Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sejumlah platform digital yang selama ini dikenal sebagai bagian dari “homeless media” atau media baru berbasis komunitas dan media sosial ramai-ramai menegaskan sikap independen mereka setelah muncul pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, terkait pendekatan pemerintah terhadap ekosistem media digital.
Polemik ini bermula usai Qodari menggelar pertemuan dengan perwakilan Indonesia New Media Forum (INMF) di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyampaikan rencana memperluas strategi komunikasi publik dengan melibatkan media baru yang dinilai memiliki jangkauan besar di kalangan pengguna internet dan generasi muda.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari strategi komunikasi pemerintah agar penyampaian informasi kebijakan negara bisa lebih dekat dengan masyarakat melalui bahasa yang lebih ringan, relevan, dan mudah dipahami.
Namun tak lama setelah pernyataan itu mencuat, sejumlah platform digital yang namanya disebut dalam forum tersebut langsung memberikan klarifikasi terbuka melalui media sosial mereka masing-masing.
Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah USS Feeds. Lewat akun Instagram resminya @ussfeeds pada Kamis (7/5), media digital berbasis gaya hidup dan kultur populer itu menegaskan bahwa mereka tidak pernah menghadiri agenda bersama Bakom maupun membuat kerja sama apa pun dengan pemerintah.
“Jadi, informasi yang saat ini beredar terkait hal tersebut tidak benar. USS Feeds percaya bahwa independensi dan keberpihakan pada aspirasi publik merupakan nilai yang harus dijaga,” tulis akun tersebut.
Pernyataan itu langsung mendapat respons luas dari warganet. Banyak pengguna media sosial menilai klarifikasi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media digital yang selama ini dikenal independen dan dekat dengan komunitasnya.
Tak hanya USS Feeds, platform digital Bapak-Bapak ID juga memberikan bantahan serupa. Lewat akun Instagram mereka, Bapak-Bapak ID menyatakan tidak ikut serta dalam pertemuan tersebut dan bukan bagian dari anggota INMF.
“Kami sama sekali tidak terlibat, kaga hadir dan kaga ngarti soal itu,” tulis akun Bapak-Bapak ID dengan gaya khas mereka yang santai dan humoris.
Platform lain seperti Pandemic Talks juga ikut menyampaikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa keterlibatan dalam jejaring Indonesia New Media Forum semata-mata bertujuan membangun ekosistem media baru yang saling mendukung, bukan sebagai bentuk afiliasi politik atau kemitraan resmi dengan pemerintah.
“Pandemic Talks tetap berkomitmen sebagai New Media yang menjunjung nilai-nilai independen dan kemanusiaan,” demikian pernyataan mereka.
Klarifikasi serupa juga datang dari Folkative, salah satu akun media digital terbesar di Indonesia yang memiliki jutaan pengikut di berbagai platform media sosial.
Folkative menegaskan bahwa mereka tidak melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah maupun Bakom sebagaimana yang ramai dibicarakan publik. Mereka juga menegaskan bukan mitra resmi pemerintah.
“Folkative juga bukan merupakan mitra resmi pemerintah,” tulis akun tersebut dalam unggahan resminya.
Di tengah ramainya polemik, akun resmi Instagram Indonesia New Media Forum (@inmf.id) juga mengeluarkan pernyataan sikap pada Kamis (7/5). Dalam unggahan itu, INMF menegaskan belum ada komitmen, kerja sama, ataupun kesepakatan resmi antara forum tersebut dengan pemerintah.
INMF juga menjelaskan bahwa daftar media yang beredar luas di publik bukanlah daftar anggota resmi, melainkan hanya pemetaan ekosistem industri media baru dan platform digital yang berkembang di Indonesia.
Forum tersebut menyebut saat ini mereka masih berada dalam tahap pembentukan internal dan belum membuka keanggotaan formal maupun kemitraan dengan pihak mana pun.
“Independensi adalah aset utama media baru. Tanpa kepercayaan publik, keberadaan kami tidak memiliki arti,” tulis akun @inmf.id.
Sebelumnya, dalam konferensi pers yang dikutip dari Antara, Kepala Bakom Muhammad Qodari menjelaskan bahwa Indonesia New Media Forum dibentuk sebagai ruang kolaborasi bagi para pelaku media digital yang kini berkembang menjadi kekuatan baru dalam ekosistem informasi nasional.
Menurut Qodari, media baru memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola konsumsi informasi masyarakat, terutama generasi muda.
Ia menyebut sejumlah platform digital yang dikenal publik seperti Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusikgram, USS Feeds, Menjadi Manusia, GNFI, Kok Bisa, hingga Pandemic Talks sebagai bagian dari ekosistem media baru yang potensial untuk diajak membangun komunikasi publik yang lebih efektif.
Qodari menilai pendekatan pemerintah terhadap media baru diperlukan karena perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi sudah sangat berbeda dibanding era media konvensional.
“Dengan realita bahwa New Media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 6 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage,” kata Qodari.
Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak menilai langkah pemerintah menjalin komunikasi dengan media baru adalah hal wajar di era digital. Namun sebagian lain khawatir pendekatan tersebut bisa mengganggu independensi media digital yang selama ini tumbuh secara organik dan dekat dengan audiensnya.
Pakar Komunikasi Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai langkah pemerintah merangkul media baru memang bertujuan meningkatkan keterikatan komunikasi antara negara dan masyarakat digital.
Menurut Wasisto, pendekatan tersebut bisa membantu pemerintah menyampaikan kebijakan secara lebih sederhana dan mudah diterima publik.
Ia mengatakan penggunaan bahasa yang lebih santai dan visual yang sesuai dengan karakter media sosial dapat membuat informasi pemerintah lebih mudah dipahami masyarakat.
Namun di sisi lain, Wasisto juga mengingatkan adanya tantangan besar bagi media baru ketika berhadapan dengan konten-konten pemerintah yang belum tentu sesuai dengan karakter audiens mereka.
“Media baru berada dalam posisi dilematis antara mereka dihadapkan pada posting konten negara, namun belum itu menarik minat publik yang kritis,” kata Wasisto.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar media baru memiliki segmentasi audiens yang sangat spesifik, mulai dari gaya hidup, hiburan, komunitas, kesehatan mental, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi.
Karena itu, jika media-media tersebut mulai terlalu sering memuat konten pemerintah, ada risiko perubahan karakter audiens yang sebelumnya terbiasa menikmati konten sesuai minat mereka.
Menurut Wasisto, kedekatan emosional antara media digital dan pengikutnya menjadi aset paling penting dalam dunia media sosial saat ini.
“Ketika ada arahan posting konten negara, tentu akan berpengaruh pada warganet yang terbiasa dengan konten spesifik,” ujarnya.
Polemik ini sekaligus memperlihatkan bagaimana posisi media baru kini semakin strategis dalam ekosistem informasi nasional. Di satu sisi, pemerintah melihat potensi besar media digital sebagai saluran komunikasi publik modern. Namun di sisi lain, media baru juga menghadapi tantangan menjaga independensi dan kepercayaan audiens mereka di tengah dinamika politik dan komunikasi negara yang terus berkembang.
Tinggalkan Balasan