat dilakukan untuk menelusuri peran pihak tersebut.
Dalam hal keterlibatan warga sipil, Andri menegaskan bahwa mekanisme hukum memungkinkan dilakukan pemisahan perkara. Artinya, jika terdapat tersangka dari kalangan sipil, maka penanganannya akan dilakukan melalui peradilan umum, terpisah dari proses di pengadilan militer.
Ia menambahkan bahwa seluruh prosedur yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, termasuk standar operasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan.
Dalam perkara ini, empat prajurit dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI telah ditetapkan sebagai terdakwa. Mereka adalah Kapten Nandala Dwi Prasetia, Lettu Sami Lakka, Lettu Budhi Hariyanto Widhi, dan Serda Edi Sudarko. Keempatnya diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras yang menyebabkan luka serius pada korban.
Jaksa militer menerapkan dakwaan berlapis terhadap para terdakwa, sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kemungkinan pembuktian di persidangan. Dakwaan utama mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selain itu, terdapat dakwaan subsider dan lebih subsider dengan ancaman hukuman yang lebih ringan, sebagai alternatif apabila dakwaan utama tidak terbukti.
Tinggalkan Balasan