Batam, ERANASIONAL.COM – Viral di media sosial seorang warga negara (WN) Singapura mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat tiba di Terminal Feri Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam unggahan yang ramai diperbincangkan publik tersebut, wisatawan asal Singapura itu menuding adanya dugaan pemerasan hingga intimidasi yang dilakukan oleh oknum petugas Imigrasi.
Peristiwa ini langsung menjadi sorotan masyarakat karena Batam selama ini dikenal sebagai salah satu pintu masuk utama wisatawan mancanegara, khususnya dari Singapura dan Malaysia. Banyak warganet meminta pemerintah memberikan penjelasan transparan agar citra pelayanan keimigrasian Indonesia tetap terjaga di mata internasional.
Dalam keterangannya di media sosial, WN Singapura tersebut mengaku sempat dihentikan oleh seorang petugas saat berada di area pemeriksaan imigrasi. Ia disebut ditegur karena menggunakan telepon genggam di lokasi pemeriksaan. Namun, menurut pengakuannya, ponsel tersebut dipakai untuk menunjukkan dokumen perjalanan yang diperlukan.
Situasi kemudian disebut berkembang menjadi tidak nyaman. Turis tersebut mengaku diminta membayar uang sebesar Rp500 ribu terkait pengurusan visa. Ia juga mengeklaim mendapat tekanan verbal dan ancaman akan diminta tidur di kapal feri atau bahkan dibawa ke penjara apabila tidak mengikuti arahan petugas.
Unggahan itu dengan cepat menyebar luas dan memicu beragam reaksi dari publik. Sebagian netizen mempertanyakan prosedur pelayanan di pelabuhan internasional, sementara lainnya meminta masyarakat menunggu hasil klarifikasi resmi dari pihak Imigrasi.
Menanggapi ramainya pemberitaan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam akhirnya buka suara. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan memanggil seluruh pihak yang terlibat guna memperoleh penjelasan lengkap terkait kejadian itu.
Menurut Kharisma, mediasi telah dilakukan antara petugas dan WN Singapura yang bersangkutan. Dari hasil komunikasi tersebut, kedua pihak disebut telah mencapai kesepahaman dan memilih menyelesaikan persoalan secara baik-baik.
“Imigrasi Batam juga telah melakukan mediasi bersama yang bersangkutan guna memperoleh penjelasan dan kronologi secara utuh dari kedua belah pihak. Dari proses tersebut, telah diperoleh kesepahaman bersama terkait permasalahan yang terjadi dan antara petugas dengan WN Singapura juga sudah saling memaafkan,” ujar Kharisma dalam keterangannya, Jumat (8/5).
Terkait tudingan adanya pungutan liar atau pemerasan, Imigrasi Batam membantah keras hal tersebut. Kharisma menegaskan uang Rp500 ribu yang dipermasalahkan bukanlah pungli, melainkan pembayaran resmi untuk Visa on Arrival (VOA).
Ia menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan melalui loket Bank BRI yang tersedia di area pelabuhan dan seluruh dana masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, persoalan muncul karena adanya miskomunikasi antara petugas dan wisatawan tersebut.
“Uang Rp500 ribu tersebut bukanlah pungutan liar, tetapi karena ada kesalahpahaman yang berujung kepada yang bersangkutan diminta untuk menggunakan VOA dan uang tersebut dibayarkan melalui loket Bank BRI dan diserahkan ke kas negara sebagai PNBP,” jelasnya.
Meski demikian, pihak Imigrasi tetap mengambil langkah tegas terhadap petugas yang terlibat dalam insiden tersebut. Petugas tersebut kini telah dibebastugaskan sementara guna menjalani pemeriksaan internal lebih lanjut.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses investigasi berjalan objektif dan profesional. Imigrasi Batam juga menegaskan komitmennya menjaga kualitas pelayanan publik, terutama di pintu masuk internasional yang menjadi wajah Indonesia bagi wisatawan asing.
“Saat ini petugas dimaksud telah dibebastugaskan dari jabatannya untuk selanjutnya dilakukan pendalaman dan pemeriksaan internal dalam rangka memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan profesional,” kata Kharisma.
Ia menambahkan bahwa setiap laporan masyarakat, baik dari warga Indonesia maupun warga negara asing, akan ditangani secara serius sesuai aturan yang berlaku.
“Imigrasi Batam memastikan setiap laporan masyarakat akan ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.
Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang jelas antara petugas pelayanan publik dan pengguna jasa internasional. Pengamat kebijakan publik menilai kesalahpahaman dalam proses pemeriksaan di pintu masuk negara dapat berdampak besar terhadap citra pariwisata dan investasi Indonesia.
Batam sendiri selama ini menjadi salah satu daerah dengan lalu lintas internasional yang cukup padat. Kedekatannya dengan Singapura membuat ribuan wisatawan asing keluar masuk melalui pelabuhan feri setiap harinya. Karena itu, pelayanan yang profesional dan ramah dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan.
Di sisi lain, penggunaan ponsel di area pemeriksaan imigrasi memang kerap menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan dan ketertiban proses pemeriksaan dokumen. Namun sejumlah pihak menilai perlu ada sosialisasi yang lebih jelas kepada wisatawan asing agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perhatian publik di media sosial. Banyak warganet berharap investigasi internal yang dilakukan Imigrasi Batam dapat berjalan transparan sehingga fakta sebenarnya dapat diketahui secara jelas.
Peristiwa ini juga menjadi evaluasi penting bagi peningkatan standar pelayanan di seluruh pintu masuk internasional Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu menjaga profesionalisme aparat sekaligus memastikan wisatawan asing mendapatkan pengalaman yang aman dan nyaman selama berada di Indonesia.
Tinggalkan Balasan