Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komitmen untuk membersihkan institusi kepolisian dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memasuki babak baru setelah Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, salah satu anggota komisi yang juga merupakan tokoh senior di kepolisian, Ahmad Dofiri, memaparkan transformasi radikal yang akan dilakukan, terutama dalam sistem manajemen sumber daya manusia.
Fokus utama yang menjadi perhatian publik adalah upaya keras komisi untuk menghapus persepsi dan fakta mengenai adanya pungutan liar dalam proses rekrutmen anggota Polri. Dofiri secara tegas mengungkapkan bahwa salah satu poin rekomendasi terkuat yang disampaikan kepada Presiden adalah penghapusan sistem kuota khusus yang selama ini dianggap menjadi celah pintu masuk bagi praktik “titipan” dan transaksi ilegal dalam penerimaan anggota baru.
Masalah rekrutmen memang menjadi salah satu keluhan paling masif yang diterima oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri selama menyerap aspirasi masyarakat. Menanggapi isu miring mengenai “masuk polisi harus bayar”, Dofiri menjelaskan bahwa sistem baru yang diusulkan akan bersifat sangat rigid dan menggunakan pendekatan multiaktor. Nantinya, panitia seleksi tidak lagi didominasi oleh internal Polri, melainkan melibatkan pihak eksternal yang independen untuk memastikan setiap tahapan berjalan objektif.
Keterlibatan pihak luar ini diharapkan dapat memutus rantai birokrasi gelap yang selama ini menghantui calon-calon anggota dari keluarga tidak mampu namun memiliki potensi tinggi. Dengan menghapus kuota khusus, setiap calon anggota harus bertarung secara murni berdasarkan kemampuan fisik, intelektual, dan integritas, tanpa ada jalur belakang yang bisa dibeli dengan materi.
Transformasi manajerial ini tidak hanya berhenti pada tahap rekrutmen, tetapi mencakup seluruh siklus hidup seorang anggota Polri, mulai dari masa pendidikan, penempatan tugas, hingga mekanisme mutasi dan promosi jabatan. Dofiri menekankan bahwa selama ini aspek promosi sering kali dipengaruhi oleh faktor kedekatan atau materi, yang pada akhirnya merusak moral anggota yang berprestasi. Oleh karena itu, Komisi merekomendasikan tata kelola bidang pembinaan yang lebih ketat, di mana setiap kenaikan pangkat harus didasarkan pada rekam jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi.
Pembenahan ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang sehat di internal Polri, sehingga setiap personel merasa dihargai berdasarkan kinerjanya dalam melayani masyarakat, bukan berdasarkan seberapa kuat sokongan finansial atau koneksi yang mereka miliki.
Selain bidang pembinaan, reformasi ini juga menyasar pada aspek operasional yang selama ini menjadi wajah Polri di mata publik, yakni penegakan hukum dan pelayanan. Dofiri mengakui bahwa kedua aspek ini sering mendapatkan rapor merah dari masyarakat. Untuk memperbaikinya, anggaran dan logistik operasional akan dikelola dengan sistem yang lebih transparan agar setiap personel di lapangan mendapatkan dukungan yang cukup tanpa harus mencari “biaya tambahan” dari masyarakat.
Hal ini berkaitan erat dengan penugasan pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Dengan dukungan logistik yang terpenuhi secara sistematis, diharapkan godaan untuk melakukan pungutan liar dalam proses pelayanan publik, seperti pengurusan surat-surat kendaraan atau pelaporan kasus pidana, dapat dihilangkan sepenuhnya.
Aspek pengawasan juga mengalami perubahan fundamental dalam draf reformasi yang diserahkan kepada Presiden Prabowo. Dofiri menyebutkan bahwa fungsi pengawasan internal yang dijalankan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat akan diperkuat oleh pengawasan eksternal yang jauh lebih berdaya. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan mengalami restrukturisasi besar-besaran, baik dari sisi kedudukan maupun keanggotaan.
Salah satu perubahan paling radikal adalah penghapusan jabatan ex-officio dalam Kompolnas. Ke depan, seluruh sembilan anggota Kompolnas diusulkan untuk dipilih langsung dari unsur masyarakat, sehingga lembaga ini benar-benar independen dan mampu menjalankan fungsi check and balances tanpa tekanan struktur jabatan. Kewenangan Kompolnas pun akan diperluas agar putusan-putusannya dalam menginvestigasi pelanggaran kode etik memiliki kekuatan yang mengikat bagi institusi Polri.
Seiring dengan tuntutan zaman, transformasi digital menjadi pilar pendukung utama bagi seluruh agenda reformasi tersebut. Ahmad Dofiri menjelaskan bahwa Polri akan segera meluncurkan sistem “Satu Data Polri” yang terintegrasi ke dalam sebuah aplikasi tunggal bernama Polri Super App. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan kepolisian, mulai dari membuat laporan kehilangan, melaporkan tindak pidana, hingga memantau perkembangan penyidikan kasus secara transparan.
Dengan digitalisasi, interaksi tatap muka yang rentan terhadap praktik suap dapat dikurangi seminimal mungkin. Masyarakat tidak perlu lagi merasa khawatir untuk melapor jika menemui kendala di lapangan, karena sistem akan mencatat setiap laporan secara real-time dan memberikan notifikasi langsung kepada atasan personel terkait atau lembaga pengawas jika laporan tidak diproses sebagaimana mestinya.
Digitalisasi ini juga akan mempermudah Presiden dan lembaga pengawas dalam memonitor kinerja kepolisian di seluruh wilayah Indonesia hanya melalui satu dasbor pusat. Dofiri meyakini bahwa dengan dukungan teknologi yang mumpuni, transparansi anggaran dan efektivitas operasional akan meningkat tajam. Presiden Prabowo sendiri merespons positif laporan tersebut dan menekankan bahwa Polri harus menjadi institusi yang modern dan bersih agar dapat mendukung visi besar pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan yang kokoh bagi pembangunan nasional.
Seluruh proses reformasi ini dirancang untuk diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2029, dengan fokus jangka pendek pada perbaikan sistem rekrutmen anggota baru yang akan segera diterapkan pada gelombang penerimaan mendatang.
Melalui langkah-langkah konkret ini, Ahmad Dofiri dan Komisi Percepatan Reformasi Polri berharap marwah institusi kepolisian dapat kembali pulih di mata rakyat. Penghapusan kuota khusus dan penguatan pengawasan eksternal hanyalah permulaan dari perjalanan panjang menuju Polri yang lebih profesional dan humanis. Transformasi ini adalah janji kepada rakyat bahwa menjadi bagian dari Polri adalah tentang pengabdian dan kompetensi, bukan tentang seberapa besar uang yang dimiliki.
Dengan sistem yang rigid dan transparan, masa depan di mana anak bangsa dari latar belakang apa pun bisa menjadi polisi tanpa rasa takut akan diskriminasi atau biaya gelap diharapkan segera terwujud di bawah kepemimpinan nasional yang baru.
Tinggalkan Balasan