Ketentuan ini diterapkan bukan tanpa alasan. Kepolisian menilai evaluasi ulang terhadap kemampuan pengemudi penting dilakukan demi menjaga keselamatan berlalu lintas. Pengendara yang kembali mengajukan SIM baru dianggap perlu memastikan kompetensinya masih memenuhi standar berkendara yang aman di jalan raya.

Selain itu, sistem administrasi SIM di Indonesia juga telah terintegrasi secara digital sehingga masa berlaku dokumen tercatat secara otomatis. Ketika masa aktif habis, data SIM akan dianggap tidak berlaku dan tidak dapat langsung diperpanjang.

Meski demikian, kepolisian tetap memberikan dispensasi pada kondisi tertentu. Biasanya, kebijakan khusus diberikan apabila masa berlaku SIM habis tepat pada hari libur nasional, tanggal merah, atau cuti bersama ketika layanan Satpas tidak beroperasi.

Dalam situasi tersebut, pemegang SIM umumnya masih diberi kesempatan melakukan perpanjangan pada hari kerja berikutnya tanpa harus membuat SIM baru. Namun, kebijakan dispensasi tersebut bersifat sementara dan mengikuti keputusan masing-masing kepolisian daerah.

Karena itu, masyarakat disarankan aktif mencari informasi resmi melalui Satpas, media sosial kepolisian, atau layanan informasi Korlantas Polri agar tidak salah memahami aturan yang berlaku.

Di sisi lain, banyak masyarakat mengeluhkan bahwa proses pembuatan SIM baru membutuhkan biaya dan waktu lebih besar dibanding perpanjangan biasa. Selain harus mengikuti ujian ulang, pemohon juga wajib melengkapi sejumlah persyaratan administrasi tambahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Polri, biaya penerbitan SIM C baru ditetapkan sebesar Rp100 ribu.

Nominal tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, dan kebutuhan administrasi lain yang wajib dipenuhi pemohon.

Untuk mengurus SIM baru, pemohon harus menyiapkan sejumlah dokumen seperti KTP asli, fotokopi KTP, surat keterangan sehat jasmani, surat lulus tes psikologi, serta bukti kepesertaan BPJS Kesehatan yang masih aktif.

Selain syarat administrasi, pemohon juga diwajibkan mengikuti tahapan ujian teori dan praktik. Jika tidak lulus, peserta harus mengulang sesuai jadwal yang ditentukan pihak kepolisian.