Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang disebut terjadi di PT Krakatau Osaka Steel (KOS), perusahaan produsen baja yang beroperasi di Cilegon, Banten.
Meski isu PHK terhadap ratusan pekerja mulai ramai diperbincangkan publik dan menjadi perhatian kalangan buruh, pemerintah menyatakan hingga saat ini belum ada pengaduan formal yang masuk ke kementerian terkait persoalan tersebut.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya baru mengetahui kabar dugaan PHK di Krakatau Osaka Steel melalui informasi yang beredar di media dan laporan organisasi buruh. Namun, Kemnaker belum menerima dokumen ataupun laporan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Sementara ini belum ada laporan,” ujar Afriansyah Noor saat ditemui di Kantor Plaza BP Jamsostek, Jumat (8/5/2026).
Menurut Afriansyah, pemerintah akan segera melakukan tindak lanjut apabila laporan resmi terkait dugaan PHK massal tersebut sudah diterima. Kemnaker, kata dia, tetap memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan nasional, terutama di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.
Ia menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri. Karena itu, koordinasi dengan dinas tenaga kerja daerah serta perusahaan-perusahaan yang terdampak terus dilakukan untuk mengantisipasi gejolak ketenagakerjaan yang lebih luas.
Di sisi lain, Kemnaker mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang kuartal pertama tahun 2026 mencapai sekitar 10 ribu orang. Angka tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang dinilai paling rentan terdampak perlambatan ekonomi.
Afriansyah menjelaskan industri padat karya saat ini menghadapi tekanan berat akibat situasi global yang belum sepenuhnya stabil. Ketidakpastian ekonomi dunia membuat banyak perusahaan melakukan efisiensi operasional demi menjaga keberlangsungan bisnis mereka.
Menurutnya, berbagai faktor eksternal seperti konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga ketatnya persaingan perdagangan internasional menjadi tantangan serius bagi dunia usaha nasional.
“Karena ini memang banyak perang, kemudian juga ada masalah globalisasi yang luar biasa. Untungnya industri kita tetap tenang di bawah pemerintahan Bapak Presiden,” kata Afriansyah.
Kondisi tersebut dinilai ikut memengaruhi sektor manufaktur nasional, termasuk industri baja yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan cukup berat. Industri baja domestik tidak hanya dibebani penurunan permintaan dalam negeri, tetapi juga harus bersaing dengan produk impor berharga lebih murah.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut jumlah pekerja yang terdampak PHK di PT Krakatau Osaka Steel hampir mencapai 200 orang. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden KSPI Said Iqbal.
Ia mengungkapkan data tersebut berasal dari laporan yang diterima Posko Oranye milik KSPI dan Partai Buruh yang memantau kasus-kasus ketenagakerjaan di berbagai daerah.
“Ada 161 orang yang di-PHK, tetapi sudah bertambah, sudah mendekati angka 200 orang,” ujar Said Iqbal di sela aksi unjuk rasa di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).
Menurut Said, salah satu faktor utama yang memicu terjadinya PHK di PT Krakatau Osaka Steel adalah melemahnya permintaan baja di pasar domestik. Penurunan kebutuhan baja disebut berkaitan dengan melambatnya sejumlah proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional.
Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak terhadap tertundanya beberapa proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), jalan tol, dan proyek konstruksi lainnya yang selama ini menjadi penyerap utama produk baja nasional.
Ketika permintaan menurun, perusahaan baja otomatis menghadapi penurunan produksi dan pendapatan. Dalam situasi tersebut, langkah efisiensi kerap diambil perusahaan untuk menekan biaya operasional, termasuk pengurangan tenaga kerja.
Selain penurunan permintaan domestik, Said juga menyoroti derasnya arus impor baja murah asal China yang dinilai semakin memperberat kondisi industri baja nasional.
Menurut dia, produk baja impor memiliki harga lebih rendah sehingga sulit disaingi oleh produsen lokal. Akibatnya, banyak perusahaan baja dalam negeri mengalami penurunan daya saing di pasar domestik.
“Karena produk-produk PT KOS tidak bisa bersaing harganya dengan barang-barang baja impor dari China, sehingga mereka tidak bisa juga bersaing,” katanya.
Fenomena membanjirnya baja impor memang telah lama menjadi perhatian pelaku industri nasional. Asosiasi industri baja sebelumnya beberapa kali meminta pemerintah memperketat pengawasan impor dan memberikan perlindungan terhadap produk lokal agar industri nasional tetap bertahan.
Para pelaku usaha menilai perang harga dengan produk impor membuat margin keuntungan industri baja semakin tipis. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, maka ancaman pengurangan produksi hingga PHK pekerja dinilai sulit dihindari.
Ekonom ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, sebelumnya juga pernah mengingatkan bahwa sektor manufaktur Indonesia sedang menghadapi tekanan berat akibat pelemahan permintaan global dan tingginya biaya produksi.
Menurutnya, industri yang bergantung pada proyek infrastruktur dan pasar ekspor menjadi kelompok paling rentan terhadap perlambatan ekonomi. Jika tidak ada stimulus atau perlindungan industri yang memadai, maka potensi PHK dapat meningkat pada semester kedua tahun ini.
Sementara itu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari manajemen PT Krakatau Osaka Steel terkait kabar PHK tersebut. Publik masih menunggu klarifikasi perusahaan mengenai jumlah pekerja terdampak serta kondisi operasional terkini.
PT Krakatau Osaka Steel sendiri merupakan perusahaan patungan antara Osaka Steel Co Ltd dari Jepang dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi baja untuk kebutuhan konstruksi dan industri.
Kasus dugaan PHK di sektor baja kembali menjadi sorotan karena industri tersebut selama ini dianggap sebagai salah satu sektor strategis nasional yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas industri nasional sekaligus melindungi tenaga kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung hingga saat ini.
Tinggalkan Balasan