Jakarta, ERANASIONAL.COM – Permintaan maaf disampaikan oleh Komisi II DPR RI kepada publik menyusul mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto. Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas kritik masyarakat terhadap proses uji kelayakan dan kepatutan yang sebelumnya dilakukan DPR dalam memilih pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengakui bahwa pihaknya terbuka terhadap evaluasi, termasuk jika terdapat kekurangan dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun proses seleksi pejabat publik. Ia menegaskan bahwa permintaan maaf tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang menaruh kepercayaan terhadap lembaga legislatif.
Menurut Zulfikar, pada saat proses seleksi berlangsung, Komisi II DPR RI mengacu pada hasil kerja tim seleksi yang dianggap telah menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan objektif. Dari total 18 kandidat yang diajukan, DPR kemudian memilih sembilan nama yang dinilai paling layak untuk mengisi posisi strategis di Ombudsman RI. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan terbaik yang tersedia pada saat itu.
Meski demikian, perkembangan terbaru yang melibatkan Hery Susanto menimbulkan keprihatinan mendalam. Zulfikar menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi detail terkait perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Namun, ia memastikan bahwa Komisi II menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan dan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada pihak berwenang.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena terjadi dalam waktu yang sangat dekat setelah pelantikan Hery sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031. Prabowo Subianto secara resmi melantik Hery pada 10 April 2026, namun hanya berselang sekitar satu pekan, ia ditangkap oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan informasi yang beredar, Hery diduga terlibat dalam kasus yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel dalam rentang waktu panjang, yakni 2013 hingga 2025. Ia disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk dugaan penerimaan suap. Nilai yang disebut dalam kasus ini mencapai Rp1,5 miliar, yang diduga berkaitan dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Ombudsman RI.
Tinggalkan Balasan