Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap pola komunikasi kebijakan fiskal yang selama ini dinilai kurang efektif. Dalam situasi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan global, kepastian regulasi dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas investasi dan aktivitas usaha nasional.
Karena itu, Purbaya menyatakan pemerintah akan melakukan penataan ulang mekanisme komunikasi kebijakan perpajakan. Ke depan, pengumuman resmi terkait kebijakan pajak hanya akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
“Nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan DJP lagi, untuk menghilangkan kesimpangsiuran itu,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan perpajakan disampaikan secara lebih terukur, jelas, dan memiliki satu pintu komunikasi resmi. Dengan demikian, masyarakat maupun pelaku usaha tidak lagi menerima informasi yang berbeda-beda terkait arah kebijakan pemerintah.
Selain itu, kebijakan komunikasi satu pintu juga diharapkan mampu menjaga stabilitas psikologis pasar. Sebab, isu perpajakan sering kali memiliki dampak langsung terhadap keputusan investasi, aktivitas bisnis, hingga tingkat konsumsi masyarakat.
Purbaya menegaskan pemerintah memahami pentingnya membangun hubungan yang sehat antara otoritas pajak dan wajib pajak. Menurutnya, reformasi perpajakan tidak hanya soal meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang terus mendorong reformasi di sektor perpajakan untuk memperluas basis penerimaan negara sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbagai program digitalisasi layanan pajak, integrasi data, hingga modernisasi administrasi perpajakan telah dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien.
Namun di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa komunikasi kebijakan yang kurang tepat dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat. Ketika informasi berkembang tanpa penjelasan yang utuh, publik berpotensi menafsirkan kebijakan secara berlebihan dan memicu keresahan.
Karena itu, Purbaya meminta masyarakat tidak mudah terpancing oleh berbagai isu yang berkembang tanpa penjelasan resmi dari pemerintah. Ia memastikan negara tetap memegang komitmen untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh wajib pajak.
Tinggalkan Balasan