Jakarta, ERANASIONAL.COM – Dinamika pasar keuangan domestik kembali berada dalam sorotan tajam menyusul pergerakan nilai tukar rupiah yang kian tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pada perdagangan Selasa, 5 Mei 2026, mata uang Garuda terpantau menembus level psikologis baru di angka Rp17.400 per dolar AS, sebuah angka yang memicu respons cepat dari para pemegang kebijakan ekonomi nasional.

Di tengah tren pelemahan yang cukup signifikan ini, sejumlah tokoh kunci di sektor finansial terlihat berkumpul di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Kehadiran figur-figur penting seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, hingga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, memberikan sinyal kuat adanya koordinasi tingkat tinggi untuk menjaga stabilitas moneter dan fiskal di tengah guncangan global yang belum mereda.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah sentimen pasar yang cenderung negatif terhadap mata uang negara berkembang. Data perdagangan hingga pukul 11.30 WIB menunjukkan rupiah mengalami depresiasi sebesar 0,22% yang membawanya ke posisi Rp17.432 per dolar AS.

Purbaya Yudhi Sadewa, saat memasuki area rapat, mencoba memberikan keterangan singkat kepada awak media meskipun dengan nada yang cukup diplomatis dan santai. Ia berkelakar bahwa kehadirannya adalah atas undangan langsung dari Menko Airlangga dan menyiratkan bahwa pembahasan mungkin tidak selalu kaku mengenai angka ekonomi, meski publik memahami bahwa agenda tersebut hampir pasti bersinggungan dengan ketahanan ekonomi nasional di masa sulit.

Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memilih untuk tetap bungkam dan tidak memberikan pernyataan mendalam usai pertemuan, yang mencerminkan sikap kehati-hatian otoritas moneter dalam memberikan sentimen ke pasar valuta asing.

Meskipun rupiah berada dalam tekanan, Bank Indonesia melalui Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset, Erwin Gunawan Hutapea, memberikan perspektif yang lebih luas guna menenangkan pasar. Menurutnya, pergerakan nilai tukar rupiah saat ini sejatinya masih sangat sejalan dengan tren pelemahan mata uang global lainnya, terutama di kelompok negara berkembang atau emerging markets. Tekanan ini dianggap bukan murni masalah domestik, melainkan dampak sistemik dari eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong investor beralih ke aset aman atau safe haven seperti dolar AS.

Data menunjukkan bahwa rupiah bukanlah mata uang dengan performa terburuk di kawasan. Sebagai perbandingan, peso Filipina telah terdepresiasi hingga 6,58%, disusul baht Thailand sebesar 5,04%, rupee India 4,32%, serta peso Chile 4,24%. Sementara itu, depresiasi rupiah tercatat berada di angka 3,65%, sebuah angka yang menurut BI masih menunjukkan daya tahan relatif yang lebih baik dibandingkan beberapa rekan sejawatnya.

Faktor eksternal memang menjadi motor utama di balik penguatan indeks dolar AS secara global. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan suku bunga bank sentral AS (The Fed) yang dipadukan dengan krisis energi akibat konflik global menciptakan badai sempurna bagi mata uang Asia. Menanggapi situasi ini, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan rupiah bergerak liar di luar nilai fundamentalnya.

Erwin memaparkan bahwa BI telah menyiapkan “senjata” intervensi yang komprehensif untuk memastikan mekanisme pasar tetap berjalan secara sehat. Strategi intervensi ini mencakup langkah di pasar offshore melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), serta aksi nyata di pasar domestik melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Selain itu, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder juga terus dioptimalkan untuk menjaga keseimbangan likuiditas dan menekan volatilitas yang berlebihan.

Kehadiran Rosan Roeslani selaku CEO Danantara dalam pertemuan di kantor Airlangga juga memicu spekulasi positif mengenai peran lembaga pengelola investasi tersebut dalam menyokong stabilitas ekonomi. Keterlibatan Danantara disinyalir berkaitan dengan upaya memperkuat arus modal masuk ke dalam negeri guna mengimbangi arus keluar modal (capital outflow) yang terjadi akibat penguatan dolar. Sinergi antara kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan, kebijakan moneter dari Bank Indonesia, dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga kepercayaan investor asing.

Pemerintah ingin memastikan bahwa meskipun rupiah melemah, fondasi ekonomi makro Indonesia seperti cadangan devisa dan neraca perdagangan tetap berada dalam kondisi yang terkendali sehingga tidak memicu inflasi yang tidak diinginkan dari sektor impor.

Secara naratif, pelemahan rupiah ke level Rp17.400 ini merupakan ujian konsistensi bagi tim ekonomi pemerintah. Publik menantikan hasil konkret dari pertemuan tertutup di kantor Menko Perekonomian tersebut, terutama mengenai kebijakan insentif atau relaksasi yang mungkin dikeluarkan untuk sektor-sektor yang paling terdampak oleh pelemahan kurs, seperti industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor.

Transparansi dalam komunikasi kebijakan menjadi kunci agar pelaku usaha tidak melakukan spekulasi yang dapat memperburuk kondisi pasar. Bank Indonesia sendiri berjanji akan terus hadir di pasar selama 24 jam dalam seminggu melalui instrumen moneternya guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga dan inflasi tidak melompat akibat kenaikan harga barang yang disebabkan oleh pelemahan nilai tukar.

Masyarakat dan pelaku bisnis diharapkan tetap tenang namun waspada, mengingat ketidakpastian global diperkirakan masih akan berlanjut hingga beberapa kuartal ke depan. Pemerintah melalui koordinasi lintas lembaga berupaya meyakinkan bahwa ekonomi Indonesia memiliki daya lentur yang cukup kuat untuk menghadapi guncangan ini. Dengan cadangan devisa yang masih mencukupi dan kebijakan intervensi yang terukur, diharapkan rupiah dapat segera menemukan titik keseimbangan barunya tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang diupayakan untuk tetap berada di jalur positif.

Fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa mekanisme pasar valas tetap likuid dan transparan, sehingga setiap tekanan eksternal dapat diredam dengan respons kebijakan yang cepat dan akurat demi kepentingan nasional yang lebih luas.