Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025, Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang akrab disapa Noel, mengaku menyesal setelah terseret dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Pengakuan tersebut disampaikan Noel saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis. Dalam persidangan, Noel tampak beberapa kali menyampaikan penyesalan atas perbuatannya dan mengaku tidak memahami secara utuh aturan mengenai pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus yang menyeret mantan aktivis politik itu menjadi perhatian publik karena melibatkan dugaan aliran uang miliaran rupiah serta pemberian barang mewah berupa satu unit motor Ducati Scrambler.
Dalam dakwaan jaksa, Noel disebut menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp3,36 miliar serta satu unit motor Ducati Scrambler warna biru dongker selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Selain gratifikasi, Noel juga didakwa terlibat dalam praktik pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 dengan nilai total mencapai Rp6,52 miliar.
Di hadapan majelis hakim, Noel mengaku apa yang dilakukannya berawal dari kebiasaannya membantu orang lain. Ia mengatakan tidak pernah berniat melakukan tindak pidana korupsi, tetapi akhirnya tetap menerima sejumlah pemberian dari bawahannya.
“Saya kebiasaan menolong orang, jadi susah ketika ada orang minta tolong pasti saya bantu,” ujar Noel dalam persidangan.
Noel menyebut pemberian tersebut berasal dari Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan periode 2022–2025, Irvian Bobby Mahendro.
Menurut Noel, dirinya tidak pernah meminta secara langsung motor Ducati yang kemudian menjadi bagian dari barang bukti dalam kasus tersebut. Ia mengklaim kendaraan mewah itu diberikan atas inisiatif Bobby.
Selain itu, Noel juga mengaku belum sempat menggunakan uang gratifikasi yang diterimanya. Meski demikian, ia tetap menyatakan penyesalan dan mengakui kesalahannya di depan persidangan.
“Makanya saya menyesal banget atas kejadian itu,” katanya.
Dalam persidangan, Noel juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya kewajiban melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Ia mengaku tidak memahami mekanisme hukum terkait pelaporan hadiah atau pemberian yang diterima pejabat negara.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian karena sebagai pejabat publik, setiap penyelenggara negara diwajibkan memahami aturan mengenai gratifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.
Meski mengaku tidak mengetahui aturan tersebut, Noel tetap menyampaikan permohonan maaf atas perbuatannya dan mengakui telah melakukan kesalahan.
Kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sendiri disebut melibatkan banyak pihak. Jaksa penuntut umum mendakwa Noel bersama 10 terdakwa lain yang berasal dari pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan Kemenaker.
Mereka adalah Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.
Jaksa menyebut praktik pemerasan dilakukan terhadap sejumlah pemohon sertifikasi atau lisensi K3 yang mengurus perizinan di Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam dakwaan, terdapat sejumlah nama pemohon sertifikasi yang disebut menjadi korban praktik pemerasan tersebut, di antaranya Fanny Fania Octapiani, Fransisca Xaveriana, Grhadini Lukitasari Tasya, Intan Fitria Permatasari, Muhammad Deny, hingga Sri Enggarwati.
Mereka diduga diminta memberikan sejumlah uang agar proses penerbitan sertifikasi K3 berjalan lebih cepat atau dipermudah.
Sertifikasi K3 sendiri merupakan dokumen penting dalam dunia industri dan ketenagakerjaan. Sertifikat tersebut berkaitan dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib dipenuhi perusahaan maupun tenaga kerja tertentu.
Karena memiliki nilai strategis dalam proses operasional perusahaan, pengurusan sertifikasi K3 sering kali menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha.
Jaksa membeberkan pembagian keuntungan dari dugaan praktik pemerasan tersebut. Dalam dakwaan disebutkan Noel diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp70 juta dari praktik pemerasan itu.
Sementara terdakwa lain menerima jumlah yang lebih besar. Irvian Bobby Mahendro disebut menjadi pihak yang paling banyak menerima keuntungan dengan nilai mencapai Rp978,35 juta.
Selain Bobby, sejumlah pejabat lain juga diduga menerima aliran dana ratusan juta rupiah, termasuk Fahrurozi, Hery Sutanto, Gerry Aditya Herwanto Putra, hingga Sekarsari Kartika Putri.
Tak hanya para terdakwa yang sedang menjalani sidang, jaksa juga menyebut sejumlah nama lain yang diduga turut menikmati hasil praktik tersebut.
Mereka antara lain Haiyani Rumondang, Sunardi Manampiar Sinaga, Chairul Fadhly Harahap, Ida Rochmawati, Fitriana Bani Gunaharti, dan Nila Pratiwi Ichsan.
Kasus ini menjadi sorotan luas karena memperlihatkan dugaan praktik korupsi dalam layanan publik yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan keselamatan kerja.
Pengamat hukum menilai kasus tersebut menunjukkan masih adanya celah penyalahgunaan kewenangan dalam proses birokrasi pelayanan sertifikasi di kementerian.
Praktik pemerasan terhadap pengurusan izin dan sertifikasi dinilai tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim birokrasi yang tidak sehat dan menghambat dunia usaha.
Sementara itu, sejumlah pihak juga menyoroti pengakuan Noel yang mengaku tidak memahami aturan pelaporan gratifikasi. Pakar hukum pidana menilai alasan ketidaktahuan hukum tidak menghapus tanggung jawab pidana seorang pejabat negara.
Menurut mereka, pejabat publik semestinya memahami aturan dasar mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan karena hal tersebut merupakan bagian dari etika penyelenggara negara.
Persidangan kasus ini diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa pekan ke depan dengan agenda pemeriksaan saksi dan pendalaman aliran dana.
Jaksa penuntut umum juga disebut akan menghadirkan sejumlah bukti tambahan terkait penerimaan uang dan barang mewah yang diduga diterima para terdakwa.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap layanan publik, terutama yang berkaitan dengan perizinan dan sertifikasi strategis.
Pemerintah sendiri dalam beberapa tahun terakhir terus menggaungkan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di lingkungan kementerian dan lembaga negara.
Namun kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan masih menjadi tantangan serius dalam sistem birokrasi Indonesia.
Tinggalkan Balasan