Jakarta, ERANASIONAL.COM – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mengimbau masyarakat pengguna bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk rutin melakukan reset atau pembaruan QR Code Subsidi Tepat secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan keamanan data pengguna sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kuota BBM subsidi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Imbauan itu disampaikan menyusul meningkatnya laporan masyarakat terkait dugaan penggunaan QR Code oleh pihak lain saat melakukan pembelian BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan pembaruan QR Code menjadi salah satu cara untuk meminimalkan risiko kebocoran data maupun penyalahgunaan akses pembelian BBM subsidi.
“Untuk meningkatkan keamanan data dan mencegah penyalahgunaan kuota BBM oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kami sarankan masyarakat melakukan reset QR Code Subsidi Tepat secara berkala,” kata Ahad Rahedi, Jumat (8/5/2026), seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia, salah satu kasus yang cukup sering ditemukan berkaitan dengan penggunaan kendaraan bekas atau kendaraan tangan kedua yang data QR Code-nya belum diperbarui oleh pemilik baru. Kondisi tersebut membuat barcode atau QR Code lama masih dapat digunakan oleh pihak lain untuk membeli BBM subsidi.
Akibatnya, pemilik kendaraan yang sah justru tidak dapat mengakses kuota BBM subsidi karena sistem mencatat kuota telah digunakan sebelumnya.
Rahedi menjelaskan masyarakat tidak perlu khawatir jika ingin melakukan reset QR Code karena prosesnya cukup mudah. Di setiap SPBU yang melayani BBM subsidi, Pertamina telah menyediakan helpdesk atau petugas layanan yang siap membantu konsumen.
Jika pengguna mengalami kesulitan saat melakukan pembaruan data atau reset barcode, masyarakat disarankan segera meminta bantuan kepada petugas SPBU maupun menghubungi layanan resmi Pertamina.
“Kalau ada kendala, bisa disampaikan ke kami atau melalui Pertamina Contact Center 135,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan membagikan QR Code kepada orang lain, termasuk melalui aplikasi pesan instan maupun media sosial. Sebab, QR Code tersebut merupakan identitas digital yang terhubung langsung dengan data kendaraan dan kuota BBM subsidi.
Menurutnya, kelalaian pengguna dalam menjaga keamanan barcode dapat membuka peluang penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
“Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan barcode, masyarakat segera melapor agar bisa dilakukan pengecekan,” kata Rahedi.
Pertamina, lanjut dia, memiliki aturan tegas terkait distribusi BBM subsidi. Tidak hanya konsumen, lembaga penyalur atau SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam beberapa hari terakhir, persoalan penyalahgunaan QR Code BBM subsidi menjadi perhatian masyarakat, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejumlah warga Kota Kupang mengaku mengalami kendala saat mengisi BBM subsidi di SPBU karena sistem menunjukkan kuota mereka telah habis digunakan.
Padahal, pemilik kendaraan mengaku belum melakukan pengisian BBM subsidi dalam periode tersebut.
Keluhan serupa banyak disampaikan pengguna Pertalite dan Solar subsidi yang mendadak tidak bisa melakukan transaksi karena barcode mereka tercatat sudah dipakai. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya praktik penyalahgunaan QR Code oleh pihak lain.
Di sisi lain, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) sebelumnya juga mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang melibatkan penggunaan QR Code milik orang lain.
Dalam kasus tersebut, polisi menemukan dugaan praktik pembelian BBM subsidi secara ilegal menggunakan barcode yang bukan milik pelaku. Modus ini dilakukan untuk memperoleh BBM subsidi dalam jumlah besar yang kemudian diduga diperjualbelikan kembali.
Pihak kepolisian menyebut sekitar 40 orang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan tersebut.
Kasus itu menjadi perhatian serius karena distribusi BBM subsidi sejatinya ditujukan untuk masyarakat yang berhak sesuai ketentuan pemerintah. Penyalahgunaan kuota dinilai dapat merugikan negara sekaligus menghambat distribusi energi bersubsidi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Program Subsidi Tepat sendiri mulai diterapkan Pertamina dalam beberapa tahun terakhir sebagai upaya memperbaiki penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Melalui sistem QR Code, pembelian BBM subsidi dapat dipantau berdasarkan identitas kendaraan dan data pemilik.
Dengan sistem digital tersebut, pemerintah berharap distribusi Pertalite dan Solar subsidi lebih terkontrol serta mengurangi potensi penyelewengan di lapangan.
Namun, di tengah penerapan teknologi digital itu, tantangan keamanan data dan penyalahgunaan akses masih menjadi persoalan yang harus diantisipasi. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada dalam menjaga kerahasiaan QR Code milik mereka.
Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, sebelumnya pernah mengingatkan bahwa sistem digital distribusi BBM subsidi memang dapat meningkatkan pengawasan, tetapi tetap membutuhkan kesadaran pengguna dalam menjaga keamanan data pribadi.
Menurutnya, kebocoran barcode atau data kendaraan bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan transaksi ilegal yang merugikan masyarakat maupun negara.
Ia menilai edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar pengguna memahami bahwa QR Code BBM subsidi bersifat pribadi dan tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain.
Selain itu, pengawasan di SPBU juga perlu diperketat untuk memastikan transaksi BBM subsidi sesuai dengan identitas kendaraan yang terdaftar di sistem.
Pertamina sendiri terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan resmi dan segera melakukan pembaruan data apabila terjadi pergantian kendaraan, perubahan nomor polisi, atau perpindahan kepemilikan kendaraan.
Dengan langkah tersebut, risiko penyalahgunaan QR Code dapat diminimalkan dan distribusi BBM subsidi diharapkan menjadi lebih tepat sasaran.
Masyarakat juga diimbau segera melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan barcode, transaksi mencurigakan, atau kendala saat melakukan pembelian BBM subsidi di SPBU. Sebab, semakin cepat laporan diterima, semakin mudah pula proses penelusuran dan pemblokiran akses yang diduga disalahgunakan.
Tinggalkan Balasan