Selain bukti digital, pihak Dewi Perssik juga menyiapkan sejumlah saksi yang nantinya akan dimintai keterangan oleh penyidik guna memperkuat konstruksi hukum dalam kasus tersebut. Sandy mengatakan seluruh proses hukum akan diikuti secara serius karena kliennya merasa sangat dirugikan akibat tindakan pelaku.
Kasus ini bermula dari munculnya sebuah akun Facebook yang menggunakan identitas Dewi Perssik secara ilegal. Akun tersebut bahkan disebut berhasil memperoleh tanda verifikasi centang biru sehingga membuat sebagian masyarakat percaya bahwa akun itu merupakan akun resmi milik sang pedangdut.
Menurut penjelasan pihak kuasa hukum, pelaku diduga mengambil berbagai foto dan video dari akun Instagram resmi Dewi Perssik tanpa izin, lalu mengunggah ulang materi tersebut ke akun Facebook palsu. Tidak hanya itu, akun tersebut juga disebut sering mengunggah status bernada emosional dan galau yang dinilai dapat merusak citra Dewi Perssik di mata publik.
Selain mencatut identitas, akun palsu itu juga diduga mencantumkan kontak manajemen yang tidak resmi untuk kepentingan tertentu. Praktik tersebut dinilai sangat merugikan karena berpotensi menipu masyarakat maupun pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan Dewi Perssik secara profesional.
Akibat tindakan tersebut, kerugian yang dialami Dewi Perssik disebut mencapai ratusan juta rupiah. Kerugian itu tidak hanya berasal dari sisi materi, tetapi juga menyangkut reputasi dan kredibilitas sebagai publik figur yang telah lama berkarier di industri hiburan Tanah Air.
Dewi Perssik sendiri memilih untuk melanjutkan kasus ini ke jalur hukum dan menolak upaya damai dengan pihak terlapor. Sikap tegas tersebut diambil karena ia ingin memberikan efek jera terhadap pelaku pemalsuan identitas digital yang semakin marak terjadi di media sosial.
Menurut Sandy Arifin, kliennya merasa kasus seperti ini tidak boleh dianggap sepele karena dapat berdampak luas terhadap korban maupun masyarakat umum. Ia menilai penyalahgunaan identitas publik figur di media sosial dapat memicu penipuan, pencemaran nama baik, hingga penyebaran informasi palsu.
Pihak kepolisian diketahui menerima laporan tersebut dengan dugaan pelanggaran Pasal 35 junto Pasal 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mengenai manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik dan dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik.
Jika nantinya terbukti bersalah, pelaku dapat terancam hukuman pidana penjara yang cukup berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyelidikan saat ini masih terus berjalan untuk mengidentifikasi pihak yang berada di balik akun palsu tersebut.
Tinggalkan Balasan