Lebih lanjut, Benny menyoroti adanya kecenderungan ego sektoral dalam tubuh lembaga yang berwenang, yang menghambat sinergi antar kementerian dan lembaga. Ia menilai bahwa koordinasi yang lemah serta kurangnya diplomasi perdagangan menjadi faktor yang memperburuk kondisi industri. Padahal, dengan potensi produksi yang besar, Indonesia seharusnya memiliki posisi tawar yang kuat dalam perdagangan global sarang burung walet.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen utama sarang burung walet dunia, dengan kontribusi mencapai sekitar 80 persen dari total produksi global. Sejak ratusan tahun lalu, komoditas ini telah menjadi salah satu produk bernilai tinggi yang diminati pasar internasional, terutama di kawasan Asia Timur. Namun dalam beberapa tahun terakhir, nilai dan volume ekspor mengalami penurunan yang signifikan.
Benny juga menyinggung adanya praktik yang diduga mengarah pada monopoli dalam tata kelola ekspor, yang berdampak pada terbatasnya akses pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, ia mengungkapkan adanya fenomena pengalihan ekspor yang berujung pada meningkatnya aktivitas ekspor ilegal. Diperkirakan, volume ekspor ilegal sarang burung walet mencapai ribuan ton setiap tahun, yang berpotensi merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh. Ia berharap kepemimpinan baru di Badan Karantina dapat membawa perubahan nyata, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap pelaku usaha dalam negeri.
Benny juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia menilai bahwa pendekatan kolaboratif sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan industri.
Tinggalkan Balasan