Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kabar mengenai penjualan sebuah pulau di wilayah Banten dengan nilai fantastis mencapai Rp 65 miliar sempat menghebohkan publik setelah beredar luas di media sosial. Pulau yang dimaksud adalah Pulau Umang, sebuah destinasi wisata yang dikenal memiliki potensi alam dan daya tarik pariwisata yang cukup tinggi di kawasan pesisir barat Pulau Jawa.

Viralnya informasi tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari rasa penasaran hingga kekhawatiran terkait legalitas penjualan pulau di Indonesia. Pemerintah pun bergerak cepat untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut guna memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, mengaku terkejut dengan munculnya iklan penjualan pulau secara terbuka di ruang digital. Menurutnya, praktik semacam itu tidak lazim dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk respons cepat, tim dari Direktorat Jenderal PSDKP langsung melakukan pengecekan lapangan. Dalam waktu singkat, aparat melakukan tindakan penyegelan terhadap lokasi yang menjadi sorotan, yakni Pulau Umang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses pengawasan sekaligus untuk menghentikan sementara aktivitas yang dinilai belum memenuhi ketentuan perizinan.

Namun hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda dari informasi yang beredar luas sebelumnya. Berdasarkan klarifikasi yang diberikan oleh pihak pengelola, pulau tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas seperti yang ramai dibicarakan di media sosial.

Pulau tersebut diketahui dikelola oleh perusahaan swasta, yakni PT GSM, yang menjalankan kegiatan usaha di sektor pariwisata. Pengelola menegaskan bahwa tidak pernah ada niat untuk menjual pulau secara utuh, dan iklan yang sempat muncul diduga berasal dari pihak ketiga, seperti agen properti, yang kemudian telah dihapus setelah mendapat perhatian dari pemerintah.