Jakarta, ERANASIONAL.COM – Persidangan dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap fakta mencengangkan. Praktik pungutan nonteknis yang kini menyeret sejumlah terdakwa disebut bukan hal baru, melainkan telah berlangsung lebih dari satu dekade dan mengakar dalam sistem.

Kuasa hukum terdakwa Irvian Bobby, Hervan Dewantara, menyatakan kliennya berada dalam posisi dilematis karena hanya menjalankan pola yang sudah lama terbentuk di lingkungan kerja.

“Kalau dilakukan salah, tidak dilakukan juga salah di mata pimpinan,” kata Hervan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/4/2026) kemarin.

Menurut dia, praktik tersebut sudah berlangsung sejak sekitar 2012 dan berkembang menjadi semacam “kebiasaan” yang sulit dihindari, khususnya bagi pegawai di level bawah.

Hervan menegaskan, para terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran pungutan. Bahkan, pihak penyedia jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3) disebut telah memahami nominal yang harus dibayarkan.

“Biasanya mereka sudah tahu. Tinggal tanya, ditransfer ke mana,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kliennya tidak memiliki posisi untuk menghentikan praktik tersebut. Dalam sistem yang sudah mengakar, penolakan justru berisiko dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap pimpinan.

“Kalau pimpinan melarang, tentu diikuti. Tapi kalau tidak, pegawai level bawah tidak mungkin berani menentang,” katanya.

Lebih jauh, Hervan menggambarkan situasi tersebut seperti lingkungan yang telah terbiasa dengan penyimpangan, sehingga perilaku yang seharusnya salah menjadi dianggap wajar.

“Kalau lingkungannya bersih, orang akan sungkan. Tapi kalau sudah terbiasa, itu dianggap biasa,” ucapnya.

Atas dasar itu, pihaknya meminta majelis hakim tidak melihat perkara ini semata sebagai kesalahan individu, melainkan sebagai bagian dari sistem yang telah lama berlangsung dan melibatkan banyak pihak.

Sidang akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan berikutnya. Fakta-fakta lanjutan di persidangan dinilai akan menjadi kunci untuk mengurai peran masing-masing pihak dalam perkara ini. [SF]