Pembenahan ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang sehat di internal Polri, sehingga setiap personel merasa dihargai berdasarkan kinerjanya dalam melayani masyarakat, bukan berdasarkan seberapa kuat sokongan finansial atau koneksi yang mereka miliki.
Selain bidang pembinaan, reformasi ini juga menyasar pada aspek operasional yang selama ini menjadi wajah Polri di mata publik, yakni penegakan hukum dan pelayanan. Dofiri mengakui bahwa kedua aspek ini sering mendapatkan rapor merah dari masyarakat. Untuk memperbaikinya, anggaran dan logistik operasional akan dikelola dengan sistem yang lebih transparan agar setiap personel di lapangan mendapatkan dukungan yang cukup tanpa harus mencari “biaya tambahan” dari masyarakat.
Hal ini berkaitan erat dengan penugasan pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Dengan dukungan logistik yang terpenuhi secara sistematis, diharapkan godaan untuk melakukan pungutan liar dalam proses pelayanan publik, seperti pengurusan surat-surat kendaraan atau pelaporan kasus pidana, dapat dihilangkan sepenuhnya.
Aspek pengawasan juga mengalami perubahan fundamental dalam draf reformasi yang diserahkan kepada Presiden Prabowo. Dofiri menyebutkan bahwa fungsi pengawasan internal yang dijalankan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat akan diperkuat oleh pengawasan eksternal yang jauh lebih berdaya. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan mengalami restrukturisasi besar-besaran, baik dari sisi kedudukan maupun keanggotaan.
Salah satu perubahan paling radikal adalah penghapusan jabatan ex-officio dalam Kompolnas. Ke depan, seluruh sembilan anggota Kompolnas diusulkan untuk dipilih langsung dari unsur masyarakat, sehingga lembaga ini benar-benar independen dan mampu menjalankan fungsi check and balances tanpa tekanan struktur jabatan. Kewenangan Kompolnas pun akan diperluas agar putusan-putusannya dalam menginvestigasi pelanggaran kode etik memiliki kekuatan yang mengikat bagi institusi Polri.
Tinggalkan Balasan