Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akhirnya buka suara terkait sorotan publik mengenai harga beras yang dinilai masih mahal meski pemerintah mengklaim stok beras nasional dalam kondisi melimpah. Pernyataan tersebut disampaikan Amran di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok yang hingga kini masih relatif tinggi di sejumlah daerah.
Menurut Amran, persoalan harga beras tidak dapat dilihat hanya dari sisi konsumen semata. Ia menegaskan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesejahteraan petani sebagai pihak yang berada di sektor hulu pangan nasional.
Dalam keterangannya, Amran menyoroti rendahnya pendapatan petani Indonesia yang dinilai masih jauh tertinggal dibandingkan profesi lain. Ia menyebut rata-rata penghasilan petani saat ini hanya sekitar Rp37 ribu per hari.
“Nah sekarang rokok juga harganya Rp40 ribu, mahal mana? Kenapa you tidak protes harga rokok mahal?” kata Amran saat ditemui di kediaman pribadinya, Rabu (6/5/2026).
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Sebagian masyarakat menilai ucapan Amran sebagai bentuk pembelaan terhadap petani, sementara sebagian lainnya menilai pemerintah tetap perlu memastikan harga beras terjangkau bagi masyarakat kecil.
Amran menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 115 juta petani yang selama ini masih menghadapi tantangan ekonomi cukup berat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus menjaga harga pangan tetap stabil di tingkat konsumen, tetapi juga memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak dari hasil produksi mereka.
Ia menegaskan bahwa menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kesejahteraan petani bukan perkara mudah. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga harga beras agar tetap berada dalam batas yang terkendali tanpa merugikan salah satu pihak.
“Jadi kita stabilkan, kita jangan pakai rasa mengelola negara, jangan pakai rasa memberi opini tapi ratio,” ujar Amran.
Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan pemerintah yang menekankan pentingnya data dan perhitungan ekonomi dalam menentukan kebijakan pangan nasional. Pemerintah disebut berusaha menjaga stabilitas harga agar tidak terlalu rendah sehingga merugikan petani, namun juga tidak terlalu tinggi hingga membebani masyarakat.
Di sisi lain, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani memastikan kondisi stok beras nasional saat ini berada dalam posisi aman dan bahkan melimpah. Menurut Rizal, cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 5 juta ton.
Ia menjelaskan bahwa stok tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah dinamika pasar global maupun domestik.
Rizal menyebut harga beras premium saat ini berada di kisaran Rp14.900 per kilogram, sedangkan harga beras medium sekitar Rp12.500 per kilogram. Menurutnya, angka tersebut masih berada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kemudian kami tetap melaksanakan operasi-operasi pasar bila terjadi kenaikan-kenaikan di pasar,” kata Rizal.
Untuk menjaga stabilitas harga, BULOG terus menggencarkan program operasi pasar dan distribusi beras SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Program tersebut dilakukan bersama pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah daerah.
Selain melalui pasar tradisional, distribusi beras SPHP juga diperluas ke jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart agar masyarakat lebih mudah mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
Langkah ini dinilai penting mengingat konsumsi beras masyarakat Indonesia masih sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras tetap menjadi komoditas pangan utama mayoritas penduduk Indonesia sehingga perubahan harga sedikit saja dapat berdampak besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
Pengamat pertanian dari berbagai lembaga sebelumnya juga menilai bahwa harga beras saat ini dipengaruhi banyak faktor, mulai dari biaya produksi, distribusi, cuaca ekstrem, hingga harga pupuk dan energi.
Meski stok beras melimpah, harga tidak serta-merta turun drastis karena terdapat biaya logistik dan distribusi yang terus meningkat. Selain itu, pemerintah juga harus menjaga agar harga gabah di tingkat petani tetap menguntungkan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang berupaya memperkuat sektor pertanian nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri. Berbagai program seperti bantuan pupuk subsidi, mekanisasi pertanian, hingga pembangunan irigasi terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas petani.
Amran sendiri menilai peningkatan kesejahteraan petani menjadi kunci utama menjaga ketahanan pangan nasional. Ia menyebut jika petani terus merugi, maka minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian akan semakin menurun.
Kondisi tersebut dinilai berbahaya bagi masa depan pangan Indonesia karena dapat menyebabkan ketergantungan impor semakin tinggi.
Sementara itu, BULOG juga tengah mencari solusi untuk menyerap stok beras yang saat ini melimpah agar distribusi tetap berjalan optimal. Salah satu usulan yang muncul adalah menghidupkan kembali program penyaluran beras Natura.
Program tersebut sebelumnya dikenal sebagai skema pembagian beras kepada anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari tunjangan kebutuhan pokok.
“Mumpung beras Bulog itu berlimpah, kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti Natura zaman-zaman dahulu waktu kita masih kecil-kecil,” ujar Rizal.
Menurut Rizal, langkah tersebut dapat membantu penyerapan stok beras pemerintah sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.
Di tengah perdebatan mengenai harga beras, sejumlah ekonom menilai pemerintah memang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.
Jika harga terlalu rendah, petani berpotensi mengalami kerugian dan menurunkan produksi. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi, masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah akan terbebani.
Karena itu, kebijakan pangan nasional membutuhkan strategi yang terukur dan berkelanjutan agar ketahanan pangan tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan petani maupun daya beli masyarakat.
Dengan stok beras yang disebut melimpah dan berbagai langkah stabilisasi yang terus dilakukan pemerintah, publik kini menunggu efektivitas kebijakan tersebut dalam menjaga harga beras tetap terkendali di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Tinggalkan Balasan