Di saat yang hampir bersamaan, guncangan internal PSI kian terasa dengan pengunduran diri salah satu kader vokal mereka, Ade Armando. Keputusan Ade untuk menanggalkan keanggotaannya telah dibicarakan secara matang dalam forum internal sebelum akhirnya diterima secara resmi oleh pihak DPP.
Ahmad Ali memaparkan bahwa dalam pertemuan terakhir, Ade Armando secara jujur mengakui bahwa pendapat-pendapat pribadinya yang kerap dilontarkan di media sosial sering kali menimbulkan beban politik bagi PSI. Ade merasa bahwa demi kebaikan bersama dan agar partai dapat fokus pada agenda politik strategis tanpa terganggu oleh polemik personal, pengunduran diri adalah jalan terbaik.
Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang di internal partai mengenai batasan antara kebebasan berekspresi individu kader dengan kedisiplinan organisasi dalam menjaga stabilitas opini publik.
Latar belakang dari kemelut hukum ini berakar pada laporan yang dilayangkan oleh Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Senin, 4 Mei 2026. Aliansi yang mewakili sekitar 40 organisasi ini melaporkan tiga nama sekaligus, yakni pegiat media sosial Permadi Arya atau yang akrab disapa Abu Janda, serta dua politikus yang bernaung di bawah bendera PSI, Ade Armando dan Grace Natalie.
Direktur LBH Hidayatullah, Syaefullah Hamid, selaku perwakilan pelapor menyatakan bahwa dasar laporan tersebut adalah dugaan penghasutan melalui media elektronik. Hal ini merupakan buntut dari polemik atas potongan video ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang terjadi pada awal Maret 2026 lalu, yang kemudian diolah kembali menjadi konten di media sosial oleh para terlapor.
Menurut pihak pelapor, narasi yang dibangun oleh Grace Natalie dan kawan-kawan dianggap sebagai bentuk framing negatif yang tidak utuh dan manipulatif terhadap sosok Jusuf Kalla. Syaefullah menjelaskan secara rinci bahwa konten-konten yang diunggah di berbagai platform, seperti kanal YouTube Cokro TV oleh Ade Armando pada 9 April 2026, hingga unggahan media sosial oleh Permadi Arya pada 12 April dan Grace Natalie pada 13 April, dinilai telah memicu kegaduhan.
Aliansi menilai ada upaya sistematis untuk memelintir pesan asli dari ceramah tokoh nasional tersebut guna menggiring opini publik ke arah tertentu yang bersifat provokatif. Penggunaan potongan-potongan video yang tidak menampilkan konteks secara keseluruhan dianggap sebagai pelanggaran etika komunikasi publik dan hukum siber, yang jika dibiarkan dapat merusak tatanan kerukunan sosial yang sudah terjaga.
Tinggalkan Balasan