Selain merespons kasus Feri Amsari, Pigai juga menyinggung pelaporan terhadap akademisi lain, yakni Ubedilah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta. Ia melihat pola yang sama, di mana kritik terhadap kebijakan publik berujung pada pelaporan hukum. Hal ini, menurutnya, berpotensi menciptakan preseden yang kurang baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Dalam perspektif hak asasi manusia, Pigai menjelaskan bahwa masyarakat merupakan pemegang hak, sementara negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Kritik publik, termasuk dari kalangan akademisi, seharusnya dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya diskursus yang sehat di ruang publik. Menurutnya, kritik seharusnya dijawab dengan data, fakta, dan argumentasi yang kuat, bukan dengan langkah-langkah yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Pendekatan berbasis dialog dinilai lebih konstruktif dalam memperkuat kualitas kebijakan publik.
Lebih jauh, Pigai mengingatkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam fase demokrasi yang semakin matang. Dalam kondisi tersebut, respons terhadap kritik seharusnya mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menjaga iklim kebebasan berpendapat agar tetap terbuka dan produktif.
Pigai juga menyoroti potensi dampak negatif dari praktik pelaporan terhadap sesama warga negara dalam konteks perbedaan pendapat. Menurutnya, langkah tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak terbuka terhadap kritik. Hal ini tentu dapat merusak kepercayaan publik dan menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Di sisi lain, laporan terhadap Feri Amsari diajukan oleh LBH Tani Nusantara ke Polda Metro Jaya. Pelaporan ini berkaitan dengan pernyataan Feri dalam sebuah diskusi yang membahas kebijakan swasembada pangan. Pihak pelapor menilai bahwa pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.
Tinggalkan Balasan