Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang disebut terjadi di PT Krakatau Osaka Steel (KOS), perusahaan produsen baja yang beroperasi di Cilegon, Banten.
Meski isu PHK terhadap ratusan pekerja mulai ramai diperbincangkan publik dan menjadi perhatian kalangan buruh, pemerintah menyatakan hingga saat ini belum ada pengaduan formal yang masuk ke kementerian terkait persoalan tersebut.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya baru mengetahui kabar dugaan PHK di Krakatau Osaka Steel melalui informasi yang beredar di media dan laporan organisasi buruh. Namun, Kemnaker belum menerima dokumen ataupun laporan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Sementara ini belum ada laporan,” ujar Afriansyah Noor saat ditemui di Kantor Plaza BP Jamsostek, Jumat (8/5/2026).
Menurut Afriansyah, pemerintah akan segera melakukan tindak lanjut apabila laporan resmi terkait dugaan PHK massal tersebut sudah diterima. Kemnaker, kata dia, tetap memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan nasional, terutama di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.
Ia menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri. Karena itu, koordinasi dengan dinas tenaga kerja daerah serta perusahaan-perusahaan yang terdampak terus dilakukan untuk mengantisipasi gejolak ketenagakerjaan yang lebih luas.
Di sisi lain, Kemnaker mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang kuartal pertama tahun 2026 mencapai sekitar 10 ribu orang. Angka tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang dinilai paling rentan terdampak perlambatan ekonomi.
Afriansyah menjelaskan industri padat karya saat ini menghadapi tekanan berat akibat situasi global yang belum sepenuhnya stabil. Ketidakpastian ekonomi dunia membuat banyak perusahaan melakukan efisiensi operasional demi menjaga keberlangsungan bisnis mereka.
Menurutnya, berbagai faktor eksternal seperti konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga ketatnya persaingan perdagangan internasional menjadi tantangan serius bagi dunia usaha nasional.
“Karena ini memang banyak perang, kemudian juga ada masalah globalisasi yang luar biasa. Untungnya industri kita tetap tenang di bawah pemerintahan Bapak Presiden,” kata Afriansyah.
Tinggalkan Balasan