Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pemerintah mulai memberi sinyal kuat terkait kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa proses pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan telah memasuki tahap akhir, sehingga keputusan tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diterapkan.

Menurut Bahlil, pemerintah telah melakukan serangkaian rapat intensif dengan PT Pertamina (Persero) serta badan usaha swasta yang bergerak di sektor hilir migas. Dari hasil pembahasan tersebut, terdapat kesepahaman bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax Series, hampir siap untuk direalisasikan. Ia mengindikasikan bahwa keputusan tersebut tidak akan tertunda lama, mengingat seluruh aspek teknis dan kebijakan sudah dibahas secara komprehensif.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada dasarnya mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang merupakan perubahan dari kebijakan sebelumnya. Aturan ini merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur formula perhitungan harga jual eceran BBM. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa harga BBM nonsubsidi ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, sehingga sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia.

Baca Juga
Rektor Unhas Bangga Prestasi Mahasiswa di PIMNAS dan Raihan Habibie Prize
Warga Protes Pohon Mahoni Ditebang di Pejaten Raya Jaksel, Trotoar Dipersoalkan
MPR Tetapkan 2 Desember sebagai Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Kondisi global saat ini memang menunjukkan tekanan yang cukup besar terhadap harga energi. Lonjakan harga minyak mentah dunia dipicu oleh ketegangan geopolitik, terutama konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi ini mendorong harga minyak jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) melonjak ke kisaran 90 hingga 100 dolar AS per barel, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pada awal tahun 2026 yang masih berada di level sekitar 60 dolar AS per barel.

Kenaikan harga minyak dunia tersebut secara langsung memengaruhi struktur biaya pengadaan BBM di dalam negeri. Namun, sejak awal April 2026, harga BBM nonsubsidi di Indonesia masih ditahan oleh pemerintah dan badan usaha, termasuk Pertamina serta operator SPBU swasta seperti Shell plc, BP, dan Vivo Energy. Kebijakan penahanan harga ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.