Efriza menilai bahwa komunikasi publik yang kurang stabil menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi terhadap kinerja Bahlil. Meskipun demikian, ia mempertanyakan apakah Presiden Prabowo memiliki keberanian untuk melakukan reshuffle terhadap sosok dengan pengaruh politik sebesar itu. Dalam pandangannya, faktor kekuatan politik sering kali menjadi pertimbangan utama dibandingkan evaluasi kinerja semata.
Selain Bahlil, perhatian juga tertuju pada kementerian baru hasil restrukturisasi pemerintahan, termasuk Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pariwisata. Menteri HAM, Natalius Pigai, disebut sebagai salah satu figur yang posisinya relatif aman. Meskipun kinerjanya kerap mendapatkan kritik, loyalitas yang telah terbangun sejak lama dengan Presiden dinilai menjadi faktor penentu.
Efriza menilai bahwa hubungan politik yang kuat dan kedekatan personal sering kali menjadi alasan utama mengapa seorang menteri tetap dipertahankan. Dalam konteks ini, loyalitas dianggap memiliki nilai strategis yang tidak kalah penting dibandingkan capaian kinerja.
Berbeda dengan Pigai, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana justru dinilai berada dalam posisi yang lebih rentan. Efriza menyoroti bahwa kinerja yang belum optimal serta kemampuan komunikasi yang dinilai kurang maksimal dalam forum resmi, seperti rapat dengan DPR, menjadi faktor yang dapat memengaruhi posisi politiknya.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital yang dipimpin oleh Meutya Hafid juga disebut masuk dalam radar evaluasi. Transformasi digital yang belum berjalan optimal menjadi salah satu catatan penting, mengingat sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
Secara umum, Efriza menilai bahwa kementerian yang berkaitan langsung dengan ekonomi dan pelayanan publik cenderung lebih sering menjadi sasaran evaluasi. Hal ini karena dampak kebijakan di sektor tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga tekanan publik terhadap kinerja menteri menjadi lebih besar.
Tinggalkan Balasan