Pihak Kemenimipas menyebut sistem baru tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga memperkuat keamanan data identitas warga negara. Dengan sistem digital yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap potensi penyalahgunaan identitas maupun pemalsuan dokumen perjalanan dapat diminimalkan.
Selain itu, kebijakan nomor paspor permanen dipandang dapat membantu mempercepat proses pemeriksaan imigrasi di berbagai negara. Data perjalanan pemegang paspor akan lebih konsisten sehingga mempermudah sinkronisasi sistem keimigrasian internasional.
Transformasi sistem paspor ini juga dianggap sebagai bagian dari langkah besar pemerintah menuju digitalisasi layanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai sektor pelayanan administrasi memang mulai diarahkan menuju sistem elektronik yang lebih efisien, termasuk identitas kependudukan, perpajakan, hingga layanan imigrasi.
Meski begitu, pemerintah memastikan perubahan tersebut tidak akan dilakukan secara mendadak. Tahun 2026 direncanakan menjadi masa transisi sebelum kebijakan diterapkan penuh pada 2027. Dalam periode tersebut, pemerintah akan menghabiskan stok paspor model lama sekaligus melakukan penyesuaian sistem teknis, infrastruktur, dan regulasi pendukung.
Tahap transisi juga akan dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme baru yang akan diterapkan. Pemerintah ingin memastikan perubahan sistem tidak menimbulkan kebingungan atau mengganggu pelayanan publik di kantor imigrasi seluruh Indonesia.
Para pengamat kebijakan publik menilai langkah pemerintah ini cukup positif karena dapat memangkas birokrasi administrasi yang selama ini dinilai kurang praktis. Menurut mereka, sistem nomor paspor permanen telah diterapkan di sejumlah negara maju dan terbukti mempermudah integrasi data kependudukan dengan sistem keimigrasian.
Selain itu, penggunaan satu nomor identitas paspor seumur hidup dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan bagi masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri untuk kepentingan pendidikan, pekerjaan, bisnis, maupun wisata.
Bagi pelaku usaha dan pekerja migran Indonesia, sistem baru ini juga diperkirakan akan memberikan manfaat besar. Selama ini perubahan nomor paspor kerap menyebabkan kendala administrasi dalam pengurusan visa kerja, izin tinggal, hingga pembaruan data di negara tujuan.
Dengan nomor paspor yang tetap, masyarakat tidak perlu lagi melakukan banyak pembaruan data ketika memperpanjang masa berlaku paspor. Hal tersebut tentu dapat menghemat waktu, biaya, dan proses administrasi lainnya.
Tinggalkan Balasan