Menurut Sunan, langkah hukum ini bukan sekadar respons emosional atas konflik yang terjadi, tetapi bagian dari upaya mencari keadilan dan kepastian hukum atas dugaan pelanggaran privasi.
Sementara itu, kuasa hukum Erin lainnya, Ery Kertanegara, menjelaskan bahwa pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memiliki ancaman hukuman yang cukup serius.
Ia mengatakan terlapor dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga empat tahun serta denda miliaran rupiah apabila terbukti bersalah.
“Kita kenakan Pasal 65 ayat 2 juncto Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dengan ancaman hukuman empat tahun penjara dan denda sampai Rp4 miliar,” kata Ery.
Pernyataan itu kemudian diperkuat Sunan Kalijaga yang menyebut pihak mana pun yang diduga terlibat atau menjadi dalang dalam penyebaran informasi pribadi tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena sebelumnya hubungan Erin dan mantan ART-nya sudah lebih dulu memanas akibat laporan dugaan penganiayaan.
Herawati diketahui lebih dulu melaporkan Erin ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan tindak kekerasan fisik yang disebut terjadi pada akhir April 2026.
Laporan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial setelah muncul berbagai narasi dan tudingan yang menyudutkan salah satu pihak.
Tidak lama setelah laporan penganiayaan itu muncul, Erin melalui tim kuasa hukumnya langsung membantah tuduhan tersebut dan melaporkan balik Herawati atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.
Kini, dengan adanya laporan baru terkait dugaan pelanggaran data pribadi, konflik hukum antara kedua belah pihak semakin melebar.
Hingga saat ini, kepolisian masih mendalami seluruh laporan yang masuk dan belum memberikan kesimpulan resmi terkait perkara tersebut.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai kasus seperti ini menunjukkan semakin pentingnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi di era digital.
Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang dibuat untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat merugikan pemilik data.
“Penyebaran foto rumah, identitas keluarga, atau aktivitas pribadi tanpa izin bisa masuk kategori pelanggaran data pribadi apabila memenuhi unsur tertentu,” ujarnya dalam sebuah diskusi hukum.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat sering kali belum memahami bahwa unggahan di media sosial dapat memiliki konsekuensi hukum apabila menyangkut privasi orang lain.
Karena itu, setiap orang diminta lebih berhati-hati sebelum membagikan foto, video, atau informasi yang berkaitan dengan pihak lain tanpa persetujuan.
Kasus ini juga kembali memunculkan diskusi publik mengenai hubungan kerja antara majikan dan asisten rumah tangga yang belakangan cukup sering menjadi sorotan.
Tinggalkan Balasan